Kemendagri “Pangkas” Alokasi Bansos di R-APBD 2017 Kalbar

Ponticity

Editor Soetana hasby Dibaca : 1077

Kemendagri “Pangkas” Alokasi Bansos di R-APBD 2017  Kalbar
Ilustrasi
PONTIANAK, SP – Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Wilayah III (Kalimantan-Sulawesi) mengoreksi Rancangan-Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah (R-APBD) 2017 Provinsi Kalimantan Barat. Koreksi terutama dilakukan pada alokasi anggaran Hibah untuk Bantuan Sosial (Bansos).

Pihak Dirjen Bina Keuangan Daerah Wilayah III menganggap nilai alokasi anggaran dana Hibah dan Bansos melebihi alokasi anggaran wajib dan urusan pilihan, yang lebih kecil dari anggaran Hibah dan Bansos di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Kalbar.

"Seharusnya Hibah dan Bansos sesuatu yang bisa diberikan bila urusan wajib dan pilihan dipenuhi. Seharusnya tidak lebih besar dari urusan wajib dan pilihan itu," ungkap Ketua DPRD Kalbar, Suryansah, Jumat (13/1).

Dikatakannya, anggaran Hibah dan Bansos yang sudah ada dan termasuk dalam kegiatan SKPD, akan dipilah kembali.

Koreksi itu dilakukan saat DPRD Kalbar berkonsultasi soal R-APBD 2017 Kalbar dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Wilayah III, Kementerian Dalam Negeri, awal Januari kemarin.

Dalam konsultasi itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Wilayah III, menurut Suryansah, menyatakan secara umum R-APBD 2017 Kalba sesuai dengan ketentuan.

"Seperti sektor pendidikan kita sudah lebih dari 20 persen, kesehatan lebih dari 10 persen, dan infrastruktur lebih dari 30 persen," imbuh Suryansah. (jee/and)

Baca Juga:
Bakeuda: Struktur APBD 2017, Lumayan Sehat Dibanding Tahun Lalu 
Kelola Tanaman Cabai, Kadis: Saya akan Rangkul Ibu PKK 
Sekadau Dapat Jatah Dua Ribu Bidang Tanah