Kurangi Beban Jakarta, Sy Abdullah Dukung Pemindahan Ibu Kota Negara

Ponticity

Editor hendra anglink Dibaca : 517

Kurangi Beban Jakarta, Sy Abdullah Dukung Pemindahan Ibu Kota Negara
Ilustrasi kepadatan penduduk di Jakarta. (Net/SP)
PONTIANAK, SP - Anggota DPR Dapil Kalbar, Syarief Abdullah Alkadrie mendukung rencana perpindahan ibu kota negara, dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalteng. Menurutnya, kebijakan ini diyakini dapat mengurangi beban Jakarta yang sudah terlalu padat.
 
"Kita semua tahu Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis sudah terlampau berat. Beban ini harus dipisah. Jakarta tetap menjadi pusat bisnis, sedangkan ibu kota baru sebagai pusat pemerintahan,” papar Abdullah, Rabu (5/7).

Ia menyebutkan, pemindahan ini jelas akan membawa perkembangan dan kemajuan daerah ibu kota baru maupun daerah sekitarnya. Selain itu, ada pemerataan pembangunan dan melahirkan pusat perekonomian baru.

Apalagi pulau Kalimantan secara geografis masih luas dengan sumberdaya alam yang masih banyak tersedia. Daerah ini  juga aman dari bencana alam seperti gunung api, banjir, dan gempa.

“Kalbar atau Kalteng itu posisinya di tengah-tengah Indonesia dan masih dekat dengan Jakarta. Akses dari Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Papua juga lebih dekat,” kata Abdullaah.

Anggota Komisi II DPR, Yandri Susanto berharap, pemindahan ibu kota negara mesti dikaji dengan lebih terukur. Yang terpenting, dapat memberikan hasil yang lebih baik. Sebab, wacana pemindahan ibu kota negara ini sudah sangat lama terdengar, bahkan dari zaman Presiden pertama RI Soekarno.

"Ya bagusnya terukur dan terarah kalau benar-benar serius, jangan hanya wacana terus," kata Yandri.

Sebaliknya, bila hasil kajian dinilai tidak lebih baik, maka rencana pemindahan ibukota negara dihentikan saja, agar tidak menggunakan uang negara dengan percuma. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), saat ini tengah mengkaji kemungkinan pemindahan ibu kota negara tersebut. Meski pemerintah menyatakan siap ibu kota bisa pindah, tetapi pemerintah masih mencari alternatif lain.

"Masih studi awal mencari alternatif-alternatif," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, kemarin.

Menurut Sofyan, ada banyak pertimbangan yang saat ini terus dikaji oleh pemerintah. Karena ibu kota baru ini harus lengkap dan berkelanjutan alias tidak hanya memenuhi syarat sesaat.

"Kalau ini kan keputusan administratif Presiden memutuskan. Keputusan jangka panjang implikasinya gitu kan. Oleh karena itu, kita sedang cari tempat," jelas mantan Menteri Bappenas itu. (tim sp)