BNPB RI Klaim Mampu Kendalikan Karhutla

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 646

BNPB RI Klaim Mampu Kendalikan Karhutla
PELEPASAN – Pelepasa secara simbolis Tim Satgas Karhutla, oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Willem Rampangilei saat meninjau Posko Penanganan Darurat Bencana Provinsi Kalbar, di Kantor BPBD Kalbar, Selasa (8/8) SUARA PEMRED/UMAR
PONTIANAK, SP – Belajar dari pengalaman peristiwa kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di tahun-tahun sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Willem Rampangilei, mengklaim sejak 2016 Karhutla sudah bisa dikendalikan.

"Kita sudah berhasil mengendalikan kebakaran hutan dan lahan sejak tahun 2016. Kita belajar dari tahun 2015, kenapa itu bisa terjadi seperti itu," ujarnya usai meninjau Posko Penanganan Darurat Bencana Provinsi Kalbar, di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar, Jalan Adisucipto Nomor 50, Pontianak, Selasa (8/8) pagi.

Pada 2015 lalu, terjadi kebakatan besar. Lebih dari dua juta hektare lahan dan hutan di Indonesia terbakar. Ia menjelaskan, upaya pencegahan yang dilakukan selama ini dengan tindakan dini.

Di tahun ini, Willem mengajak berbagai pihak untuk tidak lengah terhadap potensi terjadinya Karhutla. Monitoring harus terus dilakukan.

"Yang tidak bisa diatasi oleh daerah, maka Pemerintah Pusat (Pempus) akan memberikan bantuan sumber daya," imbuhnya.   Dukungan terhadap keterbatasan Pemda yang telah diberikan oleh Pempus, antara lain pengadaan helikopter untuk water bombing, peralatan pemadam kebakaran.

"Baik itu dari (Kementerian) LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) maupun BNPB, dan instansi lainnya," kata Willem.   Dia menuturkan, Pempus sangat berkomitmen dalam mengatasi bencana asap akibat Karhutla di Indonesia. Tak hanya BNPB, Kementerian LHK, dan aparat penegak hukum, pemerintah juga telah membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) yang cukup berperan aktif.

"Pemerintah, political commitment nya begitu kuat, mendirikan BRG yang sudah merestorasi sekian hektare gambut, lalu membuat embung, blocking kanal, sumur bor, dan lain sebagainya," timpalnya.

Sedang Dihitung
Willem mengatakan, terkait luasan lahan dan hutan yang terbakar di wilayah Indonesia, BNPB belum bisa menyebutkan secara pasti.   Namun hal terpenting, sambungnya, bahwa setiap Karhutla sudah bisa dikendalikan sehingga tidak menimbulkan bencana asap yang berdampak pada sektor lain.

Lebih lanjut dia menjelaskan, Pempus akan berupaya dalam pencegahan dan pengendalian Karhutla.

"Kita melakukan patroli baik darat maupun udara. Begitu ada nyala api sedikit, kita padamkan. Dan kita dukung juga dengan teknologi modifikasi cuaca atau hujan buatan,” ujarnya.   Di samping luas lahan, BNPB juga belum bisa memastikan dana dari Pempus yang sudah terpakai dalam penanggulangan karhutla di seluruh wilayah Indonesia. Namun dana itu ada dan siap pakai.

“Pembiayaan itu sistemnya ambil dari dana cadangan penanggulangan bencana yang ada di Kementerian Keuangan, atau disebut dana siap pakai. Kisaran dananya disesuaikan dengan kebutuhan,” terangnya.

Lahan Kebakaran Berkurang
  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat, luas kebakaran hutan dan lahan tahun ini, berkurang dari tahun sebelumnya. Pada 2016, luas kebakaran mencapai 438.000 hektare sementara 2017 sekitar 20.250 hektare se-Indonesia.

Direktur Pengendalian Karhutla Ditjen Pengendalian Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rafles B Panjaitan mengatakan, dari luas lahan dan hutan yang terbakar tersebut, untuk saat ini sudah sekitar empat ribuan hektare yang berhasil dipadamkan.   Provinsi terluas kebakaran hutan dan lahan berada di Riau, NTT, Kalimantan Barat dan Sumatera Utara.

Rafles melanjutkan, kegiatan patroli terpadu pencegahan Karhutla di Kalbar dimulai 18 Juli lalu. Kegiatan patroli dilaksanakan di 60 posko desa dengan basis wilayah kerja Daops Manggala Agni.

Meliputi Daops Pontianak 13 posko desa, Daops Singkawang 11 posko desa, Daops Sintang 15 posko desa, Daops Ketapang 14 posko desa dan Daops Semitau delapan posko desa.    

Bantuan 3,6 Miliar
Pada kunjungannya ini, Willem Rampangilei, juga memberikan bantuan dana siap pakai kepada Pemprov Kalbar dan stakeholder yang terlibat dalam penanggulangan dan pencegahan Karhutla di Kalbar.

Pemprov menerima bantuan sebesar Rp498.700.000 yang diterima oleh Gubernur Kalbar, Cornelis. Bantuan tersebut langsung diserahkan Gubernur ke Kepala BPBD Kalbar, TTA Nyarong, selaku pimpinan badan yang menangani persoalan bencana.

Bantuan juga diberikan kepada Kodam XII/Tanjungpura sebesar Rp1.870.106.000, Lanud Supadio sebesar Rp478.051.000, dan Polda Kalbar sebesar Rp804.058.500.

Selain itu, bantuan berupa peralatan perlengkapan pemadam kebakaran juga diserahkan pihak BNPB RI. Bantuan tersebut diterima oleh sejumlah Pemkab, dan perwakilan dari Satgas.

Satgas yang telah dibentuk guna pencegahan dan penanggulangan karhutla di Kalbar, terdiri dari Satgas Pemberdayaan dan Sosialisasi Pokmas, Gakkum, Mitigasi dan Sosialisasi, Operasi Udara, Patroli dan Pemadaman Darat, Karhutla dari Polda Kalbar, dan Satgas Doa.

Gubernur Kalbar, Cornelis menampik, bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalbar disebabkan masyarakat adat yang melakukan land clearing dengan cara membakar ladang.

"Kalau daerah masyarakat Dayak khususnya yang tidak ada sawah, mereka ini membakar ladang. Tapi kalau pembakaran ladang, sebenarnya asapnya tidak terlalu lama dan tidak terlalu berbahaya," ujarnya.

Menurutnya, pembakaran yang berbahaya hingga memicu terjadinya bencana asap yaitu dikarenakan masyarakat atau pihak perusahaan yang membakar hutan maupun kawasan lahan gambut.

Dari segi ancaman, Cornelis memandang, asap akibat pembakaran ladang tidak lebih berbahaya dibanding polusi yang dihasilkan oleh industri dan efek rumah kaca.

Pembukaan ladang dengan cara membakar lahan, lanjut dia, hanya berdampak sekian waktu saja dan sangat dimungkinkan untuk tidak merembet ke area lainnya lantaran dalam membuka lahan, masyarakat adat melakukan penjagaan di sekitar area pembakaran.

Di sisi lain, Cornelis mengeluhkan perubahan nomenklatur di pemerintahan saat ini. Menurutnya, hal ini menjadi kendala dalam tugas penanganan Karhutla secara sektoral terutama terkait birokrasi.

"Sekarang ini petugas-petugas Kehutananan semua ditarik ke Provinsi. Ini aneh, saya juga bingung. Bagaimana dalam kerangka struktur organisasi, harusnya Kehutanan tersendiri. Nah sekarang di daerah Lingkungan Hidup itu bergabung dengan Perumahan Rakyat," katanya.

Cornelis menyayangkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang hingga saat ini belum juga membentuk BPBD. Padahal badan tersebut sangat penting keberadaannya guna upaya penanggulangan bencana di daerah.

Dari 14 kabupaten/kota di Kalbar, hanya Kabupaten Sambas yang belum membentuk badan yang menangani penanggulangan bencana.

"Nah ini masalah. Dari 14 kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Barat, Sambas ini agak rada-rada aneh," ujarnya.

Cornelis terang-terangan menyampaikan masalah ini. Sebab, di saat terjadinya bencana, maka Pemkab Sambas akan kesulitan mendapatkan bantuan pembiayaan.

"Saya sudah surati berkali-kali lho. Nah (Bupati) yang baru ini memang belum kita surati. Ya minimal kalau tidak bisa, (bentuk) Kabag kalau tidak ada pembiayaan," pungkasnya. (umr/and)

Komentar