Barang Dagangan Kerap Hilang

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 491

Barang Dagangan Kerap Hilang
PEDAGANG - Seorang pedagang bawang dan cabai di Pasar Flamboyan Pontianak menanti pelanggan. Sejumlah pedagang di pasar ini kecewa dengan jaminan keamanan pasar. Dok SP

Pedagang Pasar Flamboyan Merugi

Ari, pedagang sayur 
Sering (hilang) kemarin Sabtu, Senin hilang lagi. Kita dapat informasi karena tidak ada ketua asosiasi, jadi jika barang hilang terserah katanya, begitu bahasanya

PONTIANAK, SP - Pasar Flamboyan Pontianak masuk dalam lima besar pasar berstandar nasional se-Indonesia. Namun dibalik predikat itu, sejumlah pedagang kecewa dengan jaminan keamanan pasar. Pedagang kerap merugi lantaran kehilangan barang dagangan. 

Hilangnya barang dagangan bukan kali pertama terjadi. Ari, seorang pedagang sayur di blok B misalnya, mengaku kehilangan empat karung kentang yang disimpan di lapaknya. Padahal, di sana sudah ada petugas keamanan.

Sementara, pedagang lain yang tak jauh dari lapak Ari, juga kehilangan dua karung jahe. Ada juga yang merugi karena satu ember petainya raib. Mereka merasa semakin hari pengelolaan pasar semakin amburadul.

"Seharusnya, kalau ada barang yang hilang, keamanan ganti barangnya. Ini tidak ada pertanggungjawaban, jadi fungsi (asosiasi) pasar itu apa gitu kan," kata Ari, Minggu (8/10) pagi.

Para pedagang pun meminta asosiasi pedagang dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak bertindak. Apalagi selama ini mereka ditarik retribusi sebesar Rp8.500 per hari. Dengan rincian Rp6.500 untuk asosiasi, dan Rp2.000 untuk pemerintah. Di mana semestinya, urusan keamanan sudah masuk dalam retribusi yang ditarik tersebut.

"Sering (hilang) kemarin Sabtu, Senin hilang lagi. Kita dapat informasi karena tidak ada ketua asosiasi, jadi jika barang hilang terserah katanya, begitu bahasanya," sesal Ari.

Ari mengungkapkan saat ini memang kursi ketua asosiasi tengah kosong. Namun menurutnya, hal itu bukan alasan bagi pihak-pihak yang selama ini mengelola pasar untuk tidak menjalankan tugas. Jika pun pengurus baru dibentuk, tak akan ada fungsi jika hanya memikirkan kepentingan pribadi.

Apalagi di pasar tradisional terbesar itu, kini ada kurang lebih 1.500 lapak yang sebelumnya hanya berjumlah 700 saja. Perlu ada pihak yang memang benar bisa mengelola pasar dengan baik agar pedagang tidak dirugikan. Konsumen pun jadi lebih nyaman dan terus datang.

"Kita pun di sini kesal, sudahlah pasar diambil alih pemerintah saja, biar tanggung jawab di sini ada," ujar pedagang yang sudah hampir empat tahun berdagang ini.

Ari juga mengusulkan agar di semua sudut pasar dipasang kamera pengawas. Dari informasi yang dia dapat, sudah ada kamera dipasang, dan dia meminta di bloknya juga segera dipasang. Dia tidak ingin kejadian sama terulang dan merugikan lebih banyak pedagang. Jika hal yang sama terus terjadi, dia malah berpikir tak guna membayar retribusi.

"Retribusi asosiasi saya tidak akan bayar, intinya saya kesal barang hilang," kesalnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Pontianak, Haryadi mengatakan sampai saat ini belum menerima laporan adanya barang dagangan yang hilang. 

"Harusnya kalau ada kejadian, pedagang secepatnya melapor ke Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat (BKPM) yang ditempatkan di Pasar Flamboyan agar segera ditindaklanjuti," katanya.

Haryadi mengungkapkan, pihaknya telah memasang kamera pengawas di beberapa titik dan secara rutin juga ikut melakukan pengawasan bersama petugas BKPM. Walau belum menerima laporan kehilangan, jika informasi itu masuk, dia memastikan akan segera menindaklanjuti.

"Nanti akan dilihat dari CCTV. Biasa pencurinya orang dekat juga. Jika kedapatan, pencurinya akan diproses pihak kepolisian," tegasnya.

Menyoal kepengurusan asosiasi pedagang, Haryadi menjelaskan belum ada pergantian pengurus. Jika ada kabar pembubaran atau perombakan kepengurusan, tentu pihaknya akan memfasilitasi. Semua dilakukan untuk kepentingan bersama.

"Kami masih menunggu laporan masing-masing ketua blok dulu. Kesepakatan baru diketahui usai pertemuan nanti. Kami tak akan intervensi soal asosiasi," katanya.

Haryadi menambahkan, saat ini Pasar Flamboyan dinilai terbaik se-Indonesia dalam kategori pasar rakyat.

Secara pribadi dia terus melakukan pengawasan  dan pengendalian. Kalau ada masalah, dia minta pedagang agar melapor.

"Jika ada pedagang tak puas lapor saja ke saya. Nanti akan ditindak," ujarnya.

Pasar Flamboyan masuk sebagai finalis lima besar Lomba Inovasi Pasar Berstandar Nasional Indonesia (SNI) yang digelar Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 

Haryadi menjelaskan, setidaknya ada 43 indikator pasar berstandar nasional Indonesia. Indikator itu pun sudah terpenuhi dengan berbagai pembangunan dan perubahan di pasar yang jadi nadi ekonomi Kota Pontianak dan kabupaten sekitar itu. Dari tahun ke tahun, Pemerintah Kota memang terus melakukan perbaikan.

"Alhamdulillah, artinya pasar di Pontianak khususnya Flamboyan ini sudah dipertimbangkan secara nasional," ucapnya.

Mantan Kasatpol-PP ini menyebutkan, beberapa indikator yang dinilai antara lain harus tersedia lahan bongkar muat, parkir dan adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH), ada tempat penitipan anak, ada alat ukur timbang ulang dan juga adanya akses untuk terjadi bencana kebakaran. 

Indikator lain misalnya tersedia tempat ibadah, Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), komposting dan lainnya. 

Tak Boleh Lepas Tangan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak, Herman Hofi Munawar mengungkapkan jika pasar sudah tak aman, akan sangat berbahaya. Harusnya kasus hilangnya barang dagangan di Pasar Flamboyan tidak bisa dianggap sepele. Keamanan, merupakan salah satu unsur penting dalam pasar tradisional.

"Ketika barang tidak aman, maka bisa dipastikan hal lain juga tidak akan aman. Yang bertanggungjawab adalah asosiasi pedagang sendiri," ucapnya, Minggu (8/10).

Pihak asosiasi harus mampu menciptakan situasi yang kondusif, nyaman untuk berdagang dan berbelanja. Apalagi pedagang membayar retribusi kepada asosiasi. Pembayaran ini salah satunya untuk memberikan keamanan dan ketertiban di pasar itu.

"Jadi tidak bisa asosiasi lepas tangan. Dalam hal ini dinas harus mampu mengomunikasikan masalah ini dengan pihak asosiasi," imbuhnya.

Alasan kosongnya kursi ketua asosiasi tentu tak bisa dipakai. Asosiasi merupakan lembaga dan tidak tergantung pada ketua.

"Retribusi pedagang juga masih jalan, kenapa keamanan, ketua tidak ada, tidak tanggung jawab. Ini sudah tidak benar. Hak dan kewajiban sudah tidak imbang. Ini lembaga bukan ketua," sesal politisi PPP ini.

Asosiasi dibentuk dengan fungsi sebagai jembatan. Mengkomunikasikan kepentingan pedagang dan pemerintah.

Tugasnya ada dua, pertama, menciptakan komunikasi yang baik antara pedagang dan pemerintah. Kedua, sebagai penyalur aspirasi pedagang pasar ke pemerintah.

"Pengelolaan memang harus di pemerintahan, tidak bisa diserahkan ke yang lain. Tapi asosiasi itu perannya sebagai jembatan berbagai kepentingan bersama. Tidak bisa juga pemerintah lepas tangan terhadap asosiasi," pungkasnya. (bls/ind)

Komentar