KUR Agunan Alsintan Terbentur Aturan Perbankan

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 560

KUR Agunan Alsintan Terbentur Aturan Perbankan
PETANI PADI - Ketua Kelompok Ingin Maju, Mustaan Toyo bersama Nurmayasari Yusdin (PSP3), saat memperlihatkan sawahnya. Terkait KUR dengan agunan Alsintan bagi petani, dirasakan cukup sulit karena terbentur aturan perbankan. (SP/Umar)
PONTIANAK, SP - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, sempat mengusulkan alat mesin pertanian (Alsintan) yang diberikan pemerintah kepada petani, bisa digadai sebagai agunan untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Jaminan Alsintan diharapkan, petani yang tidak memiliki lahan bisa mendapatkan KUR dari perbankan.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan menilai, usulan tersebut bagus. Namun legislator dapil Kalbar ini sangsi, usulan itu dapat terealisasi.

"Bagus kalau bisa. Memang bank mau? Tapi ini ide terobosan yang bagus. Tinggal perlu dimatangkan secara detil dengan tiga pihak," ujarnya kepada Suara Pemred, Jumat (3/11).

Mendapatkan KUR dengan cara menggadai Alsintan, akan mengalami kendala. Pasalnya, kata Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution, KUR bersifat perseorangan. Sementara, Alsintan adalah bantuan dalam bentuk kelompok.

Dilanjutkan Daniel, kalau pun ide itu tetap diusulkan, maka perlu ada komunikasi yang lebih serius antara pemerintah, pihak perbankan dan petani.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berpandangan, untuk menguatkan petani, sesungguhnya telah ada instrumen yang sangat memadai, yakni dana desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Jadikan dana desa sebagai kekuatan BUMDes Bulog mandiri, sehingga petani tidak hanya produksi bahan baku, tapi juga menguasai hilir yang jual produk konsumsi agar nilai tambah pindah ke petani," sarannya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani) Kalbar, Heri Mustari mengatakan, bisa atau tidak diterimanya Alsintan sebagai agunan, tergantung kementerian terkait pihak perbankan.

"Tergantung Kementerian dan lembaga ini, kemudian bersama dengan bank-bank BUMN yang akan menyalurkan, apakah bisa diterima. Harus ada konsensus," ujarnya di Pontianak, Kamis (2/11).

Dia menuturkan, selain dengan Alsintan, sejatinya lahan milik petani sudah cukup untuk dijadikan agunan. Namun kendalanya, masih terdapat lahan petani yang belum bersertifikat.

"Pemerintah seharusnya melakukan redistribusi lahan secara maksimal kepada petani. Sehingga lahan-lahan petani mudah mendapatkan sertifikat, yang itu bisa membuat petani bankable. Artinya, sertifikat itu bisa diagunkan ke bank untuk mendapat kredit usaha petani," katanya.

Pihak perbankan, tentu sangat selektif mengucurkan KUR. Menurut Heri, untuk petani yang tak memiliki lahan, harus ada formulasi yang fleksibel sehingga mereka tetap bisa mendapatkan akses modal.

"Bisa jadi misalnya, pemerintah mendorong menguatkan BUMDes. Membuka misalnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di bawah naungan BUMDes yang itu didukung oleh bank," sarannya.

Untuk memastikan pinjaman itu aman, tentulah LKM yang kemudian menyeleksi petani-petani itu.

Dia mengungkapkan, keberadaan KUR bagi petani cukup penting. Karena salah satu kelemahan kegiatan pertanian yaitu permodalan, selain soal pasar dan penganekaragaman komoditas tani.

"Di hulunya ini adalah permodalan, untuk petani bisa melakukan kegiatan usaha tani," pungkasnya. (umr/and)

Komentar