Kades Jangan Ragu Serap Dana Desa

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 364

Kades Jangan Ragu Serap Dana Desa
PERBAIKI JALAN – Sejumlah warga melakukan perbaikan jalan dengan menggunakan anggaran dana desa. Kejaksaan Negeri Mempawah, Dwi Agus Arfianto berharap, para kepala desa di Kabupaten Kubu Raya dapat menyerap anggaran dana desa secara maksimal sesuai aturan

Kejari Siapkan Langkah Preventif


Kajari Mempawah, Dwi Agus Arfianto
"Yang terperiksa akan diberi kesempatan mengembalikan kerugian negara dalam jangka waktu 60 hari. Namun kalau samapai melewati batas waktu dan pengembalian kerugian negara tidak dilakukan, maka baru dilakukan instrumen hukum,"

PONTIANAK, SP - Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah, Dwi Agus Arfianto berharap, para kepala desa di Kabupaten Kubu Raya dapat menyerap anggaran dana desa secara maksimal sesuai aturan yang berlaku. 

Dia menegaskan, pihak kejaksaan akan hadir memberikan pendampingan secara hukum terutama dalam  membantu pemerintahan desa melaksanakan anggaran dana desa tersebut. 

Menurutnya, fungsi kejaksaan dalam pendampingan dana desa yakni untuk memberikan rasa percaya diri kepada kepala desa dalam melaksankan penyerapan anggaran di lapangan. Pencegahan penyimpangan kata dia, lebih mengutamanakan langkah-langkah preventif. 

"Kita berharap tidak ada lagi keraguan kepala desa dalam melakukan penyerapan dana desa di lapangan. Tapi tentunya sesuai koridor," kata Dwi Agus ketika diwawancarai usai menjadi pembicara di acara dialog: Optimalisasi Penggunaan Dana Desa, di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Jumat (24/11).

Mengenai pengawasan dana desa, Kasi intelejen kejaksaan juga akan dioptimalkan untuk memantau di lapangan. Jika ada permasalahan yang ditemukan atau ada indikasi kerugian negara dalam penyerapan dana desa, maka tidak langsung dilakukan penindakan hukum. 

"Yang terperiksa akan diberi kesempatan mengembalikan kerugian negara dalam jangka waktu 60 hari. Namun kalau samapai melewati batas waktu dan pengembalian kerugian negara tidak dilakukan, maka baru dilakukan instrumen hukum," tegasnya.

Dwi mengungkapkan, sampai saat ini, pihaknya baru menerima satu aduan terkait serapan dana desa di Kabupaten Kubu Raya. "Kami baru terima satu aduan. Iya, itu terkait pengelolaan dana desa," ungkapnya.

Saat di pertegas apakah aduan itu mengarah ke praktik dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa, Dwi enggan menjelaskannya secara gamblang.

"Kita tidak bisa sebutkan. Karena, jangan sampai menimbulkan kegaduhan di desa. Tapi kami sudah koordinasi dengan Sekda dan Kades yang diadukan. Kita belum bisa membuat suatu kesimpulan. Laporan itu baru kami kaji," tutupnya. 

Kepala Inspektorat Kabupaten Kubu Raya Gemuruh mengatakan, pihaknya pun telah membuka pelayanan konsultasi kepada aparat desa. Sehingga jika ada permasalahan yang dihadapi oleh desa mengenai pengelolaan dana desa bisa langsung dikonsultasikan dengan inspektorat. 

"Kita memberikan biro konsultasi di kantor yang dibuka dari Senin sampai Jumat," katanya.

Dia mengatakan, sejauh ini yang sering menjadi keluhan aparatur desa  dalam pengelolaan dana desa yakni menyangkut administrasi pertanggung jawaban. 

"Sejauh ini keluahannya bersifat administratif. Namun emang kesalahan administrasi bisa menyebabkan kerugian negara," katanya. 

Lemahnya aparatur desa dalam hal administrasi diakibatkan oleh rendahnya sumber daya manusia (SDM) aparatur desa. "Maka harus ada pembinaan yang rutin oleh Pemdes. Kalau kami (Inspektorat) dari sisi pengawasan saja," tutupnya.

SDM Aparatur Rendah

Kades Sungai Selamat, Kecamatan Kubu, Dadang Suwantri mengaku, sejuah ini tidak ada keluhan yang berarti dalam melakukan penyerapan anggaran dana desa. 
Menurutnya, jika semua aturan dipatuhi, maka pelaksanaan anggaran dana desa yang begitu besar tidak akan menimbulkan permasalahan hukum.

Hanya saja yang agak meyulitkan aparatur desa yakni menyangkut urusan administrasi pertanggungjawaban dana desa. Hal ini disebabkan oleh rendahnya SDM aparatur desa yang dimiliki.

"Kalau saja sarjana pendamping desa dioptimalkan, tentu akan sangat membantu kami," jelasnya. 

Dia pun bersyukur aparat penegak hukum, baik dari kejaksaan, kepolisian hingga LSM yang telah melakukan pengawasan ketat dalam mengawasi penggunaan anggaran dana desa.

"Kita bersyukur aparat melakukan pengawasn ketat. Kita sangat terbantu dan merasa diselamatkan," katanya. 

Dia menjelaskan, untuk tahun 2017 ini, Desa Sungai Selamat mendapat kucuran alokasi dana desa dari kabupaten dan dana desa dari Pusat jumlah keseluruhannya mencapai Rp1,3 miliar.  

"Sampai sekarang yang sudah tersetap sekotar 60 persen," pungkasnya. (abd/ang)

Komentar