KI Dorong Badan Publik Perkuat Keterbukaan Informasi

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 422

KI Dorong Badan Publik Perkuat Keterbukaan Informasi
Ilustrasi. Net
PONTIANAK,SP - Komisioner Komisi Informasi (KI) Republik Indonesia, Romanus Ndau mendorong seluruh badan publik di Kalbar untuk memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik, guna mencegah adanya penyimpangan penggunaan anggaran publik. 

Romanus menjelaskan, ada beberapa kemponen yang termasuk dalam badan publik, yakni didanai dari dana publik, seperti dana dari keungan negara, baik Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sumbangan dari masyarakat, serta sumbangan dari luar negeri. 

"Seluruh pekerjaan atau program yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat itu harus dibuka tanpa terkecuali, termasuk yayasan. Agar masyarakat juga tahu agendanya seperti apa. Untuk kesejahteraan publik atau untuk merusak publik," ujar Romanus di Pontianak, Kamis (11/1). 

Ia memaparkan keterbukaan badan publik terhadap informasi ini bertujuan agar seluruh kegiatan yang diagendakan atau dilaksanakan dapat diketahui masyarakat, sehingga masyarakat juga dapat berpartisipasi pada kegiatan itu. Selain itu, juga untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan mencegah adanya tindakan korupsi.

"Jangan sampai dana publik dan kegiatan publik itu disalahgunakan. Untuk kepentingan pribadi atau kelompok," ujarnya.

Badan publik, kata dia mesti memahami Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan pihaknya juga akan terus berupaya menyosialisasikan Undang-undang ini, baik kepada badan publik maupun kepada masyarakat. 

"Khusus untuk badan publik, ke depannya kita mempunyai program peningkatan kapasitas badan khususnya untuk pejabat pengelola dokumentasi dan informasi, agar mampu membuat dekomentasi dengan benar. Segala informasi dapat dikemas dengan baik, serta membuat klasifikasi informasi dengan tepat," terangnya. 

Ketua Komisi Informasi Kalbar, Rospita Vici Paulyn mengatakan selama dua tahun berturut-turut, yakni pada tahun 2015 dan tahun 2016, secara nasional Kalbar berada diperingkat ke tujuh dalam keterbukaan informasi. Hal ini disebabkan karena satu di antara kabupaten yakni Sanggau masih belum terbentuk pejabat pengelola informasi dan dokementasi (PPID).

"Namun di tahun 2017 kami berusaha dan berupaya agar Kabupaten Sanggau terbentuk PPID, sehingga kita 14 kabupaten/kota sudah mempunyai PPID untuk melayani informasi publik bagi masyarakat, sehingga di tahun 2017 itu juga Kalbar memperoleh peringkat pertama dalam keterbukaan informasi publik," terangnya.  

Menurut dia perkembangan badan Publik di Kalbar cukup signifikan, terutama badan publik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola informasi dengan baik bahkan menginformasikan melalui website yang dimiliki oleh masing-masing OPD

"Ada inovasi-inovasi baru yang dibuat oleh Kalbar terhadap keterbukaan informasi, sehingga menjadi pertimbangan KI pusat dan meraih penghargaan dan meraih peringkat 1 di tahun 2017," ujarnya. (jek/ind)