q Suara Pemred − Pengamat Politik: Kerawanan Pilkada di Kalbar Bukan Momok

Pengamat Politik: Kerawanan Pilkada di Kalbar Bukan Momok

Ponticity

Editor K Balasa Dibaca : 304

Pengamat Politik: Kerawanan Pilkada di Kalbar Bukan Momok
Pengamat politik Untan, Jumadi. (SP/Umar)
PONTIANAK, SP - Pengamat politik Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Jumadi, mengatakan Indeks Kerawan Pemilu (IKP) dalam Pilkada serentak 2018 yang dipetakan oleh Bawaslu RI merupakan suatu bentuk sistem pencegahan dini atau early warning system.

“Jadi memetakan tingkat kerawanan yang berpotensi untuk muncul dalam Pilkada,” ujarnya di Pontianak, Selasa (27/2).

Dalam IKP berdasarkan pemetaan, ia mengungkapkan Pilkada serentak 2018 di Kalbar menjadi salah satu provinsi yang cukup rawan di Indonesia.

“IKP untuk Pilgub itu kita urutan tiga besar  tertinggi. Ada tiga dimensi. Ada dimensi partisipasi, ada dimensi kontestasi, dan dimensi unsur penyelenggaraan,” sebutnya.

Dari tiga dimensi itu, kontestasi menjadi salah satu dimensi dengan skor tertinggi sehingga Kalbar dikategorikan daerah rawan.

“Substansi kampanye itu tidak pada program. Tapi lebih kepada persoalan-persoalan yang bernuansakan SARA. Ini berangkat dari pengalaman-pengalaman Pilkada sebelumnya,” terang Jumadi.

Atas dasar itulah, menurut Jumadi, IKP yang dirilis Bawaslu RI tidak sebagai sesuatu yang berlebihan untuk dijadikan early warning system.

“Dalam konteks ini menjadi peringatan dini bagi semua pihak. Bahwa jangan justru ketika dalam kampanye politik ini ya menjual isu-isu yang justru menambah tingkat kerawanan itu,” harapnya.

Lebih lanjut, dalam dimensi partisipasi indikatornya adalah persoalan wilayah.

“Daerah kita inikan ada perbatasan, ada pedalaman, ada pesisir, ada kepulauan. Semua itu punya tingkat kerawanan. Paling tidak misalnya dalam hal pengawasan di TPS, pendistribusian logistik, itu punya kerawanan,” terangnya.

“Beda dengan Jawa misalnya kan. Pengawasan di daerah yang memiliki tingkat kesulitan aksesibilitas sulit itu, pasti punya kerawanan,” jelas dia.

Sementara itu, untuk dimensi penyelenggaraan berkaitan dengan masalah integritas dan konteks ada kekerasan terhadap penyelenggara.

“Penyelenggara diintervensi, diintimidasi di TPS itu misalnya,” kata dia.

Menurut Jumadi, kerawanan ini harusnya tidak menjadi. Sebaliknya, berbagai pihak harus mampu menjawab tantangan ini.

“Apa yang dibuat oleh Bawaslu itu adalah bagian dari kita semua termasuk penyelenggara, elit politik, partai politik, semua elemen masyarakat harus menunjukkan bahwa kita mampu untuk menjaga situasi Kalbar aman. Sehingga Pemilu berjalan dengan damai, lancar dan demokratis,” pungkasnya. (umr)