Pokja Pengawasan Kampanye di Medsos, Akun Resmi Paslon Jadi Target

Ponticity

Editor K Balasa Dibaca : 356

Pokja Pengawasan Kampanye di Medsos, Akun Resmi Paslon Jadi Target
Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu Provinsi Kalbar, Faisal Riza. (SP/Umar)
PONTIANAK, SP - Badan Pengawas Pemiluhan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalbar, akan membentuk kelompok kerja (Pokja) pengawasan kampanye di media sosial (medsos).

“Kita kemarin sudah bersepakat dengan teman-teman melibatkan beberapa unsur dari luar, kita mengundang teman-teman dari Komunitas Peduli Informasi (Kopi) dan teman-teman dari Pokja Rumah Demokrasi. Kita bersepakat untuk membentuk semacam Pokja pengawasan kampanye di media sosial,” ujar Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu Provinsi Kalbar, Faisal Riza, kepada awak media di Pontianak, Selasa (13/3).

Ia menjelaskan, dari diskusi bersama dua lembaga ini, pengawasan kampanye di medsos paling utama adalah mengawasi akun-akun resmi paslon.

“Apakah kontennya melanggar larangan kampanye atau tidak. Kedua, kita juga mencoba memantau akun-akun yang sering muncul menyuarakan atau mempromosikan salah satu paslon, tapi itu bukan akun resmi,” jelasnya.

“Kita ingin memantau apakah akun-akun itu kemudian dia ada melanggar nggak soal SARA dan sebagainya.” timpalnya.

Selain itu perorangan, Pokja ini nantinya akan memantau akun grup terkait kampanye paslon.

“Jadi kita lebih soal pelanggaran konten kampanyenya. Nah ini kita sedang bikin instrumennya secara detil, kita akan lakukan kurang lebih tiga bulan Pokja ini bekerja,” terang dia.

“Rencananya setiap minggu akan ada report dari Pokja ini,” ucapnya.

Apabila ditemukan akun-akun yang menurut Bawaslu mengandung unsur ujaran kebencian, maka akan diteruskan ke pihak aparat penegak hukum. “Kita akan teruskan ke kepolisian,” kata dia.

Dari KPU, Bawaslh telah menerima akun medsos resmi masing-masing paslon dalam Pilgub. Hanya dua paslon yang memiliki akun resmi, sementara satu paslon tidak menyerahkan.

“Yang kita dapatkan dari KPU baru dua paslon, dan kayaknya satu paslon tidak mendaftarkan akun resminya. Itu paslon nomor 2 dan nomor 3. Paslon nomor 3 itu yang didaftarkan ada 13 akun meskipun haknya bisa sampai satu platform lima akun, untuk paslon nomor 2 itu hanya dua akun. Yang nomor 1 tidak ada,” katanya.

“Sampai hari ini kita belum ada menerima laporan dugaan pelanggaran dari akun-akun resmi itu. Makanya Pokja inilah yang akan bekerja untuk memantau itu, pungkas dia. (umr)