Pontianak Miliki Sistem Layanan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi

Ponticity

Editor K Balasa Dibaca : 242

Pontianak Miliki Sistem Layanan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi
Pjs Wali Kota Pontianak, Mahmudah. (SP/Balasa)
PONTIANAK, SP - Pemerintah Kota Pontianak telah memiliki Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2016 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blower System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Aturan itu dijadikan pedoman bagi perangkat daerah dalam penanganan pengaduan atas tindak pidana korupsi di lingkungan Kota Pontianak.

"Aturan itu dalam rangka mendorong peran serta pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi," kata Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Pontianak, Mahmudah dalam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan  Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kantor KPP Pratama Pontianak, Rabu (14/3).

Sebagai perwujudan aturan itu, turut dibentuk Unit Penanganan Gratifikasi (UPG) di Pemerintah Kota Pontianak, yang bertujuan sebagai motor penggerak dan perpanjangan tangan KPK. Unit  ini merupakan unit khusus atau unit tambahan yang ada dalam struktur organisasi secara fungsi melekat pada fungsi kepatuhan atau para fungsi pengawasan internal.

Jika dilihat, UPG merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/7737/SC tanggal 30 Desember 2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah.

Di mana di tahun 2015, unit ini telah dibentuk.
Selain itu, ada pula Sistem Layanan Pengaduan (Whistle Blower System) Tindak Pidana Korupsi yang merupakan amanat dari Menpan-RB melalui Surat Edaran Nomor 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Pelayanan Pengaduan di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Mahmudah menjelaskan pengendalian gratifikasi adalah bagian dari upaya pembangunan suatu sistem pencegahan korupsi. Di mana hal itu bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif pemerintah, dunia usaha dan, masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi. (bls)