Polda Kalbar Tangkap 230 Tersangka PETI

Ponticity

Editor K Balasa Dibaca : 880

Polda Kalbar Tangkap 230 Tersangka PETI
Pers rilis kasus PETI di Kalbar. (SP/Anugerah)
PONTIANAK, SP - Sejak pelaksanaan Operasi PETI Kapuas 2018 mulai 10 April hingga 23 April 2018, di wilayah hukum Polda Kalbar, sedikitnya 230 orang tersangka dari 96 kasus ditangkap.

Dari pengamanan tersebut, 70 lebih barang bukti diamankan, mulai dari sebanyak 48 buah mesin dongfeng hingga peralatan pendukung kerja lainnya.

Bersasarkan hasil penyelidikan terhadap aktivitas PETI dari para pelaku yang sudah dilakukan oleh Polda Kalbar selama bertahun-tahun, diketahui bahwa dalam satu hari, para pekerja dapat menghasilkan emas sebanyak lima hingga enam gram dari masing-masing kelompok yang kemudian dijual kepada pengepul seharga Rp380 ribu per gram.

Selama operasi tersebut, penindakan yang paling menonjol terjadi pada penangkapan yang dilakukan tangal 12 April 2018, yang dilakukan di Desa Capkala, Kecamatan Capkala dan Desa Goa Boma, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang. Dari penindakan tersebut, diamankan sebanyak 67 orang tersangka PETI yang sedang melakukan penambangan dalam delapan kelompok yang berbeda.

Hal itu disampaikan Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono, dalam pers rilis yang disampaikan di Balai Kemitraan Polda Kalbar, Rabu (2/5) pagi.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda juga menghadirkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar Andy Jap, Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Barat, Ansfridus J Andjioe dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalbar, Adi Yani.

Kapolda mengatakan bahwa PETI sangat merusak lingkungan, untuk itu pihaknya secara konsen melakukan pemberantasan terhadap kegiatan PETI berdasarkan UU tentang Pertambangan Minerba.

“Akibat penambangan tanpa izin itu, setidaknya merusak dua hal, yang pertama merusak lingkungan hidup, yang kedua merusak kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang,” katanya.

Untuk itu, dikatakannya PETI dilarang oleh negara yang diatur dalam UU dengan sanksi yang cukup tegas, yaitu penjara 10 tahun dan denda sebanyak Rp10 miliar. (rah)