DPRD Dorong Pemprov Tingkatkan Produktivitas Nelayan

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 303

DPRD Dorong Pemprov Tingkatkan Produktivitas Nelayan
NELAYAN – Nelayan saat sedang membetulkan jaring yang tersangkut, beberapa waktu lalu. DPRD Kalbar mendorong Pemprov untuk meningkatkan produktivitas nelayan. (Ist)
PONTIANAK, SP – DPRD Provinsi Kalimantan Barat, terus mendorong pemerintah daerah untuk memperhatikan nasib nelayan. 

Hal ini disampaikan oleh juru bicara DPRD Kalbar, Kadri saat penyampaian pandangan mereka kepada Gubernur Kalimantan Barat, mengenai Rancangan Peraturan Prakarsa DPRD tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

Kadri mengatakan selain berpacu dengan waktu, urusan untuk meningkatkan produktivitas nelayan-nelayan asal Kalbar, Pemprov juga dipandang perlu untuk terus mendorong program-program dan kegiatan pembangunan perikanan tangkap yang komprehensif. Serta dapat menyentuh akar permasalahan kesejahteraan nelayan Kalbar itu sendiri. 

Pertama menurutnya, pemerintah harus mendorong terus peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM nelayan Kalbar untuk menguasai IPTEK usaha perikanan tangkap yang terus berkembang pesat. 

“Sehingga pada akhirnya, akan melahirkan nelayan-nelayan yang andal dengan jangkauan sampai samudera. Bukan hanya jadi nelayan gurem yang hanya bisa menangkap ikan di perairan pantai saja," ujarnya, kemarin.

Kedua kata Kadri, untuk dapat memformulasikan kebijakan program dan kegiatan pembangunan perikanan tangkap secara efektif dan akuntabel atau membumi, maka perlu didukung oleh SDM aparatur pemerintahan yang cakap dan memiliki kapasitas yang mampu di bidang perikanan tangkap. 

Melalui rekruitmen SDM sarjana perikanan tangkap, mendorong peningkatan skill melalui Bimtek, kursus, pelatihan dan berbagai peningkatan pengetahuan lainnya. 

Jangan sampai, katanya, perkembangan teknologi perikanan tangkap yang terus berkembang dan melaju sangat cepat, tidak dikuasai oleh SDM aparatur pemerintahan yang menangani perikanan tangkap. Hal ini dapat berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran.

“Karena aparatur yang bertugas di bidang ini tidak menguasai persoalan. Dan bisa berpotensi mengeluarkan formulasi-formulasi kebijakan dan program yang tidak tepat sasaran, dengan dinamika dan perkembangan usaha perikanan tangkap," imbuhnya. 

Poin ketiga lanjut Kadri, adalah mendorong terus upaya-upaya perlindungan sumber daya perikanan secara lestari. Melalui berbagai kebijakan dan program-program pembagunan pada usaha perikanan tangkap di Kalbar. 

"Jadi penyusunan kebijakan daerah, membutuhkan kesamaan persepsi mengenai perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Agar kebijakan yang dijalankan bisa didukung oleh semua pihak," pungkasnya. (nak/and)