Pj Gubernur Kalbar Minta OPD Komitmen Jalankan Aplikasi MCP

Ponticity

Editor Indra W Dibaca : 251

Pj Gubernur Kalbar Minta OPD Komitmen Jalankan Aplikasi MCP
Pj Gubernur Kalbar, Dodi Riyadmadji saat memimpin apel awal bulan Agustus. ( SP/Nak)
PONTIANAK, SP - Pj Gubernur Kalbar, Dodi Riyadmadji meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar untuk berkomitmen dalam mendukung Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemprov Kalbar Tahun 2018.

Adapun rencana aksi itu sendiri telah dikukuhkan dan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 260/ltprov/2018.

"Laksanakan kewajiban yang tertuang dalam rencana aksi yang telah disepakati sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing," ujar Dodi Riyadmadji, saat Apel Awal Bulan Agustus di Halaman Kantor Gubernur Kalbar, Senin (6/8) pagi.

Dodi dalam kesempatan tersebut juga meminta agar melaporkan progress kemajuan pelaksanaan rencana aksi secara berkala, tiap tiga bulan sekali dengan melampirkan dokumen pendukung kepada Inspektorat Kalbar yang akan melakukan penginputan pada aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP) yang terintegrasi dengan BPK RI. 

Dikatakannya, progress yang diinput melalui aplikasi MCP merupakan hasil laporan rencana aksi yang dilaksanakan oleh Pokja OPD terkait dan diketahui oleh Pejabat Berwenang Pemerintah Daerah.

Mengingat pentingnya rencana aksi ini, Pj Gubernur Kalbar mengatakan, sebagaimana yang telah dingatkan melalui surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B/5064/KSP.00/10-16/07/2018 Perihal Update Progress Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegritas Melalui Aplikasi MCP.

"Saya harapkan semua pihak terkait dapat melaksanakan dan memenuhi kesepakatan bersama dalam rencana aksi ini," imbuhnya.

Terkait dengan kegiatan Zona Intergritas, saat ini telah dilakukan penilaian secara internal kepada 3 OPD, antara lain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalbar, RSUD Kalbar dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalbar.

"Diperkirakan Tim Penilai Nasional akan melakukan review pada pertengahan bulan Agustus dan selanjutnya apabila hasil penilaian menunjukkan bahwa ke-3 OPD tersebut layak untuk memperoleh predikat telah Bebas Korupsi, maka akan diumumkan pada tanggal 9 Desember 2018 bertepatan dengan Hari Anti Korupsi," sebutnya. (nak)