Aksi Damai di Kantor Gubernur Kalbar, Massa Sampaikan Tujuh Tuntutan

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 363

Aksi Damai di Kantor Gubernur Kalbar, Massa Sampaikan Tujuh Tuntutan
UNJUK RASA - Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Penegak Demokrasi (ARPD) menggelar aksi damai di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (8/10). Mereka menyampaikan tujuh tuntutan yang ditujukan pada Gubernur Kalbar, Sutarmidji. (SP/Shella)
Gubernur Kalbar, Sutarmidji
"Seluruh prosedur hukum, akan saya lalui. Tidak ada yang akan dilanggar. Karena saya tidak mau pejabat administrasi tertinggi, ketika mengambil keputusan, keputusan itu cacat hukum." 

PONTIANAK, SP – Aliansi Rakyat Penegak Demokrasi (ARPD) Kalimantan Barat menggelar aksi damai di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (8/10). 

Massa yang berjumlah sekitar 50 orang itu, setidaknya memberikan tujuh tuntutan yang ditujukan pada Gubernur Kalbar, Sutarmidji. 

Aksi damai disertai pernyataan sikap itu dibuat dan dilihat sebagai kontribusi masyarakat dalam mewujudkan dan mengawal proses pembangunan dan pembangunan demokrasi di Kalbar. 

Aksi yang dimulai dengan titik kumpul di Rumah Betang Jalan Sutoyo, setelah cukup lama, berujung audiensi antara massa dengan Gubernur Kalbar. Tujuan audensi itu, agar perwakilan ARPD lebih mudah menyampaikan aspirasi. 

Dalam audensi, salah satu perwakilan ARPD yang merangkap koordinator lapangan, Efendi menyampaikan beberapa poin aspirasi mereka. 

“Yang pertama, kami tidak mau gubernur terpilih ini berbuat semena-mena, tidak sesuai Undang-Undang ataupun aturan Kemendagri,” ujarnya.  

Kemudian, Efendi mengungkapkan terkait adanya pemangkasan anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya di Kabupaten Landak, tempat asalnya. Juga, ia berpesan agar jangan menjadikan lawan politik pada Pilkada yang lalu sebagai ajang balas dendam. 

“Kami masyarakat kecil, tidak mau tertindas seperti itu. Jadi, yang lalu, biarlah berlalu,” imbuh Efendi. 

Selanjutnya, Efendi mewakili ARPD mengatakan, supaya Gubernur Kalbar mempertahankan Sekretaris Daerah (Sekda), M Zeet. Ia berharap agar Gubernur Kalbar adil dalam bertindak. 

Terakhir, Efendi menyampaikan, apa yang diminta oleh perwakilannya disikapi dan dengarkan untuk kepentingan kepemimpinan Gubernur ke depan. 

“Kalau sudah jadi gubernur, pimpinlah dengan adil dan merata,” harapnya. 

Di tempat yang sama, Gubernur Kalbar, Sutarmidji menyikapi aspirasi yang disampaikan oleh ARPD. Terkait Sekda, Sutarmidji mengatakan pendayagunaan Sekda berdasarkan surat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bahwa Gubernur Kalimantan Barat selaku pejabat pembina kepegawaian dapat mengambil langkah kebijakan terkait pendayagunaan Sekda yang telah menduduki jabatan lebih lima tahun. 

“Seluruh prosedur hukum, akan saya lalui. Tidak ada yang akan dilanggar. Karena saya tidak mau pejabat administrasi tertinggi, ketika mengambil keputusan, keputusan itu cacat hukum,” katanya. 

Terkait anggaran, Sutarmidji mengatakan bahwa dirinya diperhadapkan dengan pilihan yang sangat sulit. Bagi hasil pajak pada 2017 dan 2018, mau ditunda pembayaran pada 2019 hanya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan proyek. 

“Sehingga, apa salahnya yang ini kita tunda sementara, kita bayar daerah tingkat dua supaya mereka tidak kolaps,” tutur Sutarmidji. (lha/bob)

Dukung Penuh Implementasi Visi dan Misi

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji meminta, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov dan masyarakat Kalbar mendukung penuh pelaksanaan visi dan misinya selama lima tahun ke depan.

Ia pun menegaskan, di masa jabatannya selama lima tahun mendatang, visi  - misinya untuk membangun Kalbar harus maksimal dan tuntas. 

"Saya ingin visi dan misi saya dan Pak Norsan terwujud 100 persen," kata Sutarmijdi baru-baru ini.

Karena itu, ia menyerukan agar semua unsur perangkat daerah berkerja maksimal. Sebab, tanpa kerja keras, semua cita-cita sulit terwujud. 

"Ada yang berpikir ini kerje gile. Tapi memang harus kerje gile untuk percepatan pembangunan,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika ada yang tidak mampu  mencapai target kerja sebagaimana yang ditentukan, maka yang bersangkutan harus berkoordinasi untuk menyampaikan kendala apa yang menghambat.

"Sampaikan ke kita kendalanya apa. Kalau menyangkut pada SDM-nya, maka akan kita dibenahi. Kalau masalahnya ada  pada sistem, maka sistem kita ubah. Kalau berkaitan dengan masyarakat, maka masyarakat harus diedukasi,” imbuhnya.

Untuk diketahui, adapun visi pembangunan Pemprov Kalbar lima tahun yang di inginkan Sutarmijdi adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalbar melalui percepatan pembangunan infrastruktur, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

Sedangkan misinya, yakni melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur, melaksanakan tata kelola pemerintahan yang berprinsip  Good Governance.

Kemudian, mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang sejahtera, dan tertib, serta dan mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan. (abd/bob)