Majelis Adat Melayu Dukung Kebijakan Gubernur Sutarmidji

Ponticity

Editor Angga Haksoro Dibaca : 523

Majelis Adat Melayu Dukung Kebijakan Gubernur Sutarmidji
Pontianak, SP - Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kalimantan Barat mendukung langkah Gubernur Sutarmidji menonaktifkan Sekda M Zeet Hamdie Assovie.  

Ketua MABM Kalimantan Barat, Chairil Effendy menilai langkah Gubernur menonaktifkan Sekda sudah tepat. “Jika M Zeet dipertahankan justru itu tindakan menentang undang-undang. Aneh para demonstran yang datang jauh-jauh dari kampung di salah satu kabupaten ini menuntut agar sekda dikembalikan ke kursinya,” kata Chairil, Rabu (10/10).   

Chairil juga mendukung langkah Gubernur Sutarmidji membatalkan sejumlah proyek karena Pemrov Kalbar mengalami defisit anggaran. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 117/PMK/.07/2017, defisit anggaran daerah maksimal 3-5 persen. Padahal saat ini defisit anggaran Provinsi Kalbar mencapai 12 persen.

“Diasumsikan pertumbuhan ekonomi Kalbar tahun 2018 hanya 4 persen, maka potensi defisit APBD mencapai 12 persen. Untuk menutup defisit itu, sejumlah proyek di Pemprov Kalbar harus ditunda atau dibatalkan.”  

Menanggapi demonstrasi menentang kebijakan Gubernur dua hari belakangan ini, Ketua MABM Kalimantan Barat, Chairil Effendy menduga ada kepentingan elit politik di belakangnya. Kata Chairil, kecurigaan itu muncul karena peserta demonstrasi didatangkan dari salah satu kabupaten yang bakal menerima banyak proyek, tapi setelah Sutarmidji terpilih proyek tersebut dibatalkan.  

“Jika yang dimaksud diskriminatif itu berkaitan dengan pembatalan proyek yang berada di kabupaten tertentu, patut dipertanyakan mengapa proyek pembangunan Kalbar terkonsentrasi di kabupaten tertentu saja,” kata Chairil.  

Chairil bahkan meminta Kejaksaan dan KPK mengusut tender proyek-proyek tersebut. Dia juga meminta Gubernur Sutarmidji mengaudit dana hibah dan bantuan sosial yang selama ini dikucurkan Pemprov Kalbar. “Mengapa sampai defisit anggaran dalam jumlah sebesar itu. Kami mendesak Gubernur untuk mengumumkan soal hibah dan bantuan sosial yang telah dikeluarkan selama ini,” ujar Chairil.  

Chairil meminta para elite politik di Kalimantan Barat mencerdaskan masyarakat, bukan membodohi. “Jangan masyarakat dijadikan alat untuk kepentingan politik dan ekonomi pragmatis yang justru merusak Kalimantan Barat,” kata mantan Rektor Universitas Tanjung Pura ini.  

Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kalimantan Barat meminta masyarakat mendukung Gubernur Sutarmidji yang dipilih oleh 52 persen pemilih dalam Pilgub lalu.  

“MABM Kalbar tidak pernah mempermalukan gubernur dan wakil gubernur pada periode sebelumnya. Karena siapapun mereka dan apapun latar belakang etnis, budaya, dan agama, kami selalu menyampaikan aspirasi dengan mengedepankan nilai-nilai keadaban,” kata Chairil. (nak/)