Polemik Persoalan Parkir di Zona Hijau, RSUD Soedarso Dituding Terima Setoran Ilegal

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 175

Polemik Persoalan Parkir di Zona Hijau, RSUD Soedarso Dituding Terima Setoran Ilegal
SPANDUK - Sejumlah spanduk bertuliskan pernyataan protes dipasang oleh para juru parkir di zona hijau RSUD Soedarso Pontianak, Selasa (9/10). Mereka menuntut pihak rumah sakit bersikap adil dan mentaati perjanjian yang sebelumnya dibuat. (SP/Nana)
Koordinator Parkir, Suhartono Sukran
"Setoran kadang diberikan per hari atau per minggu dengan jumlah yang bervariasi, mulai dari Rp450 ribu per hari atau Rp 1 juta per minggu. Kita punya bukti kuitansi penerimaan, yang ada cap resmi rumah sakit."

PONTIANAK, SP - Sebanyak 24 orang tukang parkir yang selama ini mengurusi area parkir yang terletak di zona hijau Rumas Sakit Umum Daerah (RSUD) Soedarso Pontianak menuding pihak rumah sakit berlaku tidak adil pada mereka. Hal ini disampaikan oleh koordinator parkir, Suhartono Sukran.

Menurut Suhartono, jika pihak rumah sakit tidak memberikan solusi kepada para tukang parkir, maka mereka akan mengugat balik direktur rumah sakit tersebut. 

Bukan tanpa alasan, Suhartono mengaku mereka telah menjadi tukang parkir di lingkungan rumah sakit tersebut sejak tahun 2005 silam, di mana awalnya mereka bekerja di dalam, bukan di zona hijau yang sekarang.

“Namun karena ada perusahaan masuk yang mengola parkir secara tersistem, maka akhirnya muncul kesepakatan dan kami dialihkan ke zona hijau yang saat ini hendak dibangun jalan,” ujar Suhartono saat ditemui di lokasi parkir yang sedang dikerjakan alat berat untuk diratakan, Selasa (9/10) pagi.

Suhartono membeberkan bukti-bukti kesepakatan perjanjian yang dibuat, di mana pada tahun 2007, dirinya selaku koordinator parkir bersepakat dengan pihak rumah sakit yang difasilitasi oleh Komisi C dan D DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

“Lalu, kita bikin berita acara masalah penetapan. Anehnya pada saat itu, termasuk Anggota DPRD Kalbar  tidak mempermasalahkan, bahwa rumah sakit mengalihkan fungsi ke lahan hijau. Pertanyaannya wewenangnya apa, apakah lahan hijau ini diberikan ke parkir atas izin gubernur yang dulu, tahun 2007?,” tanyanya.

Kendati lokasi lahan parkir yang dikelola mereka berada di lahan hijau, dan tidak ada izin resmi dari pemerintah, namun dalam perjanjian tersebut menurut Suhartono sudah sangat jelas ditandatangi oleh pihak DPRD, Direktur RSUD, Poltabes, Kapolsek, Dinas Perhubungan dan dirinya selaku koordinator para tukang parkir.

“Kalau melihat perjanjian dalam surat ini itu berlaku seumur hidup, karena yang buat surat ini orang pintar. Kita lihat di sini ada tertulis kalimat tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya," ungkapnya.

"Seharusnya, apabila  dan bila mana diperlukan oleh pemerintah, maka pelepasan hak atas tanah tersebut dibebaskan tanpa ganti rugi,” kata Suhartono membacakan isi surat perjanjian yang ia bawa sebagai bukti tersebut.

Berikutnya, setelah ada surat perjanjian tersebut, lalu muncul surat perjanjian sepihak, yang mana dalam pasal 11 menyatakan pengelola parkir mulai berlaku surut sejak tanggal 1 Februari tahun 2008 dan berakhir pada 31 Januari 2009. Kemudian dapat diperbaharui, apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak. 

“Mengacu kepada pasal ini, pertanyaan kalau ini hanya satu tahun diberlakukan, maka sampai saat ini tidak ada surat dalam bentuk apapun, seperti pemberitahuan pembatalan, tidak melanjutkan atau pemberhentian atau tidak. Tapi yang lucunya  dari tahun 2009 sampai tahun 2012 setoran selalu berjalan terus,” bebernya.

Setoran baru benar-benar tidak berjalan, kata Suhartono terhitung sejak tahun 2013. Artinya jika mengacu pada isi surat, dan kesepakatan sebelumnya, pihak rumah sakit telah menerima uang setoran secara ilegal di luar perjanjian terhitung sejak 2009-2012.

Selama itu, para juru parkir selalu menyetor uang kepada pihak TU RSUD Soedarso, dan diterima oleh orang yang berbeda atau tidak ada petugas khusus. 

"Setoran kadang diberikan per hari atau per minggu dengan jumlah yang bervariasi, mulai dari Rp450 ribu per hari atau Rp 1 juta per minggu. Kita punya bukti kuitansi penerimaan, yang ada cap resmi rumah sakit," katanya.

Suhartono pun mengaku mereka tidak ada maksud menghambat program kerja pemerintahan Gubernur Sutarmidji, yang akan membagun jalan di sana untuk misi membagun RSUD Soedarso sebagaimana janji kampanyenya. Pihaknya hanya menginginkan adanya win-win solution dari pihak rumah  sakit atas nasib sebanyak 24 orang tukang parkir tersebut. 

“Jadi permasalahan ini kalau sampai besok (Rabu) kita tidak ada solusi, kita akan menggugat bukan melapor ya. Berarti, tidak ada win-win solution lagi, dan sesuai dengan anjuran kuasa hukum atau pengacara, kami akan melanjutkan untuk lapor ke Polda Kalbar di bagian tindak pidana umum,” tegasnya.

Atas dasar ini, Suara Pemred mencoba mengkonfirmasi persoalan ini ke pihak RSUD Soedarso, serta berharap bisa bertemu langsung direktur rumah sakit untuk mendapatkan keterangan akan tuntutan para tukang parkir. 

Namun saat itu ruangan dalam kondisi kosong. Menurut petugas satpam yang berjaga di gedung administrasi tersebut, menyatakan atasan mereka sedang melaksanakan rapat dan belum bisa ditemui pada saat itu.

“Sedang rapat mas, kita juga tidak enak untuk menganggu,” singkatnya.

Setelah beberapa jam menunggu, awak media mencoba kembali mengkonfirmasi kepada manajemen RSUD Soedarso yang baru selesai menggelar. 

Kepala Seksi Hukum, Humas dan Pemasaran RSUD Soedarso Pontianak, Syf Nurlaila mengatakan, dirinya belum berani memberikan komentar terkait persoalan tersebut. Terlebih, kata Nurlaila, persoalan tersebut terjadi pada 2012 silam. Sedangkan ia adalah pejabat baru. 

“saya tidak tahu, nanti saya coba fasilitasi, entah siapa yang berhak berbicara dalam hal ini. Besok saya konfirmasi lagi,” kata Nurlaila seraya meminta nomor kontak satu dari dua wartawan yang menghadapnya sore itu.

Kendati demikian, ia mengapresiasi kedatangan awak media yang ingin meminta klarifikasi kepada pihak rumah sakit perihal tersebut. (nak/bob)

Dishub Pontianak Tak Terima Retribusi

Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Utin Srilena Candramidi menegaskan, bahwa pihaknya, sedari awal memang tidak bersedia memungut retribusi parkir yang berada di zona hijau RSUD Soedarso Pontianak.

"Karena kita sudah mengetahui bahwa ini merupakan fasilitas umum yang akan dibangun jalan, makanya kita tidak mau mengambil retribusi," ujar Utin saat sedang mengawasi pekerjaan area tersebut yang akan dibangun jalan, Selasa (9/10) pagi.

Utin juga mengakui bahwa pihaknya juga mendengar ada surat perjanjian dari pihak parkir dengan RSUD Soedarso.

"Tapi pada intinya, karena itu fasum, tidak boleh. Kecuali karena memang ada fasum tertentu seperti yang di Jalan Diponegoro, itukan di tepi jalan umum, itu masih diberikan toleransi sementara. Kalau ini (Soedarso) memang kita tidak terima setoran apapun dari awal sebelum dan sampai saya menjabat,” tegasnya.

Utin juga membantah, pihaknya membiarkan pelanggaran yang dilakukan pihak RSUD Soedarso dengan membiarkan para pengelola parkir beraktivitas di lokasi tersebut.

"Kita tidak membiarkan, katanya kan ada kerjasama pihak parkir dengan RSUD Soedarso. Sekarang kan jelas jalan mau dibangun, jadi kita tugasnya mengamankan fasum saja,” katanya.

Menurut Utin, dirinya baru menerima soal adanya surat perjanjian anatara pihak rumah sakit dengan para juru parkir itu dua hari yang lalu. Ia pun tegas menyebutkan bahwa untuk fasilitas umum, pemanfaatan atau penggunannya tanpa ada izin pemerintah dalam hal ini kepala daerah melalui dinas terkait, maka itu adalah ilegal. 

“Tapi kan itu perjanjian antara pihak Soedarso dengan pengelola parkir, dan perjanjiannya sudah selesai. Itu bukan ranah kami, yang jelas kami hanya mengamankan, karena akan dibangun jalan, kendaraan tidak boleh parkir di situ. Kapasitas kami hanya mengamankan," pungkasnya

Utin engan berkomentar lebih jauh perihal tersebut, yang jelas kata Utin, pihaknya hanya bekerja berdasarkan tupoksi. (nak/bob)