q Suara Pemred − Kampanye Pilpres Kalbar Sepi

Kampanye Pilpres Kalbar Sepi

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 2225

Kampanye Pilpres Kalbar Sepi
Grafis Koko (Suara Pemred)
Wakil Ketua Jokowi-Maruf Kalbar, M Jimmy
"Metode kampanye Caleg ini kan tidak heboh seperti dulu lagi yang keliling sana-sini. Paling bicara dalam ruangan di hadapan puluhan warga. Selain mengampanyekan dirinya, juga mengampanyekan Jokowi-Ma’ruf Amin."

Ketua Bidang Kampanye Prabowo-Sandi Kalbar, Antonius Situmorang
"Masing-masing Caleg juga pastinya akan mengampanyekan calon presiden kita. Kalau di Gerindra ini wajib, dan ini pasti akan mulai terlihat di awal Januari mendatang."

PONTIANAK, SP - Kampanye Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 sudah berjalan sejak September. Namun ketimbang adu gagasan dan upaya perbaikan, ajang mencari dukungan malah dipenuhi banyak sensasi. Masyarakat Kalbar pun terkesan hanya jadi penonton, padahal tim pemenangan masing-masing calon sudah dibentuk di daerah.

Para calon wakil presiden dari masing-masing kandidat memang sudah menginjakkan kaki ke Pontianak. Namun setelahnya, keriuhan itu hilang. Para tim pemenangan yang dibentuk tampaknya belum bergeliat. Sementara partai pengusung seakan sibuk pencalonan legislatif.

Wakil Ketua Tim Kampanye Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Kalbar, M Jimmi menyebut bagi Partai Demokrasi Indonesia (PDI-P) Pemilu legislatif merupakan hal penting. Namun Pilpres jauh lebih penting untuk dimenangkan. 

Dia yang juga Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI-P Kalbar ini menerangkan, saat kader PDI-P turun ke masyarakat mengampanyekan dirinya sebagai calon legislatif, juga membawa nama Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Metode kampanye Caleg ini kan tidak heboh seperti dulu lagi yang keliling sana-sini. Sekarang mereka paling bicara dalam ruangan di hadapan puluhan warga. Mereka selain mengampanyekan dirinya juga mengampanyekan Jokowi-Ma’aruf Amin,” katanya, Minggu (11/11).

Dalam sosialisasi Pilpres, masing-masing anggota tim koalisi juga memiliki pola tersendiri dalam mengampanyekan Jokowi-Ma’aruf Amin. Roh kampanye bisa saja berbeda-beda. Tapi gol yang diharapkan satu, yakni menjadikan Jokowi kembali menjadi presiden.

“Ada sembilan partai pendukung dan pengusung yang ada di tim koalisi di luar Tim Kampanye Daerah (TKD), jika dilihat ada partai yang tidak bergerak, bisa saja mereka belum dapat perintah dari Tim Kampanye Nasional (TKN). Tapi saya lihat semua tim sekarang ini sudah bergerak,” yakinnya.

Pembangunan yang dilakukan selama pemerintahan Jokowi di Indonesia dinilai Jimmi telah dirasakan berbagai kalangan masyarakat. Di Kalbar, berbagai sektor pembanguan telah dilakukan, meskipun ada beberapa pembangunan yang belum selesai. 

“Pembangunan tidak semata bidang infrastruktur, kita juga butuh pembangunan yang mengungkit perekonomian masyarakat,” jelasnya.

Selama proses pemerintahan Jokowi, beberapa kenaikan harga bahan pangan dan perekonomian negara tergunjang, namun dia menilai itu hal biasa.

“Kita ini sedang mereformasi kondisi ekonomi yang sekian puluh tahun semu. Puluhan tahun lalu kita hidup enak itu semu, hanya bayang-bayang saja. Nah, di era sekarang ini kita tidak boleh terjebak dengan euforia yang abu-abu. Kalau ada risiko, itu biasa,” pungkasnya.

Ketua Bidang Kampanye Tim Kampanye Prabowo-Sandiaga Uno di Kalbar, Antonius Situmorang mengatakan ada beberapa program yang dibawa calon yang diusung sewaktu melakukan kunjungan ke Kalbar. Program pertama, meningkatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit dan karet. Progam kedua, mengenai pemekaran wilayah.

“Pemekaran juga menjadi isu yang akan dibawa di Kalbar. Tapi pemekaran ini bukan hanya Kapuas Raya, tapi dari desa dan kabupaten,” katanya.

Program ketiga, terkait perluasan jaringan di Kalbar yang masih kesulitan mendapatkan akses telekomunikasi. Caranya dengan pola pembangunan tower bersama. 

“Jadi cukup dibangun satu tower kemudian seluruh operator bisa menggunakannya bersama-sama. Kita juga akan meningkatkan ketersediaan pasokan listrik untuk daerah-daerah di Kalbar,” jelasnya.

Mengenai pola kampanye untuk membawa nama Prabowo-Sandi, saat ini sudah mulai dirancang masing-masing partai koalisi. Namun, aplikasi program baru akan dimaksimalkan pada Januari 2019.

“Masing-masing Caleg juga pastinya akan mengampanyekan calon presiden kita. Kalau di Gerindra ini wajib, dan ini pasti akan mulai terlihat di awal Januari mendatang,” yakinnya.

Arahan dari pengurus partai di tingkat pusat juga sudah diberikan. Pembentukan tim pemenangan dilakukan hingga tingkat kabupaten dan berlanjut sampai kecamatan.

“Pembentukan tim pemenangan presiden ini bukan hanya dari Gerindra saja, tapi dari koalisi partai. Semua sudah terbentuk hingga tingkat kabupaten,” yakinnya.

Meski demikian, sejumlah pihak menilai belum ada isu konkret yang dibawa untuk Kalbar. Apa yang disajikan para tim malah mirip dengan visi misi dalam Pemilihan Kepala Daerah Kalbar 2018 lalu. 

Pengamat ekonomi Universitas Tanjungpura, Ali Nasrun mengungkapkan proses kampanye sekarang tak terlalu tampak. Padahal, ada perkembangan teknologi yang semestinya bisa lebih hingar bingar ketimbang kampanye Pilpres sebelumnya. Apalagi untuk isu ekonomi yang jauh panggang dari api.

“Saya kira di tingkat-tingkat daerah seharusnya ada semacam pengangkatan atau memunculkan, apa yang dibutuhkan oleh Kalbar sehubungan dengan pemilihan presiden,” sebutnya. 

Ada beberapa hal yang menurutnya harus jadi fokus perubahan di Kalbar. Misalnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar berada di urutan ke 29 se Indonesia. Keadaan ekonomi Kalbar pun terendah di Pulau Kalimantan. Harus ada intervensi pusat dalam membantu perbaikan di daerah.

Jika dilihat lebih detail soal ekonomi Kalbar, tanah Borneo didominasi perkebunan. Sektor ini semestinya jadi pendukung atau pendorong perekonomian. Terutama perkebunan kepala sawit yang masif.

“Tapi ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, bagaimana kontribusinya pada rakyat. Kedua, bagaimana nilai kampanye tidak keluar dari Kalbar. Itu dari aspek ekonomi,” katanya. 

Secara regional, perlu dilihat bagaimana pemerataan atau keseimbangan pembangunan antarkabupaten di Kalbar. Pemerataan pembangunan akan berpengaruh pada ekonomi yang merata pula. Saat ini permasalahan tersebut bisa dilihat dari faktor IPM.

“Yang sudah banyak dilakukan kalau kita lihat di Kalbar, itu bergerak pada bidang infrastruktur. Tetapi itu masih terlalu jauh untuk mengangkat secara langsung keadaan ekonomi,” sebutnya. 

Infrastruktur yang dibangun masih bersifat infrastruktur dasar yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat. Karenanya perlu didorong pembangunan-pembangunan yang bisa langsung dirasakan masyarakat kelas bawah. Misalnya dukungan hilirisasi industri. 

Perang Tagar

Suasana kampanye yang sarat hoaks dan sensasi, juga telah menghilangkan fokus masyarakat terhadap substansi dan platform dua kandidat pasangan calon presiden. Hal itu bisa terlihat dari kolom tagar di media sosial Twitter yang kini jadi medan tempur strategis tiap elit politik di Indonesia. 

Lihat saja sepanjang awal November 2018, muncul sekian tagar yang isinya upaya mendiskreditkan atau mendukung tiap paslon. 

Mulai dari #PrabowoBersamaHTI, #BapakHoaxNasional, #SaveMukaBoyolali dan #JokowiBersamaPengacaraHTI tiba-tiba menjadi trending topic buat beberapa hari. Dari tiap tagar itu, akan muncul hinaan dari akun pendukung terhadap Paslon lawan. Hinaan itu seringkali berujung dengan debat kusir keras. 

Hashtag #PrabowoBersamaHTI, ambil contoh, menghasilkan lebih dari 10.000 cuitan dalam hitungan kurang dari dua hari. Tagar ini muncul di tengah polemik pembakaran bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Garut, Jawa Barat yang dilakukan Banser Nahdlatul Ulama. Prabowo, oleh akun-akun medsos pendukung Jokowi, dituduh punya hubungan dengan organisasi yang dilarang oleh pemerintah tersebut. 

Tapi kemudian giliran pendukung Prabowo-Sandi yang memakainya untuk balas mendiskreditkan Jokowi. Banser dituduh membakar bendera dengan aksara tauhid, isu itu kemudian digoreng mengesankan Jokowi beserta pendukungnya "anti-Islam". Jika ditambah maraknya tagar #SaveMukaBoyolali yang merugikan Prabowo, lengkap sudah. Isu agama sampai identitas kedaerahan bisa diviralkan demi kepentingan politik. 

Faktanya mayoritas tagar bertema politik yang viral di Indonesia muncul pertama kali berkat cuitan akun bot, yang kemudian ditangkap oleh influencer dan bergulir viral. Akun bot tersebut dijalankan dengan jumlah banyak.

Inisiator Drone Emprit, Ismail Fahmi mengatakan metode menginisiasi sebuah kampanye melalui tagar, cukup dimulai lewat beberapa akun bot dengan jumlah pengikut rendah. Selanjutnya, influencer dengan follower ribuan turun tangan agar menjadi viral dan trending topic.

Drone Emprit sendiri merupakan sebuah sistem yang mampu memonitor dan menganalisa percakapan di media sosial.

"Cara ini sangat efektif dan efisien. Metode ini cukup membuat percakapan menjadi pembicaraan viral dan hingga level nasional. Dan tergantung topiknya, akan mudah beresonansi ke media sosial lain," katanya.

Tagar di Twitter awalnya tampak terpakai untuk mengukur reaksi natural netizen dalam menanggapi bermacam fenomena. Persoalannya, kemunculan tagar pertama kali yang kemudian menjadi viral, sejatinya jarang terjadi jika dimulai oleh akun twitter organik alias pengguna Twitter betulan.

Akun bot bukanlah senjata baru dalam pertarungan kancah politik. Penelitian yang dilakukan pada 2017 oleh University of Southern California menyatakan setidaknya ada 48 juta akun bot bertebaran di Twitter. Jumlah tersebut mencapai 15 persen dari total akun Twitter yang tercatat mencapai 319 juta.

Sementara pihak Twitter, yang diserang oleh banyak pihak karena dianggap membiarkan manipulasi timeline macam ini, sejak dua tahun lalu akhirnya berkomitmen memberantas akun bot yang kerap dituduh sebagai sumber disinformasi dan hoaks. Mei lalu, Twitter mengaku telah memberantas 9,9 juta akun bot per minggu. Angka tersebut naik dari 6,4 juta pada Desember 2017, dan 3,2 juta pada September di tahun yang sama.

Sayangnya, sulit mengetahui apakah akun bot tersebut dijalankan oleh salah satu kubu. 

Sejatinya, perang tagar dan gagasan di Twitter itu adalah hal yang wajar dalam lanskap Pilpres 2019. Yang menjadi masalah, adalah efek polarisasi yang semakin mencolok dibandingkan Pemilu empat tahun lalu. Jika tidak bijak berkampanye, relawan digital Prabowo ataupun Jokowi akan memicu konflik sosial riil saat melempar isu demi menyerang kubu lawan. 

"[Penggunaan] akun anonim itu paling berbahaya. Ini yang membuat polarisasi di tengah masyarakat semakin lebar,” sebutnya. (din/jee/vic/bls)

Minim Akses Program

Tidak adanya akses publik terhadap visi, misi dan program dalam satu kesatuan utuh yang disediakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengakibatkan calon pasangan, partai politik pendukung calon serta pemilih dan simpatisan terjebak pada praktik kampanye yang tidak sehat dan tidak mendidik. 

Menurut Sekretaris Jenderal Komisi Perempuan, Dian Kartikasari, hal ini membuat hoaks, kampanye hitam dan kampanye negatif pun bertebaran. 

"KPU berkewajiban melakukan pendidikan politik bagi masyarakat dan pemilih. Salah satunya dengan menyebarluaskan visi, misi, dan program pasangan calon presiden melalui laman KPU dan lembaga penyiaran publik," katanya.

Terutama karena saat ini di media sosial telah beredar, visi, misi, dan program kedua pasangan calon presiden yang tidak jelas sumbernya. Serta sulit dipastikan juga keabsahannya.

"Ketidakjelasan ini dapat mengarahkan masyarakat pada kekeliruan dan kesimpangsiuran informasi. Serta sulit dijadikan sebagai rujukan untuk menganalisa materi kampanye kedua pasangan calon," tuturnya.

Koalisi Perempuan Indonesia pun mendesak pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin serta pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno untuk melengkapi visi dan misi yang telah diserahkan kepada KPU dengan program, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi tersebut.

KPU melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pendidikan politik sesuai seperti Pasal 274 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan segera menyebarluaskan Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di laman KPU maupun lembaga penyiaran publik sesegera mungkin.

"Visi, misi dan program merupakan alat ukur untuk memantau kinerja pasangan presiden/wakil terpilih, sekaligus sebagai alat tagih kepada presiden/wakil presiden terpilih, manakala yang bersangkutan abai atau ingkar janji," katanya.

Koalisi Perempuan Indonesia menyakini bahwa KPU telah memiliki naskah lengkap tentang visi, misi dan program dari kedua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Karena penyerahan naskah visi, misi dan program Calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan syarat yang ditentukan dalam Pasal 169 dan Pasal 229 Undang-Undang No 7 Tahun 2017.

Namun, KPU hanya mencantumkan visi dan misi pasangan calon, baik dalam laman utama maupun tautan yang diberikan, tanpa mencantumkan program pasangan calon. (gat/bls)