Gubernur Kalbar Tolak Sistem Passing Grade Penerimaan CPNS

Ponticity

Editor Angga Haksoro Dibaca : 2824

Gubernur Kalbar Tolak Sistem Passing Grade Penerimaan CPNS
Pontianak, SP - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menilai angka ambang batas minimal (passing grade) penerimaan CPNS tahun 2018 yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Sipil (Kemenpan RB) terlalu tinggi.  

Menurut Sutarmidji, tingkat kemampuan pendidikan di setiap daerah berbeda. Dia berharap syarat penerimaan menggunakan sistem peringkat nilai untuk memenuhi kuota formasi penerimaan CPNS.  

“Kami sudah surati untuk meminta peringkat nilainya saja, bukan passing grade yang digunakan,” kata Sutarmidji usai membuka kegiatan validasi kebutuhan instansi pemerintah sebagai dasar dalam penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun anggaran 2019 di Hotel Mercure Pontianak, Selasa (13/11) pagi.  

Jika menggunakan sistem peringkat yang saat ini tengah diusulkan, Gubernur yakin seluruh kuota yang ada bisa terpenuhi dan tidak ada kekosongan.

Sutarmidji juga menolak jika pemerintah pusat tetap menggunakan sistem passing grade dengan menurunkan angka ambang batas minimal, sebab kemungkinan kuota tetap tidak dapat terpenuhi.  

“Kalau passing grade diturunkan bisa saja kuota tidak terpenuhi. Saya mau kuota terpenuhi semuanya. Bukan urutkan passing grade tapi dengan melakukan pemeringkatkan nilai,” tegasnya.  

Untuk validasi kebutuhan instansi, Gubernur meminta seluruh aspek dan indikator dihitung guna mewujudkan profesionalitas pegawai.  

“Seluruh aspek dan indikator untuk validasi haru terpenuhi dan dihitung, baik pemahaman IT serta penempatan orangnya harus sesuai dengan latar belakang pendidikan juga masalah inefisiensi. Misalnya sarjana Fisipol jadi kepala dinas PU itu tidak efisien, karena membutuhkan orang-orang yang mampu secara teknis mengerakkan itu, kalo tidak, tidak akan gerak,” ujarnya.  

Gubernur menilai dengan terwujudnya professional PNS, maka dia berharap akan dapat mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, transparan, dan profesional. (nak/)