q Suara Pemred − Normalisasi Parit Kebutuhan Mendesak

Normalisasi Parit Kebutuhan Mendesak

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 132

Normalisasi Parit Kebutuhan Mendesak
Grafis Koko (Suara Pemred)
Wakil Ketua DPRD Pontianak, Firdaus Zar’in
"Dulu banjir kalau hujan sudah enam jam, tapi sekarang tiga jam saja hujan sudah banjir. Sebabnya sederhana sebenarnya, besar parit atau selokan mengecil dan tertutup sampah."

Dosen Hidrologi Lingkungan Untan, Kiki P Utomo
"Itu sebab sebagai kota yang ada pembangunan, kita harus berbagi ruang dengan air."

PONTIANAK, SP – Jelang pergantian tahun, Kota Pontianak kerap dilanda banjir. Belum ada solusi konkret yang ditawarkan untuk masalah ini. Pemeritah Kota seringkali hanya berharap Sungai Kapuas cepat surut.

Wilayah Pontianak memang dataran rendah yang tak sampai dua meter di atas permukaan laut. Di awal 2018, pasang tertinggi tercatat hingga 1,6 meter dan 65 persen kawasan terendam. Sebagai ibu kota provinsi, hal ini tak bisa dibiarkan.

Ketika itu, hujan sehari membuat sejumlah ruas tergenang hingga 50 meter. Bahkan sedikitnya 11 warga di Siantan Hulu, Pontianak Utara harus mengungsi. Meski demikian, Pemerintah enggan menyebutnya banjir. Mereka memakai diksi ‘genangan’. 

Air yang merendam Pontianak memang gabungan dari air hujan dan Sungai Kapuas yang pasang. Akan tetapi, pembangunan yang tak memperhatikan konservasi sumber daya air memperparah kondisi.

Dosen Hidrologi Lingkungan, Universitas Tanjungpura, Kiki P Utomo mengatakan Pontianak merupakan tempat berkumpulnya air. Wilayah Kota Khatulistiwa demikian rendah dan jadi muara Sungai Kapuas. Pada dasarnya, orang memang bermukim di dataran banjir seperti Pontianak. Wilayah ini merupakan daerah produktif, menyediakan makanan, air dan transportasi pada masanya. 

"Ketika makin ramai, manusia dan air harus berbagi ruang. Banjir pasti terjadi, tapi kapan? Masalah jika banjir di luar perkiraan, waktu, kedalaman," ucapnya. 

Banjir sejatinya hanya disebut ketika di lahan itu ada kepentingan manusia. Bila genangan air ada di semak gambut, tak akan dikatakan sebagai banjir. Dulunya, Pontianak punya banyak ruang air, tapi semakin gencar pembangunan, air perlu mencari ruang baru untuk mencari keseimbangan. 

"Itu sebab sebagai kota yang ada pembangunan, kita harus berbagi ruang dengan air," ucapnya. 

Sayangnya, dalam fungsi hidrologi, fungsi yang tertinggal dari parit di Pontianak kini sebatas sebagai drainase, fungsi pembuangan, dan jadi penampung air saat pasang. 

Pemkot Pontianak awal 2018 menargetkan masalah tersebut selesai dalam tiga tahun. Salah satu upaya yang dilakukan kini adalah normalisasi parit. Usaha itu diyakini akan mengurangi wilayah yang terendam ketika hujan datang.

“Saat ini Dinas PUTR sedang melakukan normalisasi parit di Pontianak untuk menangani masalah banjir seperti pembersihan dan konekting,” kata Plt Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono.

Edi yang juga Wali Kota Pontianak terpilih ini berujar, genangan air tak mungkin hilang jika kapasitas hujan besar dan air Sungai Kapuas pasang. Namun dia yakin, jumlah sebarannya bisa dikurangi.

Sistem drainase di Pontianak diklaim dalam kondisi baik. Hanya saja, ada beberapa titik kawasan yang masih perlu penanganan lebih. Seperti di daerah Kota Baru, lantaran parit yang kecil.

“Paritnya kecil, jadi air meluber. Untuk menanganinya diperlukan pompa untuk menarik air. Alat ini sudah ada di Tanjung Pura, di dekat Ramayana, tapi itu pun masih kurang,” katanya.

Kota Pontianak memang memiliki topografi khas. Sungai Kapuas jadi daerah dominan aliran air, namun ketika pasang, imbasnya air masuk kota. Selain normalisasi, peningkatan jalan yang sejatinya cekungan jadi solusi pemerintah.

"Contohnya di Jalan KS Tubun depan rumah dinas jabatan Wakil Wali Kota Pontianak, kalau belum ditinggikan, setiap hujan dan air pasang, pasti tergenang. Sekarang sudah aman," ujarnya memberi contoh.

Beberapa titik harus ditinggikan. Mulai dari jalan, halaman rumah dan lantai bangunan, sudah harus di atas rata-rata muka air tertinggi. Pelabuhan jadi patokan. Tingginya 40 sentimeter dari titik rata-rata air pasang.  

Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Firdaus Zar’in mengatakan persoalan banjir merupakan kejadian dari masa ke masa. Upaya untuk menjadikan Pontianak benar-benar bebas banjir sulit dilakukan. Upaya yang bisa dilakukan, hanya meminimalkan banjir sekecil mungkin.

“Dulu banjir kalau hujan sudah enam jam, tapi sekarang tiga jam saja hujan sudah banjir. Sebabnya sederhana sebenarnya, besar parit atau selokan mengecil dan tertutup sampah,” katanya.

Hal yang perlu dipikirkan untuk mengatasi persoalan ini, dengan mencari cara agar air bisa mengalir ke berbagai arah. Cara ini sebelumnya pernah coba dilakukan dan bekerja sama dengan kabupaten terdekat yaitu Kubu Raya dan Mempawah.

“Caranya dengan membuat ring kanal yang terkoneksi dari masing-masing wilayah,” sebutnya.

Persoalan banjir di Pontianak bukan hanya untuk pemerintah Pontianak saja, melainkan juga untuk Gubernur Kalbar, Sutarmidji. Karena diketahui salah satu lokasi langganan banjir di Pontianak ada di Jalan A Yani yang berdekatan dengan Pendopo Gubernur Kalbar.

“Tentunya ini juga harus menjadi perhatian dan kajian serius dari masing-masing kepala daerah agar bagaimana air ini bisa teraliri,” ujarnya.

DPRD telah berupaya berusaha agar banjir tidak lagi terjadi di Pontianak. Salah satu cara yang dilakukan dengan menyalurkan alokasi anggaran, untuk peningkatan infrastruktur jalan dan drainase.

“Masyarakat banyak yang minta jalan mereka diperbaiki tapi kadang lupa, drainase ini juga penting untuk perhatikan agar ada saluran pembuangan air untuk mencegah banjir,” ungkapnya.

Identitas Kota

Secara keseluruhan, Kota Pontianak memiliki 3.500 parit, terdiri dari parit primer, tersier dan sekunder. Bila disambungkan, panjangnya 650 kilometer. Parit adalah identitas kota. Nama parit punya sejarahnya masing-masing.

Misalnya parit Sungai Putat, nama itu konon lantaran di sepanjang parit ditemukan pohon putat. Sama hal dengan Sungai Jawi. Di mana dulunya banyak ditemukan pohon jawi-jawi. Atau parit Pangeran, di mana lokasi itu jadi tempat pelarian para pangeran kerajaan.

Selain keunikan nama, dulunya banyak wilayah di Pontianak jadi penghasil buah. Misalnya di kawasan Bansir, buah cempedak Bansir dan langsat sangat terkenal. Namun lambat laun hilang tergerus pembangunan.

Parit bukan sekadar saluran air, tapi juga lokasi komunikasi warga. Dulu, para pedagang yang menggunakan sampan, punya seruling khas masing-masing sebagai penanda, layaknya tukang bakso dengan suara denting sendok dan mangkuk. Suling besar berasal dari pedagang Kakap dan Segedong. Sementara suling kroak, pasti pedagang Pontianak.

Untuk belajar bagaimana mengatasi banjir, semestinya tak melulu dari ilmu luar. Pelajaran dari masyarakat asli kawasan tepian parit bisa dicontoh. Misalnya di kawasan Sungai Putat, warga di sana membangun rumah dengan jarak rata-rata sepuluh meter dari parit.

Anggun Racmawati dari komunitas arsitektur Cawan, menjelaskan dari susur sungai yang pernah dilakukan beberapa tahun lalu, parit punya banyak fungsi sesuai tempat. Misalnya parit Tokaya. Dari arah hilir, parit jadi tempat mandi, komunikasi warga. Sampai di Jalan Media, selain untuk mandi, parit juga jadi tempat pembuangan limbah.

"Di Jalan Perdana, banyak rumah mewah, parit hanya jadi pembuangan limbah. Di hulu, belum banyak pembangunan, masih asri," ucapnya. 

Dia menerangkan dalam ilmu arsitektur, tak hanya dikenal ruang terbuka hijau, tapi juga ruang terbuka biru. Untuk mengatasi atau mengelola banjir, perlu ada pembagian keduanya. Dan saling koneksi antara ruang hijau dengan drainase alami, dari skala lokal ke kota. 

"Kota Pontianak seribu parit, dulu saling terkoneksi, sekarang apakah masih terjaga sebagaimana dulu? Sebenarnya menarik untuk melihat, memanfaatkan potensi ruang biru," ucapnya. 

Parit-parit Pontianak juga jadi pembatas dengan kabupaten tetangga. Salah satunya Kabupaten Kubu Raya. Perlu ada sinergitas dalam menjaga. Sudah semestinya koordinasi dilakukan.

Di wilayah itu, beberapa proyek normalisasi sungai yang dilakukan oleh Pemda jadi salah satu langkah antisipasi bencana banjir di musim hujan. Namun drainase di sekitar perumahan warga, seperti kompleks, masih ada yang tidak berfungsi.

“Hal itu harus segera dibenahi,” kata anggota DPRD Kubu Raya, Hamdan. 

Pihak-pihak yang menanggani kebencanaan, apalagi masuk musim penghujan dengan curah hujan cukup tinggi, harus mengambil langkah antisipasi. Tidak hanya bencana, namun juga berkaitan dengan wabah atau penyakit. 

"Yang tahun lalu-lalu perlu menjadi proses pembelajaran juga. Saya rasa Pemda harus menyiapkan anggaran tanggap darurat dan sebagainya. Kita mendorong supaya ketika bencana terjadi maka penanganan cepat," tuturnya.

DPRD sering berkoordinasi dengan Pemda berkaitan dengan hal kebencanaan. Apa yang jadi saran, sudah direspon dengan baik. Namun sarana dan pra sarana masih kurang dalam tanggap darurat.

"Kita sering mengingatkan, program pemerintah juga sudah dimasukan. Artinya, mengenai persiapan menghadapi bencana-bencana di daerah," ujarnya.

Warga juga harus mempersiapkan diri menghadapi potensi bencana. Mereka harus tetap waspada ketika ada curah hujan tinggi. Pemdes juga harus selalu berkomunikasi dengan pihak terkait. 

“Ini langkah pencegahan agar hal tidak diinginkan, tidak terjadi," pungkasnya. (iat/jee/lha/bls)

Berpotensi se Kalbar

Bencana banjir tak hanya terjadi di Pontianak. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kalbar memiliki 190 desa/kelurahan rawan banjir. Malah di tahun 2017, lebih dari 10 ribu rumah dan ratusan hektar sawah terendam banjir.

Salah satu upaya menghadapi bencana tahunan itu dilakukan BPBD Kabupaten Sekadau. Mereka menyiapkan anggaran bencana sesuai dengan kondisi lapangan.

"Di BPBD, anggaran untuk bencana memang ada, satu di antara pos anggaran bencana ada di kita. Bentuk bantuan kepada objek maupun subjek bencana kita berbentuk barang dan uang, tergantung penetapan anggarannya," ujar Sekretaris BPBD Sekadau, Edy Prasetiyo.

Besarannya kurang lebih Rp3,7 miliar. Saat ini status siaga darurat juga sudah ditetapkan. Penetapan dilakukan sejak Februari sampai 30 November 2018. 

“Artinya ini merupakan kesiapsiagaan kita dalam rangka mengantisipasi dan mengimbau kepada warga agar terus waspada bencana yang terjadi," katanya. 

Sebagai langkah penanganan dan kondisi alam, sarana pra sarana dan logistik sudah siap sedia. Apalagi wilayah Sekadau pada November dan Desember masuk dalam musim penghujan. Hal ini harus diwaspadai masyarakat pesisir.

“Semua kita maksimalkan dengan baik, agar setiap dan kejadian apa pun yang berkaitan dengan bencana, kita sudah siap 24 jam,” katanya.

Anggota DPRD Sekadau, Abotono mengatakan kondisi alam sangat dominan dalam terjadinya bencana. Pemkab perlu mengkaji bagaimana struktur alam dan wilayah mana yang rentan. Dalam catatannya, Kecamatan Nanga Mahap, Nanga Taman, Sekadau Hulu dan Belitang jadi langganan banjir.

“Jadi tinggal peran pemerintah, bagaimana bisa cepat dan tanggap terhadap kejadian bencana yang terjadi," jelasnya. 

Dia meyakinkan DPRD sering membahas hal ini bersama Dinas Pekerjaan Umum, BPBD dan dinas terkait. Semua instansi pemerintah yang ada kaitannya dengan bencana alam diminta reaktif. 

“Seperti di BPBD mereka mengevakuasi, dan logistik, Dinsos terkait bantuan, dan dibantu dengan TNI serta Polri," ucapnya. (akh/bls)

Suara Analisa

Deman Huri, Pegiat Urbanisme Warga

Tata Kelola Buruk


Kota Pontianak belum punya tata kelola kota yang baik. Kota Pontianak adalah kota air yang ketinggiannya tidak lebih dari satu sampai satu setengah meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayahnya juga dikelilingi gambut, yang notabene akan dipenuhi air ketika terjadi hujan. Sementara, Kota Pontianak tidak punya manajemen kebencanaan yang baik untuk menghadapi ini.

Kota Pontianak dikenal sebagai kota seribu parit, ada kurang lebih 3.500 parit di Kota Pontianak baik yang primer, sekunder maupun tersier. Namun fungsi parit sekarang sudah berubah fungsinya, baik menurut kebijakan pemerintah maupun perilaku hidup masyarakat. Parit sudah tidak digunakan sebagai satu kesatuan hidrologi air.

Parit tidak digunakan sebagaimana air bisa mengalir antara satu parit ke parit yang lain, atau pun satu sungai dengan sungai yang lain. Sekarang parit sudah dijadikan saluran drainase. Akibatnya parit juga dijadikan saluran pembuangan limbah, baik itu limbah pabrik, rumah sakit, rumah tangga dan masih banyak lagi. Akibatnya parit mengalami pendangkalan.

Ketika parit mengalami pendangkalan, distribusi air dari tempat yang cekungannya rendah terutama di daerah selatan, tenggara dan barat akan mengalami banjir. Setiap tahun parit di Kota Pontianak mengalami pendangkalan yang sangat tinggi, lebih diperparah pengerukan yang dilakukan pemerintah sangat minim. 

Hal ini semakin diperparah program pembangunan infrastruktur pemerintah. Parit mengalami betonisasi dan rata-rata mengalami pengecilan. Bisa dilihat di daerah Purnama dan Parit Tokaya, mengalami pengecilan sekitar satu meter. Sudah mengalami pendangkalan, ditambah lagi dengan pengecilan.

Pemerintah juga tidak mempunyai tata kelola gambut yang baik sehingga pemerintah tidak sadar bahwa Pontianak dikelilingi oleh rawa gambut yang notabene punya banyak air. Di beberapa tempat yang gambutnya sudah terbuka seperti utara, selatan dan barat penurunan muka tanahnya sekitar 2cm. Kalau dibiarkan secara terus menerus akan membawa Pontianak kepada bencana ekologis yang sangat berbahaya.

Kepedulian pemerintah terhadap hal ini juga tidak maksimal. Pemerintah hanya berfokus pada infrastruktur, padahal pembangunan infrastruktur ini menghancurkan ekologi di sekitarnya. Mulai dari ekologi air maupun ekologi tanah. Orientasi pemerintah hanya kepada proyek, tidak berbasis konservasi sumber daya air.

Sekarang, harus ada manajemen tata kelola sumber daya air yang baik di Pontianak. Dalam satu tahun ini saja, sudah lima kali Pontianak mengalami banjir, kondisi ini sudah sangat memprihatikan. Bisa jadi suatu saat, tinggi air akan melebihi tinggi Kota Pontianak.

Peninggian jalan tidak akan memberi efek yang maksimal karena sampai saat ini saja jalan-jalan di Pontianak masih saja terendam banjir. Saat musim kemarau saja, air sudah menggenangi kota.

Paradigma pembangunan pemerintah harus diubah. Sekarang sudah harus berbasis landscape. Tidak hanya berorientasi kepada pembangunan infrastruktur namun mengesampingkan efek ekologis yang akan ditimbulkan. (din/bls)