Kalbar Menuntut Keadilan Penerimaan Pajak Daerah

Ponticity

Editor Angga Haksoro Dibaca : 205

Kalbar Menuntut Keadilan Penerimaan Pajak Daerah
Pontianak, SP - Gubernur Kalbar, Sutarmidji berencana menerbitkan aturan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Gubernur mengatakan, peningkatan pajak daerah harus menjadi fokus pembahasan dalam Rakor Regional Intesifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan PPh tahun 2018.

“Provinsi Kalbar sering disebut penghasil CPO terbesar kedua di Indonesia, tapi Rp 1 pun kita tidak pernah menikmati hasilnya,” kata Sutarmidji saat membuka Rakor Regional intesifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan PPh se-Kalimantan di Hotel Kapuas Palace, Pontianak, Rabu (28/11).

Menurut Sutarmidji, Pemprov Kalbar sedang melaksanakan pembenahan infrastruktur jalan karena keberadaan perusahaan pertambangan dan perkebunan tidak berkontribusi sama sekali dalam membantu perawatan infrastruktur jalan di Kalbar.

“Kedepan akan saya benahi. Perusahaan yang ada di Kalbar, NPWP nya harus terdaftar di Kalbar,” tegasnya.

Kondisi ini membuat Gubernur harus menerbitkan aturan penerimaan PBB dan PPh agar dapat menarik pajak dari perusahaan perkebunan dan pertambangan.
“Jakarta paling banyak menikmati hasilnya. Padahal perusahaannya ada di Kalbar. Ini untuk keadilan dan mudah-mudahan bisa terlaksanaa,” kata Sutarmidji.

Gubernur akan mengeluarkan aturan wajib NPWP Kalbar bagi perusahaan peserta tender atau pengelola hasil alam di Kalimantan Barat. “Enak saja ambil uang kita tapi perusahaannya di pulau Jawa. Harus masuk APBD Kalbar supaya kita bisa menikmatinya. Itu harus kita atur dan boleh. Itu tidak salah.”

Terkait retribusi penerimaan PBB di Kalbar, Sutarmidji menyarankan agar dapat menaikan nilai jual objek pajak mengikuti nilai pasar. Pemprov juga akan mengejar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Penerimaan retribus PBB itu yang terbesar di BPHTB. Jadi jangan dihapus BPHTB nya,” kata Sutarmidji.

Gubernur Kalbar berharap ini menjadi hal-hal yang dapat dirumuskan dan dijadikan solusi untuk menangani kepentingan daerah. “Kalimantan ke depan akan menjadi sumber pendapatan negara yang handal,” katanya.

Kepala Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara, Samon Jaya mengatakan Rakor tersebut dimaksudkan supaya ada sinergitas antara Pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi dengan pihak DJP dalam meningkatkan pendapatan sektor pajak khususnya terhadap wajib pajak  yang menunggak bahkan mangkir membayar pajak.

“Kami terus menyatukan pendapatan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dari pajak  itu optimum. Optimum artinya bayar pajak tidak lebih serupiah dan tidak kurang serupiah dan itu kita perlu bersinergi menyatukan data kita,” ujar Samon Jaya.

Misalnya untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kata Samon, ada yang dikerjakan oleh pemerintah kabupaten/kota yang nanti hasilnya untuk pemerintah kabupaten kota dan provinsi.

“PPH itu ada dua yang di pemerintah kabupaten dan provinsi.
PHH atas karyawan atau pajak pasal 21 namanya itu nanti 20 persen otomatis untuk pemerintah kabupaten/kota dan provinsi kemudian PPH orang pribadi yang dia non karyawan. Misalnya pengusaha yang punya ruko dan segala macam, 20 persen pajak yang dibayarkan itu untuk pemerintah kabupaten kota dan provinsi.” (nak/)