Suara ODGJ Rekomendasi Dokter

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 141

Suara ODGJ Rekomendasi Dokter
Grafis (Suara Pemred / Koko)
Komisioner KPU Kalbar, Erwin Irawan
"Mereka yang masuk daftar adalah penyandang disabilitas mental yang memiliki rekomendasi dokter."

Spesialis Kejiwaan RSJ Provinsi Kalbar, Dr Wilson
"Kesembuhan pasien penyandang disabilitas mental yang mencapai 70 persen, menandakan sudah bisa kembali ke masyarakat. "

PONTIANAK, SP – Para penyandang disabilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) tetap bisa memilih asal memiliki Surat Rekomendasi Dokter. Belakangan, pro kontra soal hak pilih mereka timbul. Padahal, sejak 2014, hak pilih penyandang disabilitas mental diakui undang-undang.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 pasal 4 ayat 2 huruf b menyebutkan, syarat untuk menjadi pemilih dinyatakan tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya. Oleh karena itu, penyandang disabilitas mental perlu surat keterangan dokter untuk bisa mencoblos.

Komisioner KPU Kalbar, Erwin Irawan bercerita, ketika jadi Komisioner KPU Singkawang, hal serupa sudah diterapkan. Saat itu Pemilu 2014 berlangsung dan pemungutan suara dilakukan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Kalbar di Singkawang.

"Pengalaman kami di Singkawang orang yang ada di RSJ itu sudah pernah melakukan pemungutan suara, kalau tidak salah ada dua TPS," cerita Erwin, Kamis (29/11).

Berkaitan dengan stabilitas mental, memang diperhatikan apakah dia bisa atau tidak masuk dalam daftar pemilih. Mereka yang masuk daftar adalah penyandang disabilitas mental yang memiliki rekomendasi dokter.

"Kalau di RSJ, otomatis dokter atau perawat tahu kondisi tingkat pasien disabilitas mental ini. Artinya paling tidak mereka direkomendasikan dari RSJ," ujarnya. 

KPU akan berkoordinasi dengan RSJ, mana pasien yang bisa masuk daftar pemilih. Namun tidak menutup kemungkinan, semua pasien direkomendasikan untuk tidak bisa memilih.

"Artinya lebih cenderung kepada rekomendasi dari RSJ. Karena kita tidak tahu kalau tidak ada rekomendasi dari dokter, takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan," jelasnya. 

Jika pasien dapat rekomendasi, kemungkinan besar KPU akan membuat Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus di RSJ. Pasalnya, tak mungkin mereka dibawa ke TPS di luar rumah sakit.

“Yang bertugas di TPS tersebut, kami melibatkan petugas RSJ. Karena mereka paham dan tahu kondisi pasien. Pengalaman di Pemilu 2014 seperti itu," tuturnya. 

Kini KPU tengah berkoodinasi soal jumlah pemilih penyandang disabilitas mental dengan pihak rumah sakit. Hasil koordinasi itulah yang nantinya jadi jumlah pasti tambahan pemilih.

"Pasien yang memungkinkan bisa memilih, itulah yang kita masukan dalam daftar pemilih. Mereka ini ada perlakuan khusus berkaitan dengan pendataan," jelasnya. 

Erwin juga meluruskan isu yang berkembang di media sosial. Menurut dia, setiap TPS punya saksi, pengawas, sehingga kemungkinan kecurangan kecil terjadi.

"Jadi kalau memang ada terjadi hal yang tidak wajar, ada saksi, silakan sampaikan melalui Berita Acara (BA)," tutur dia. 

Di tingkat kabupaten/kota, KPU Kubu Raya telah menerima Surat Edaran (SE) KPU RI, perihal Pendaftaran Pemilih dan Penyandang Disabilitas Grahita atau Mental per tanggal 13 November 2018. KPU pun menindaklanjuti dengan pendataan agar hak suara mereka tak hilang.

“Kita tidak tahu kalau seandainya tanggal 17 April nanti yang bersangkutan menurut keterangan dokter sembuh atau sehat, berarti dia mempunyai hak pilih,” kata Ketua KPU Kubu Raya, Musa. 

Menurutnya, KTP elektronik jadi dasar hak pilih seseorang. Penyandang disabilitas mental yang memilikinya dan mendapat rekomendasi dari dokter, dipastikan punya suara.
 
"Yang punya wewenang itu dokter menentukan, kita tidak mempunyai kapasitas untuk menentukan itu. Karena dokter yang bisa menentukan dia sakit atau tidak," ujarnya. 

KPU Kubu Raya telah mendata dengan pengelompokan di Pilkada 2018. Misalnya tuna rungu, tuna daksa dan lain-lain. Hasilnya ada 15 orang pemilih tuna grahita. Karena Kubu Raya tidak mempunyai RSJ, data yang dimiliki hanya hasil coklit. 

"Disabilitas grahita inikan tidak permanen. Artinya, syarat sebagai pemilih mereka sudah penuhi kita pasti data," tuturnya.

Ketua KPU Melawi, Dedi Suparjo mengatakan, proses pendataan penyandang disabilitas mental dilakukan dari tingkat paling bawah. Keluarga yang punya penyandang disabilitas tersebut, juga diminta melapor ke KPU. Bila sudah dirujuk ke RSJ, KPU Provinsi atau KPU di kota yang memiliki RSJ itu yang langsung berkoordinasi.

“Kemungkinan kita berkoordinasi dengan Dinsos, karena biasa mereka juga memiliki data pasien gangguan jiwa. Koordinasi juga dilakukan bersama camat maupun kades di wilayah masing-masing yang memiliki informasi tentang warganya,” jelasnya.

Serahkan Data

Direktur Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Kalbar di Singkawang, dr Suni melalui Humas RSJ, Libertus Yonas mengatakan, KPU Singkawang sudah menyosialisasikan hal ini, Senin (26/11) kemarin.

"Jadi sudah ada dari KPU Kota Singkawang datang ke kami. Dan sebagai institusi pemerintah kami wajib mematuhi aturan-aturan yang dibuat lembaga seperti KPU," kata Yonas.

Menurutnya, kerja sama serupa sudah pernah dijajaki ketika Pemilu 2014. KPU dalam hal ini meminta data nama, alamat dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP pasien.

"Data tersebut Jumat (30/11) akan kami sampaikan kepada pihak KPU Singkawang," ujarnya.

Ke depan, pihaknya bersama KPU Singkawang akan melakukan simulasi dan pengenalan Pemilu kepada pasien-pasien di RSJ.

Dokter Spesialis Kejiwaan RSJ Provinsi Kalbar, dr Wilson mengatakan, kesembuhan pasien penyandang disabilitas mental yang mencapai 70 persen, menandakan sudah bisa kembali ke masyarakat. 

"Dia (penyandang disabilitas mental) juga bisa diarahkan, bisa tenang dan berpikir secara sederhana," ujarnya.

Menurutnya, penyakit jiwa kurang lebih sama dengan penyakit stroke dan diabetes melitus. Penyakit ini bisa disembuhkan, sepanjang teratur minum obat dan dirawat dengan baik di RSJ. 

“Jadi jangan sampai kita mendiskriminasikan orang yang mengalami gangguan jiwa," pesannya.

Sementara itu, Kasubag Tata Usaha RSJ Sungai Bangkong, Pontianak, Yuliana mengatakan belum mendapat sosialisasi teknis dari KPU Kota Pontianak. Baru sekadar informasi dan penyampaian aturan saja yang mereka terima. 

Dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pun, belum ada kesepakatan khusus, hanya informasi pendataan. Pendataan nantinya akan diberikan pihak RSJ ke KPU sesuai kebutuhan mereka. Mereka yang didata adalah penyandang disabilitas mental ringan. Penentunya di tangan psikiater.

“Namun teknis secara pastinya kita belum tahu. Sebab kita di rumah sakit, ada kode etiknya,” tuturnya. 

Dalam audiensi Rabu (28/11), ditegaskan bukan semua penyandang disabilitas mental boleh memilih, tapi hanya yang dalam tingkatan ringan. Sementara untuk jumlah pasien, RSJ belum bisa memastikan. 

“Sebab, mendatanya bukanlah hal simpel. Sekali lagi kita harus ikuti aturan, ada kode etiknya,” katanya.

Tolak Syarat

Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas untuk Implementasi UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menolak penggunaan Surat Keterangan Dokter sebagai syarat bagi siapa pun pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Termasuk penyandang disabilitas mental.

Hal ini satu dari tiga poin pernyataan sikap yang mereka sampaikan soal hak pilih penyandang disabilitas mental. Poin lainnya, mereka meminta KPU berkoordinasi dengan Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah untuk memberikan dukungan dan fasilitas yang dibutuhkan, agar para penyandang disabilitas mental dapat menggunakan haknya di hari pencoblosan.

Terakhir, mereka meminta ada sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, tim sukses para calon Presiden dan Wakil Presiden, partai politik peserta Pemilu 2019, internal KPU, KPUD dan penyelenggara Pemilu lainnya, terkait dengan hak politik penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas mental.

Pernyataan sikap mereka didasari lima tinjauan. Pertama, secara filosofis, penyandang disabilitas mental adalah manusia yang memiliki hak asasi yang setara sejak kelahirannya. Salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimaksud adalah hak politik, khususnya hak memilih, yang dalam pemenuhannya tidak dapat dibatasi oleh negara. Kecuali berdasarkan putusan pengadilan atau undang-undang. 

“Sampai saat ini tidak ada putusan pengadilan dan undang-undang yang melarang penyandang disabilitas mental untuk menggunakan hak memilihnya dalam Pemilu 2019,” tertulis di rilis tersebut.

Kedua, secara yuridis, larangan terhadap penyandang disabilitas mental sudah pernah diatur dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan ketentuan itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 135/PUU-XIII/2015.

“Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan dalam Pasal 148 ayat (1), penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara,” terangnya.

Ketiga, secara medis, kapasitas seseorang memilih dalam Pemilu tidak ditentukan oleh diagnosis atau gejala yang dialami penderita, melainkan dari kemampuan kognitif (kemampuan berpikir). Artinya, penyandang disabilitas mental seperti penderita skizofrenia, bipolar atau depresi berat tidak otomatis kehilangan kapasitas menentukan pilihan.

Penyandang disabilitas mental dengan disfungsi kognitif yang berat akan mempengaruhi kemampuan kapasitasnya, tetapi fungsi kognitif tetap dapat ditingkatkan dengan pembelajaran dan pelatihan.

Umumnya penyandang disabilitas mental bersifat kronik dan episodik (kambuhan). Jika periode kambuhan terjadi di hari Pemilu, khususnya pada waktu pencoblosan, tentu tidak mungkin memaksakannya datang ke TPS untuk berpartisipasi memberikan suaranya. 

Namun, di luar periode episodik, pemikiran, sikap, ingatan dan perilaku penderita tetap memiliki kapasitas untuk memilih dalam Pemilu. Kehilangan kapasitas memilih pada episode kambuh ini terjadi juga pada penyakit non jiwa atau penyakit fisik lainnya. 

Keempat, secara sosiologis, perkembangan masyarakat Indonesia, pasca pengesahan UU Penyandang Disabilitas sudah menuju kepada pembentukan lingkungan yang inklusif. Berbagai kegiatan sudah melibatkan penyandang disabilitas. 

Penyandang disabilitas mental termasuk dalam ragam penyandang disabilitas, sehingga segala upaya sosialisasi dan peningkatan interaksi penyandang disabilitas dengan masyarakat secara umum juga melibatkan penyandang disabilitas mental.

Kelima, secara historis, pelarangan hak memilih pada penyandang disabilitas tidak sesuai dengan perkembangan HAM secara internasional. Tahun 2013, Human Right Council menyatakan bahwa, negara harus meninjau kembali bentuk pengucilan atau larangan terhadap hak politik bagi penyandang disabilitas, dan harus mengambil tindakan-tindakan yang layak, termasuk dalam hal legislasi, yaitu mengubah atau menghilangkan regulasi yang ada, kebijakan-kebijakan tradisi dan kebudayaan yang melahirkan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. 

Dengan begitu, perkembangan HAM internasional justru cenderung semakin menjamin hak politik bagi penyandang disabilitas, termasuk penyandang disabilitas mental. (dvi/eko/iat/lha/rud/bls)

Punya Hak Pilih

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat, Faizal Riza mengatakan penyandang disabiltas punya hak masuk dalam daftar pemilih. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum, mereka harus mendapat surat dokter.

“Prinsipnya pengawasan kita yaitu memastikan, nanti saat pemungutan suara dia harus ada surat keterangan dari rumah sakit jiwa," terangnya, Kamis (29/11). 

Bawaslu akan mengawasi. Sementara pendampingan dikerjakan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Para penyandang disabilitas mental akan masuk dalam kolom khusus di Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP). Bawaslu tinggal mencocokkan ketika mereka datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Yang paling penting adalah kita memastikan data penyandang disabilitas itu valid, kan kita koordinasi dengan rumah sakit jiwa dan KPU," imbuhnya.

Hingga kini belum didapat angka pasti jumlah penyandang disabilitas mental di Kalimantan Barat. Diperkirakan, data baru diketahui usai pleno KPU tingkat kabupaten/kota Desember mendatang. 

Ketua Bawaslu Landak, Petrus Kanisius penyandang disabilitas mental akan diawasi lebih.

“Jangan pula pas mau mencoblos, penyakitnya kambuh. Ini tentu akan menimbulkan permasalahan," ujarnya.
Pengawasan dilakukan dengan memeriksa bukti dokumentasi dan administrasi yang menyebut mereka bisa mencoblos.

"Ini memang rawan, terutama ketika pencoblosan, penyakit mereka kambuh. Termasuk juga dengan pemilih disabilitas, kita akan mengoordinasikannya dengan KPU agar menyediakan sarana bagi pemilih yang menderita disabilitas," katanya.

Dia pun berharap ada pendampingan pihak keluarga dan meminta permasalahan ini tidak dipolitisasi. 

Ketua Bawaslu Kubu Raya, Uray Juliansyah khawatir penyandang disabilitas mental malah dimanfaatkan pihak tertentu.

"Potensi kecurangan itu besar sekali. Makanya kita meminimalisir hal-hal ini. Jangan sampai ada mobilisasi, karena ini bisa merugikan pihak tertentu," jelasnya.
Intinya, harus ada rekomendasi dokter bahwa orang yang bersangkutan bisa memilih. 

"Pengawasan kita berdasarkan dokumen. Karena dasar kita itu hukum konvensional atau mempunyai bukti otentik," jelasnya. (dvi/iat/nak/bls)