Rahasia Pilihan Tuna Netra Tak Terjamin

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 160

Rahasia Pilihan Tuna Netra Tak Terjamin
Grafis (Suara Pemred / Koko)
Ketua PPDI Kalbar, Zamhuri
"Saat ini masih tidak ada surat suara braille bagi penyandang disabilitas. Ini berdampak pada kerahasiaan Pemilu itu sendiri."

Komisioner KPU Kalbar, Erwin Irawan
"Ada kewajiban bagi pendamping itu untuk merahasiakan apa yang dicoblos oleh pemilih tuna netra itu."

PONTIANAK, SP – Kerahasiaan pilihan penyandang tuna netra dalam Pemilu tak terjamin. Pasalnya, mereka tak sendiri di bilik suara. Ada pendamping dan saksi yang melihat siapa kandidat yang dipilih. Padahal, ‘rahasia’ merupakan salah satu asas Pemilu di Indonesia.

Dalam Pemilihan Gubernur Kalbar 2018 lalu misalnya, penyandang tuna netra didampingi ketika memilih. Mereka bisa membawa pendamping sendiri, atau difasilitasi petugas Tempat Pemungutan Suara. Di dalam bilik, mereka turut ditemani para saksi. Kehadiran saksi tersebut sebagai antisipasi suara tak diintervensi. Namun jelas, asas rahasia hilang. Padahal, KPU semestinya menyiapkan surat suara braille. 

Penyandang tuna netra di Pontianak, Ramidi (55) merasa Pemilu Orde Baru lebih rahasia ketimbang kini. Saat itu dia bisa memilih sendiri di dalam bilik suara. Sementara sekarang, petugas TPS dan sejumlah saksi mengetahui pilihannya.

“Kalau dulu saya memilih mereka (petugas TPS dan saksi) tidak tahu, tapi sekarang mereka tahu,” cerita Ramidi kemarin.

Ramidi memang sudah beberapa kali mengikuti Pemilu. Dia pun hampir selalu menggunakan hak suaranya. Dia sadar, pilihannya menentukan jalannya pemerintahan ke depan.

Ketika Pemilu 1982, di setiap TPS disediakan alat bantu baca surat suara bagi penyandang tuna netra. Bentuknya seperti karton yang dilekatkan pada surat suara. Di karton tersebut, terdapat tulisan braille yang memudahkan mereka.

“Setelah karton ditempelkan, mereka meninggalkan saya sendiri di bilik suara untuk melakukan pemilihan,” kisahnya.

Saat itu hanya ada tiga partai peserta Pemilu. Semenjak jumlah partai makin banyak, kemudahan menyampaikan hak suara tak lagi dia dapat. Ketika sampai dan mendaftar untuk memilih di TPS, dia akan ditanya petugas, apakah membawa pendamping atau tidak. Jika tidak, petugas TPS bersama beberapa saksi akan ikut ke bilik suara.

Untuk memilih, dia harus menyampaikan pilihannya pada petugas TPS. Petugas itu lantas mengarahkannya ke kandidat yang dipilih. 

“Untuk Pemilu gubernur kemarin tidak ada braille, saya memilih dengan cara dibantu oleh saksi dan petugas TPS,” katanya.

Terakhir merasakan kemudahan dan kerahasiaan pilihan, ketika memilih Dewan Perwakilan Daerah (DPD) lima tahun lalu. Walau harus memilih Presiden, DPRD dan DPR-RI, untuk surat suara DPD disediakan alat bantu karton bertuliskan huruf braille.

“Kertas untuk DPD itu lebih tebal, setelah ditempelkan karton kita tinggal merabanya saja,” ucapnya.

Pria yang sehari-hari tinggal di Lembaga Pendidikan Agama Islam (LPAI) Ar Rahman, Pontianak Selatan itu berharap di Pemilu 2019, mereka lebih mudah menyalurkan hak pilih. Termasuk ada sosialisasi jauh hari sebelum pemilihan, soal tata cara memilih bagi penyandang tuna netra. Pasalnya hingga kini, dia belum tahu, akan seperti apa Pemilu mendatang.  

Penyandang tuna netra lain, Heri (18) juga merasakan hal sama. Pilihannya diketahui banyak orang. Pilkada 2018 lalu, jadi pengalaman perdananya menyampaikan hak suara.

Di TPS tempatnya memilih, memang disediakan alat bantu. Namun hanya karton yang dilubangi di tiap-tiap kandidat. Dia masih harus menyampaikan pilihannya pada petugas TPS.  

“Ini sudah pas lubangnya, tinggal tekan” ujar Heri mengulangi apa yang dikatakan petugas TPS.

Apa yang dirasakan Ramidi dan Heri turut dirasakan penyandang tuna netra lain. Berdasarkan catatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), ada 5.666 pemilih disabilitas dalam Pilgub Kalbar 2018. Namun yang menggunakan hak suaranya, hanya 3.851.

Aksesibilitas Kurang

Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kalimantan Barat, Zamhuri mengatakan, saat ini pemenuhan akses para penyandang disabilitas masih sangat kurang. Bahkan di daerah, banyak penyandang disabilitas yang tidak bisa mendapatkan kemudahan untuk memberikan suaranya.

“Sebagai contoh saja, para pengguna kursi roda masih kesulitan untuk mengakses TPS,” kata Zamhuri.

Contoh kasus, di lingkungan tempat tinggalnya di Pontianak Barat, dia yang akhirnya meminta KPPS mendatangi penyandang disabilitas. Menurutnya, masih banyak kesalahan dalam penyelenggaraan Pemilu.

“Untuk di kota saja sangat sulit bagi para penyandang disabilitas menyalurkan suaranya, apalagi bagi para penyandang disabilitas di daerah,” katanya.

Persoalan lain adalah data pemilih. Dalam Pilkada 2018, data Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari KPU berbeda jauh dengan data miliknya. Data Pemilu 2014 yang dia miliki, ada 877 penyandang disabilitas masuk DPT tempat tinggalnya, namun Pemilu 2018 lalu hanya 200. Sementara Pemilu mendatang, dia belum tahu jumlahnya.

Zamhuri mengingat agar data penyandang disabilitas tidak dijadikan satu dengan DPT masyarakat biasa. Karena penyandang disabilitas perlu penanganan khusus. Khusus untuk penyandang tuna netra, sampai saat ini belum ada fasilitas surat suara khusus dari KPU.

“Saat ini masih tidak ada surat suara braille bagi penyandang disabilitas. Ini berdampak pada kerahasiaan Pemilu itu sendiri,” katanya.

Perihal sosialisasi pun, hingga kini KPU sekadar penyampaian lisan. Tidak ada pelatihan atau simulasi pencoblosan bagi penyandang disabilitas.

“Kami tidak hanya butuh sosialisasi lisan namun juga harus praktik,” ucapnya.

Dia berharap KPU memperbaiki penyelenggaraan Pemilu selama ini. Perubahan sistem akan memudahkan penyandang disabilitas memberikan hak suara.

“Para penyandang disabilitas ini juga masyarakat Indonesia,” tegasnya.

Ketua Pokja Rumah Demokrasi, Zainuddin Kismit mengatakan, jika ditinjau dari pelaksanaan proses pemilihan selama ini, hak penyandang disabilitas belum dipenuhi maksimal. 

"Hal ini perlu menjadi perhatian semua pihak terutama penyelenggara dalam memfasilitasi penyandang disabilitas, dengan menyesuaikan pada kondisi mereka,” katanya.

Dia mencontohkan, bagi penyandang tuna netra, perlu ada surat suara braille. Namun di lapangan hal itu minim. Mereka malah ditemani oleh pendamping dan saksi di dalam bilik. Walau disebut pendamping netral, tetap saja mengganggu asas kerahasiaan.

“Kami berharap KPU bisa mencetak surat suara braille,” katanya. 

Surat suara braille akan membuat penyandang tuna netra memiliki ruang memilih secara rahasia. Selain itu, dia meminta sosialisasi dan data jumlah pemilih disabilitas jadi perhatian. Harus ada peningkatan upaya dari penyelenggaraan Pemilu sebelumnya.

“Saat kampanye, peserta pemilu juga harus bersosialisasi tata cara pencoblosan bagi penyandang tuna netra,” sebutnya.

Presiden dan DPD

Ihwal ketidaknyamanan itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak, Deny Nuliadi beralasan alat bantu disiapkan masing-masing TPS. Penggunaan pendamping pun, tidak hanya untuk tuna netra, pemilih lanjut usia juga sama. 

"Pendamping itu, biasanya atas permintaan mereka. Jadi pendampingan itu kembali kepada pemilihnya, mau didampingi atau tidak," jelas dia.

Pernyataan itu seakan menitikberatkan semua pada pemilih. Padahal, jika surat suara braille tersedia, penyandang tuna netra tak perlu didampingi. Mereka cukup diantar sampai ke bilik suara.

Deny menjelaskan, para pendamping turut diberikan formulir surat pernyataan untuk tidak melakukan intervensi, menjaga kerahasian dan sebagainya. Mereka pun diancam sanksi pidana jika mengintervensi dan membongkar rahasia pemilih. 

Komisioner KPU Kalbar, Erwin Irawan mengatakan, di Pemilu 2019 setiap TPS akan disiapkan alat bantu braille, untuk penyandang disabilitas tuna netra. Namun hanya untuk surat suara pemilihan Presiden dan DPD saja. 

“Untuk DPR karena banyak, jadi tidak bisa dibuat,” katanya. 

Sebagaimana Deny, dia meyakini asas kerahasiaan tetap terjaga, lewat formulir khusus penunjukan surat pendamping. Dalam aturan, anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau keluarga yang bersangkutan boleh menjadi pendamping penyandang tuna netra. 

"Ada kewajiban bagi pendamping itu untuk merahasiakan, apa yang dicoblos oleh pemilih tuna netra itu," tuturnya. 

Dia memastikan KPU di masing-masing tingkatan akan bersosialisasi pada para penyandang disabilitas. Pasalnya, mereka harus memastikan pemilih difabel, mempunyai pengetahuan menggunakan alat bantu ketika memilih.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kalbar, Faizal Riza memastikan lembaganya menjamin hak pilih penyandang disabilitas. Bagi menyandang tuna netra, akan disediakan surat suara braille. Namun belum untuk semua surat suara.

Menurutnya, aturan yang ada sudah cukup mengakomodir kerahasiaan pilihan. Saat mencoblos, penyandang tuna netra bisa didampingi keluarga, atau orang yang dipilih pemilih, atau petugas KPPS. 

“Pengawas TPS kita juga akan memastikan agar potensi kecurangan atau didikte tidak terjadi, baik oleh orang lain atau terlebih oleh penyelenggara, karena ancamannya juga pidana buat penyelenggara yang terbukti mendikte,” tutupnya. (din/iat/nak/sms/bls)

Jamin Aksesibilitas

Peneliti Hak Asasi Manusia The Habibie Center, Adhe Nuansa Wibisono mengungkapkan tidak tersedianya template braille untuk penyandang tuna netra dalam surat suara DPR dan DPRD, mengulangi Pemilu Legislatif 2014.

Ketika Pemilu 2009 pun, walau sudah menyediakan surat suara khusus, masih ditemukan kasus petugas TPS tidak mengetahui informasi mengenai kertas suara untuk penyandang disabilitas. Kurangnya sosialiasi KPU mengenai template braille kepada panitia TPS membuat template braille tersebut tidak digunakan secara optimal dalam proses pemilihan di TPS. 

“Bahkan kebanyakan panitia TPS tidak membuka template braille tersebut dan membiarkannya tetap berada di kardus,” katanya. 

Dari segi aksesibilitas, kemudahan fasilitas dan lokasi TPS merupakan hal sederhana yang sangat penting dan dibutuhkan oleh para penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak pilih. Sehingga sudah sewajarnya KPU dapat memberlakukan standar TPS yang ramah terhadap semua kelompok pemilih terutama bagi penyandang disabilitas. 

“Pintu TPS sebaiknya memiliki lebar 90 cm karena ukuran lebar kursi roda rata-rata adalah 85 cm,” ujarnya mencontohkan.

Meja pemilih sebaiknya juga tak terlalu tinggi, karena jika terlalu tinggi akan menyulitkan para penyandang disabilitas terutama penyandang tuna daksa untuk menyalurkan hak pilihnya. Usulan lainnya, kotak suara sebaiknya tidak ditaruh di atas meja. Kotak suara di bawah akan memudahkan penyandang disabilitas, terutama pengguna kursi roda dan penyandang tuna daksa dalam memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara. 

“Selain itu lokasi TPS jangan ditempatkan pada lokasi yang hanya bisa diakses melalui tangga karena akan menyulitkan penyandang disabilitas,” sebutnya. 

Menurutnya, area di sekitar TPS sebaiknya tidak memiliki rumput yang tebal dan jangan menempatkan TPS dekat dengan lokasi seperti parit agar tidak menimbulkan risiko dan kesulitan bagi para penyandang disabilitas. Lokasi TPS dapat disiapkan di daerah yang landai yang juga memungkinkan bagi pemilih lansia, ibu hamil dan penyandang disabilitas lewat. 

“Evaluasi perlu dilakukan terhadap KPU agar kasus-kasus yang pernah terjadi di lapangan terhadap penyandang disabilitas tidak terulang kembali ke depannya. Diperlukan sosialisasi dan pelatihan oleh KPU bagi para petugas TPS agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik yang kemudian dapat menjamin kesetaraan hak pilih,” tutupnya. (bls)