Pemprov Kalbar Gelar Kick Off Satu Data 2018, Midji Komitmen Membangun dengan Data

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 348

Pemprov Kalbar Gelar Kick Off Satu Data 2018, Midji Komitmen Membangun dengan Data
SATU DATA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, beserta pemerintah kabupaten dan kota berkomitmen ikut berkontribusi dalam program satu data untuk memenuhi kebutuhan data yang akurat, terbuka, dan interoprable di wilayah Kalbar, Senin (3/12). (Sp/Nana)
Gubernur Kalbar, Sutarmidji
"Masalah data masih simpang siur. Jika kemudian ada investor yang menanamkan investasi di Kalbar, mereka sulit mendapatkan data yang valid. Maka sekarang kita integrasikan semua dalam satu sistem."

PONTIANAK, SP - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkerjasama dengan Pontianak Digital Stream (PDS) menyelenggarakan “Kick Off Satu Data 2018” yang mengusung tema “Kerja dan Membangun Kalbar Dengan Data”.  

Seperti diketahui, data adalah segalanya di era teknologi informasi yang semakin maju, ribuan informasi tersebar melalui internet. Seringkali masyarakat kesulitan untuk menemukan mana informasi yang akurat dan tidak, mana informasi yang berdasarkan fakta dan tidak. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia meluncurkan sebuah program untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat.

"Masalah data masih simpang siur. Jika kemudian ada investor yang menanamkan investasi di Kalbar, mereka sulit mendapatkan data yang valid. Maka sekarang kita integrasikan semua dalam satu sistem,” ujar Gubernur Kalbar, Sutarmidji saat membuka Kick Off Satu Data, di Hotel Ibis Pontianak, Senin (3/12). 

Nantinya, Gubernur berharap semua data tentang Kalbar dalam hal apapun bakal akan terintegrasi dengan satu data tersebut, sehingga setiap kebijakan yang akan diambil atau dibuat pedomannya berada pada satu data tersebut.

Satu data adalah sebuah inisiatif pemerintah Indonesia untuk mendorong pengambilan kebijakan berdasarkan data. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan pemenuhan atas data pemerintah yang akurat, terbuka, dan interoprable. 

Satu Data memiliki tiga prinsip utama yaitu, satu standar data, satu metadata baku, dan satu portal data. Dengan demikian, pemanfaatan data pemerintah tidak hanya terbatas pada penggunaan secara internal antar instansi, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat.

"Kalau daerah yang sudah mempunyai satu data, maka nanti tinggal diintegrasikan saja sebanyak-banyaknya, selengkap-lengkapnya dan valid. Nanti satu data itu akan membuat satu percepatan, kemajuan dan efisiensi serta efektifitas dari satu anggaran," imbuhnya.

Oleh karena itu, Kalimantan Barat yang luasnya satu setengah pulau jawa ini akan ikut berkontribusi dalam program satu data untuk memenuhi kebutuhan data yang akurat, terbuka, dan interoprable di wilayah Kalimantan Barat.

“Kita berbicara tentang data, ini sangat penting untuk merumuskan satu kebijakan, sehingga program yang dilahirkan betul-betul bisa menjawab masalah yang dihadapi serta meningkatkan  kualitas dari suatu ketersedian segala kebutuhan hidup kita dalam bernegara,” terang Midji.

Menurutnya, tanpa data yang baik, kebijakan dan program yang dihasilkan tidak akan mendapatkan out put yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga ketika data sudah baik, maka membuat program sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan.

“Kalau data kita tidak baik, tidak terintegrasi dan tidak valid, maka program itu tidak akan menghasilkan out put yang baik dan itu seakan-akan menjadi keinginan bukan kebutuhan. Ketika bicara keinginan, maka tiak akan bisa membawa perubahan dari hal yang kita kerjakan,” tandasnya.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengatakan, validitas dan akurasi data sangat berpengaruh dalam mengambil atau menentukan sebuah kebijakan. Edi menilai, data yang lengkap, valid, dan akurat sangat berpengaruh karena kebijakan bergantung dengan kualitas data itu sendiri.

Dengan data yang valid dan akurat pula, lanjut Edi, dalam memutuskan sebuah kebijakan tidak akan salah langkah. Persoalan apapun akan membutuhkan data. Misalnya, masalah kependudukan, ekonomi, infrastruktur, sosial, dan banyak lagi. 

Data yang lengkap dan valid bisa menjadi acuan atau pedoman dalam memutuskan sebuah kebijakan. 

“Misalnya data jumlah penduduk miskin, itu kan berdasarkan by name by address. Setiap enam bulan selalu divalidasi. Kalau data itu akurat, tentunya saluran untuk bantuan bagi warga miskin tepat sasaran,” paparnya, Senin (3/12).

Menurutnya, Kota Pontianak sudah menerapkan satu data secara intensif sejak tiga tahun lalu, diinisiasi oleh Kantor Staf Kepresidenan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Dinas Kominfo Kota Pontianak adalah koordinator di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Penerapan satu data, kata Edi, untuk memudahkan memperoleh data yang valid dan up to date. 

“Akan banyak manfaat yang dirasakan apabila data yang tersedia itu lengkap, valid, dan up to date,” tuturnya.

Edi menyebutkan, setidaknya ada tiga manfaat data yang valid dan lengkap serta akurat. Pertama, bisa meningkatkan kualitas dalam mengambil sebuah kebijakan. Kedua, bisa meningkatkan pemanfaatan data antarlembaga, instansi. dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

“Kemudian bisa mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintahan termasuk kualitas akuntabilitas dari data yang valid tersebut,” imbuhnya.

Data yang valid dan akurat bisa digunakan tidak hanya oleh pemerintah, tetapi bisa juga digunakan oleh masyarakat, pengusaha, dan siapa pun yang memerlukan. “Itu tujuan kita membangun suatu portal data dari standar data,” ungkapnya.

Namun Edi mengakui, ada beberapa kendala yang dihadapi terkait pengelolaan data. Di antaranya, data yang terbagi menjadi data yang tetap seperti luas wilayah dan data yang bersifat dinamis. 

Data yang dinamis akan terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan yang terjadi, seperti jumlah penduduk dan jumlah kendaraan. 

“Oleh sebab itu, data yang demikian harus selalu dilakukan validasi dan verifikasi setiap enam bulan sekali,” katanya.

Kendala lainnya, yaitu kendala yang berkaitan dengan jaringan, keterbatasan server yang hanya mampu menampung data dengan kapasitas  tertentu. 

Tujuan diselenggarakan kegiatan ini antara lain Peluncuran Satu Data Indonesia di Kalimantan Barat, Sosialisasi Satu Data, Meningkatkan Penggunaan Data Terbuka, Meningkatkan Kualitas Kebijakan Pemerintah melalui Data dan Mempromosikan data terbuka kepada masyarakat  melalui pemerintah kota, kabupaten serta jajaran OPD di Provinsi Kalimantan Bara untuk mengawal visi misi Gubernur Kalimantan Barat.

Kegiatan ini dihadiri 200 peserta yang mencakup unsur-unsur pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, perguruan tinggi yang dibagi menjadi akademisi dan mahasiswa, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat, komunitas, dan sektor swasta. 

Kegiatan ini diisi juga oleh narasumber-narasumber yang ahli di bidangnya antara lain , Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, Robertus Theodore dari Satu Data Indonesia, Daniel Oscar Baskoro dari Pulse Lab Jakarta, Theresita Poespowadojo perwakilan National Democratic Institute, Pitono perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Edi Rusdi Kamtono Wali Kota Pontianak. (nak/lha/bob)

Pondasi dari e-Government 

Setelah mengalami revisi hingga 23 kali sejak dikaji pada 2016, akhirnya pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Satu Data Indonesia pada akhir tahun 2018. Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho  mengakui bahwa pembahasan Perpres ini memerlukan waktu yang lebih panjang.

"Perpres ini hendak mengadopsi perkembangan data yang bergerak sangat cepat. Selain itu, Perpres ini berkaitan dengan data pemerintah yang juga melibatkan pengguna, termasuk para akademisi, sipil, dan lain sebagainya. Sehingga, memerlukan konsultasi dengan semua pihak," kata Yanuar di Jakarta, kemarin. 

Saat ini, sambungnya, pihaknya telah mendorong para menteri untuk memberikan paraf pada rancangan Perpres tersebut agar segera ditandatangani Presiden. Menteri-menteri tersebut antara lain Menteri Perencanan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Komunikasi dan Informasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB), Kementerian Keuangan, dan lain sebagainya. 

"Setelah para menteri memberikan paraf, mudah-mudahan ditandatangani Pak Presiden akhir tahun ini," imbuh Yanuar. 

Menurutnya, program Satu Data Indonesia (SDI) dapat memberikan data terbaik dalam mengambil kebijakan publik. SDI adalah pondasi dari e-government, sistem pemerintahan berbasis teknologi. 

"Hanya dengan itu pemerintah kita mengejar ketinggalan, menyiapkan diri ke era revolusi industri keempat karena revolusi industri 4.0 tidak hanya menuntut kecepatan dalam mengambil keputusan, tapi layanan publik yang lebih berkualitas," ujar Yanuar. 

Diakuinya, SDI, memang tidak berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. "SDI ini meng-capture perkembangan sektor rill dan finansial. SDI mendapatkan data di lapangan karena penghasil data adalah kementerian lembanga dan pemerintah daerah. Dan data yang masuk itu bisa dilangsung diproses dan lebih real time. Sehingga, membantu pemerintah mengambil keputusan lebih cepat," tutur Yanuar. (rep/bob)