Pemdes di Sambas Buat Baliho APBDes

Sambas

Editor Syafria Arrahman ST Raja Alam Dibaca : 858

Pemdes di Sambas Buat Baliho APBDes
BALIHO APBDES – Kades Tebas Kuala, Kecamatan Tebas, Hermanto, menunjukkan Baliho APBDes 2017/2018. Langkah membuat baliho in merupakan wujud transparan terhadap penggunaan dan rencana pengunaan APBDes, yang diapresiasi oleh Pemkab Sambas.( IST)
SAMBAS, SP - Beberapa desa di Kabupaten Sambas telah menerapkan keterbukaan publik, dengan cara memasang spanduk atau baliho tentang pengunaan dan rencana pengunanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dese (APBDes) di desanya.  

Salah satunya, seperti yang dilakukan Pemdes Tebas Kuala, Kecamatan Tebas. Pemdes berani transparan terhadap penggunaan dan rencana pengunaan APBDes, dan mereka mendapat apresiasi dari Pemkab Sambas.   "Kita mengapresiasi Kades yang membuat kebijakan terbuka ke publik. Saya berharap, semua desa yang juga menerapkan hal yang sama," kata Wabup Sambas Hj Hairiah.  

Dikatakan Wabup, hal ini sangat baik, karena telah menerapkan amanah UU 14 Tahun 2004, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ia pun menilai, adanya keterbukaan publik, terkait pengelolaan dana-dana di desa, bisa memberikan pemahaman terbaik kepada siapa saja yang berkepentingan.  

“Merencanakan hingga pelaksanaan, sudah sesuai amanah UU 14 tahun 2004, tentang Keterbukaan Infomasi publik. Ini juga menghilangkan kecurigaan kepada Pemdes dari masyarakatnya sendiri," paparnya.  

Selain Desa Kuala Tebas, dikatakan Hairiah masih ada beberapa desa yg juga telah melakukan hal yang sama. Tentunya ini akan jadi penilaian kinerja Kades dan aparataturnta, untuk memberikan pelayanan yang terbaik ke masyarakatnya. 

Hairiah juga menyampaikan, masyarakat Kabupaten Sambas sekarang sudah sangat peduli dengan pembangunan yang ada di wilayahnya.  

“Adanya kebijakan tersebutnisa jadi satu cara mewujudkan penyelenggaraan Pemdes yang baik, efektif, efesien, akuntabel dan tanggung jawab," kata Hj Hairiah.  

Penayangan APBDes melalui Baliho, menurut Kades Desa Kuala Tebas, Hermanto, merupakan komitmen aparatur desa, dalam rangka memberikan kesempatan ke warga, untuk mengkiritisi adanya APBDes. 

“Kita terbuka saja, karena APBDes sendiri juga berasal dari musyawarah di tingkat desa. Kita berusaha transparan, agar pembangunan desa bisa dilakukan dengan benar, dan tepat sasaran,” paparnya.  (noi/mul)