Pengadilan Sambas Hukumi Penderita Gangguan Jiwa

Sambas

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 349

Pengadilan Sambas Hukumi Penderita Gangguan Jiwa
DITANGKAP – Jumari saat ditangkap personel Polres Sambas, beberapa waktu lalu. Kini, Jumari mendekam di penjara usai pengadilan memutuskan Jumari bersalah. (SP/Kinoi)

Kisah Ganjil Penahanan Jumari 


Jumiri, warga Desa Seranggam, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas resmi ditahan selama satu bulan atau kasus pencurian. Kasus ini menjadi ganjil lantaran Jumari, berdasar keterangan pihak keluarga, menderita gangguan jiwa. Bagaimana ceritanya?

SP - Penahanan Jumari berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sambas pada 24 Januari lalu. Jumari dinyatakan terbukti mencuri uang sebesar Rp40 ribu di sebuah warung makan di Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau.

Putusan pengadilan itu tampak ganjil lantaran Jumiri ternyata penderita gangguan jiwa. Jumari diketahui telah dua kali masuk Rumah Sakit Jiwa Singkawang. 

Meski telah dikembalikan ke pihak keluarga, Jumiri tetap harus mengkonsumsi obat-obatan penyembuhan atau rawat jalan. Atas dasar itulah, pihak keluarga melayangkan banding ke pengadilan.

Kuasa Hukum Jumiri,  Helmian Subsadi mengatakan, upaya banding atas terdakwa Jumiri yang telah dijatuhi hukuman satu bulan kurungan ini telah menyalahi peraturan KUHP Pasal 44.

"Kami perjuangkan di sini bukan ringan atau beratnya hukum, namun lebih untuk menegakkan aturan. Sebab, sudah jelas dalam Pasal 44 KUHP bahwa orang sakit jiwa atau orang gila tidak mampu bertanggungjawab dalam tindak pidana apapun," kata Helmian, Senin (5/2).

Helmian mengungkapkan, Jumiri sedang dalam rawat jalan dan diwajibkan untuk mengkonsumsi obat-obatan. 

"Kami juga menyesalkan atas penangkapan yang dilakukan Polsek Selakau pada 24 Januari. Tanpa memberitahu pihak keluarga, langsung dibawa ke pengadilan. Malamnya pukul 20.00 WIB sudah diputuskan masuk rumah tahanan satu bulan kurungan tanpa ada pendampingan keluarga," ungkap Helmian.

Helmian menjelaskan bahwa kasus serupa juga pernah terjadi di Kabupaten Sintang dimana tersangka Petrus Bakus melakukan pembunuhan, dan selama pemeriksaan ternyata mengidap penyakit jiwa dan langsung dibebaskan.

"Kasus Petrus itu saat diperiksa baru diketahui mengalami penyakit jiwa. Sementara Jumiri pernah dirawat di RSJ dan masih diwajibkan untuk mengkonsumsi obat-obatan. Kenapa tidak dibebaskan," kata Helmian.

Helmian menginginkan hukum bisa berjalan dengan baik dan bisa membedakan yang benar-benar mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan.

"Kami berharap semua penegak hukum berjalan di atas rel yang benar, mulai dari penegak hukum, polisi, jaksa, hakim dan advokat. Kalau memang itu tidak mampu bertanggung jawab, mengapa harus dimasukkan ke dalam penjara. Lebih baik dikembalikan dan disembuhkan penyakitnya,” kata Helmian. 

Sementara Ketua Pengadilan Negeri Sambas, Yogi Arsono mengatakan, terhukum Jumiri tampak lancar saat ditanya oleh hakim di persidangan.

"Apakah surat keterangan sakit terlampir dalam berkas atau tidak? Sebab, pada waktu persidangan terdakwa lancar ketika ditanya oleh hakim," ujar Yogi.

Kategori kejahatan pidana ringan yang dilakukan oleh terhukum, kata Yogi, diperiksa dengan cepat dan diputus perkaranya pada hari yang sama.

"Kewenangan penyidikan ada di pihak Polsek, apa itu masuk tipiring atau pidana singkat atau pidana biasa, sehingga begitu dilimpahkan oleh penyidik tersebut, selaku kuasa dari penuntut umum maka disidangkan oleh pengadilan,” jelas Yogi.

“Untuk tipiring diperiksa dengan acara cepat sehingga harus diputus oleh hakim tersebut pada hari itu," papar Yogi.

Ditambahkan, mengenai alasan terdakwa Jumari dinyatakan bersalah, sudah menjadi kewenangan hakim yang tidak dapat dicampuri atau diintervensi pihak manapun. (nurhadi/bah)