Arifidiar: Utamakan Integritas dan Moral dalam Bertugas

Sambas

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 194

Arifidiar: Utamakan Integritas dan Moral dalam Bertugas
LANTIK PPK – Wakil Bupati Sambas, Hairiah melantik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Sambas untuk Pemilu 2019 di aula Hotel Pantura Sambas, baru-baru ini. (SP/Nurhadi)

Pesan DPRD Sambas kepada Panitia Pemilihan Kecamatan


Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) diminta menjunjung tinggi amanah yang diemban. Kemudian, bekerja sesuai aturan dan undang-undang. 

SP - Hal ini ditegaskan Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Arifidiar kepada awak media seusai pelantikan PPK di Hotel Pantura Sambas, baru-baru ini.

"PPK ini adalah hasil seleksi dari lima PPK Pilkada diambil tiga orang untuk diteruskan menjadi PPK Pemilu Legislatif dan Presiden 2019,. Pihak DPRD berharap ini orang-orang yang dilantik ini mengutamakan profesionalitas," tegas Arifidiar.

Tak hanya itu, Arifidiar juga menekankan integritas dan moral. Petugas terpilih mesti segera melakukan koordinasi kepada pihak terkait agar bisa bertugas dengan baik di lapangan.

"Implementasi di lapangan bisa saja ada masalah. Kalau ada masalah, tentu imbauan kita adalah segera secepat mungkin dikoordinasikan lintas sektoral, yakni terhadap pihak-pihak yang punya kompetensi seperti KPUD dan PPS," kata Arifidiar.

Petugas pemilu yang kompeten dan memiliki integritas serta berkomitmen, kata Arifidiar, merupakan jaminan terlaksananya Pemilu yang berkualitas.

"Kita sangat berharap jika semua pihak komitmen terhadap hasil koordinasi  dan integritas moril. Dengan demikian, Insyaallah Pemilu di Kabupaten Sambas khususnya, di Kalimantan Barat umumnya dan secara nasional aman, tertib serta  lancar," pungkas Arifidiar.

Sementara Ketua KPUD Sambas, Suaib mengatakan, anggota PPK harus bekerja sesuai undang-undang yang berlaku.

"Jangan sampai ada anggota PPK yang bekerja tidak sesuai dengan aturan karena dapat berdampak negatif kepada tahapan pemilihan umum 2019 yang sedang berjalan," kata Suaib.

Mengingat tahapan Pemilu 2019 sudah dimulai, Suaib mengharapkan anggota PPK melakukan berbagai langkah, yakni segera berkonsultasi dengan camat masing-masing untuk  menunjuk calon anggota sekretaris sekretariat.

"Kemudian, melakukan konsolidasi organisasi dengan membangun komunikasi yang harmoni di internal, baik sesama anggota PPK maupun dengan unsur sekretariat PPK," tutur Suaib.

Selanjutnya, segera bekoordinasi dengan komponen-komponen yang ada di wilayah kecamatan seperti perangkat pemerintah kecamatan, organisasi sosial kemasyarakatan, Panwaslu kecamatan, partai politik, PPS dan lain-lain.

"Karena data pemilih selalu menjadi persoalan dalam Pilgub yang bisa berdampak  masih ada pemilih yang  tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Maka, PPK harus bekerjasama dengan PPS dan memaksimalkan tugas PPDP  (Petugas panitia pemutakhiran data pemilih)," ingat Suaib.

Suaib juga berpesan kepada anggota PPK, dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada asas penyelenggaraan Pemilu sebagai tertuang dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berunsur mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

"Jaga sumpah jabatan yang diucapkan, karena hal tersebut merupakan komitmen kepada Allah dalam menjalankan tugas dan wewenang yang diamanahkan," pungkas Suaib. (nurhadi/bah)