Upaya Pemenuhan Target Akses Universal Presiden di 2019

Sambas

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 242

Upaya Pemenuhan Target Akses Universal Presiden di 2019
TEKEN PERJANJIAN - Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili meneken Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penyelenggaraan Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Permukiman TA 2018 Wilayah Timur di Denpasar Bali, Selasa (13/3). (Ist)

Atbah Teken Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Permukiman


Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili menghadiri kegiatan Sosialisasi dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penyelenggaraan Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Permukiman TA 2018 Wilayah Timur di Denpasar Bali, 12 -13 Maret 2018. Kehadiran itu merupakan komitmen Pemkab mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

SP - Kegiatan  itu merupakan program Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, khususnya melalui Subdit Perencanaan Teknis dan Subdit Standarisasi dan Kelembagaan. Kegiatan dibuka oleh Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Dodi Krispratmadi.

Atbah pun meneken PKS penyelenggaraan infrastruktur tersebut. Dikatakan bahwa maksud kegiatan ini adalah menyelaraskan pemahaman terhadap hak dan kewajiban antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

"Ini guna menyelaraskan pemahaman hak dan kewajiban dari pusat hingga daerah dalam pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan infastruktur, penyehatan lingkungan permukiman yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama," ujar Atbah, Selasa (13/3).

Isi perjanjian itu antara lain tentang pembagian hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam penyelenggaraan sanitasi.

"Kabupaten berharap PKS ini menegaskan komitmen dari pihak-pihak yang terlibat dalam upaya mewujudkan keberlanjutan Infastruktur Penyehatan Lingkungan Permukiman yang akan dibangun," jelas Atbah.

Output atau keluaran dari kegiatan penandatanganan kerja sama adalah untuk infrastruktur penyehatan lingkungan yang bersifat lintas kabupaten/kota atau regional.

Sementara Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Dodi Krispratmadi menyampaikan beberapa pesan penting terkait pelaksanaan sosialisasi dan penandatanganan kerja sama itu.

Dodi mengemukakan, Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, mengamanatkan pemenuhan target akses universal di tahun 2019, pencapaian target 100 persen akses aman air minum, nol persen kawasan kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Istilah ini dikenal dengan target 100 – 0 – 100.

"Dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan infrastruktur sanitasi atau penyehatan lingkungan permukiman ini melibatkan unsur kabupaten/kota, provinsi, kementerian/lembaga terkait," ujar Dodi.

Tahapan akhir dari perencanaan dan penganggaran pembangunan itu yakni pelaksanaan konstruksi dengan memperhatikan kriteria kesiapan (readiness criteria) dari masing-masing usulan kegiatan.

"Readiness Criteria yang dimaksud terdiri dari kriteria teknis seperti tersedianya master plan dan DED yang sudah layak bangun, kesiapan lahan yang clean and clear, institusi pengelola pasca konstruksi,” jelas Dodi. 

Tak hanya itu, kriteria lainnya yakni tersedianya alokasi dana untuk operasi dan pemeliharaan infrastruktur Penyehatan Lingkungan Permukiman, serta persyaratan administratif berupa surat minat usulan kegiatan, surat kesediaan menerima hibah dan PKS mengenai pembagian hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur Penyehatan Lingkungan Permukiman. 

Kegiatan ini juga dihadiri pejabat Pemprov Kalbar, pejabat Bupati Melawi, Pemkot Pontianak dan beberapa daerah dari wilayah timur lainnya. (nurhadi/bah)