Konflik PT Kaliau Mas Perkasa dan Warga Bakal Dibawa ke DPR

Sambas

Editor Jindan Dibaca : 544

Konflik PT Kaliau Mas Perkasa dan Warga Bakal Dibawa ke DPR
Demo Warga Desa Sijang beberapa waktu lalu di Kantor Bupqti Sambas.
SAMBAS, SP- Persoalan konflik agraria antara PT Kaliau Mas Perkasa dan masyarakat setempat akan dibawa ke DPR RI
Kepala Desa Sijang, Kecamatan Galing Kabupaten Sambas, Rusdin Muhamad dengan tegas akan mengambil langkah  tersebut.

"Jika memang ini bisa menjadi solusi, maka menyampaikan hal tersebut kepada lembaga DPR RI akan dilakukan, kita sudah siapkan berkas-berkasnya," katanya, Minggu (9/9).

Konflik yang dikatakan Rusdin sebagai pencaplokan lahan oleh perusahaan tersebut dikhawatirkan akan menjadi lebih besar, terlebih hal ini sudah terjadi sejak 10 tahun yang lalu.

"Konflik ini sudah sejak 2008, perusahaan KMP sudah masuk sejak saat itu hingga sekarang, sekitar 797 Hektar di Desa Sijang ini yang dicaplok perusahaan, ini belum termasuk di Desa sebelah, Desa Kaliau dengan Santaban dan Semanga," ujarnya.

Kata dia, sudah berkali-kali upaya dilakukan oleh masyarakatnya, mulai dari diskusi hingga melakukan aksi, namun tak kunjung mendapat solusi.
 
"Warga sudah berkali-kali aksi di Kantor Bupati, kita khawatir, gesekan antara masyarakat dan perusahaan akan melebar, karena ada aksi panen di lapangan kita khawatir akan muncul gesekan antara perusahaan dengan masyarakat, ini bisa saja menjadi jalan untuk mengkriminalisasi warga yang memperjuangkan tanah mereka," tegasnya.

Dari beberapa kali aksi hingga mendatangkan Ombudsman di Sambas, nyatanya tidak membuahkan hasil positif, masyarakat Desa Sijang, hanya bisa pasrah melihat tanah nereka ditanami sawit oleh pihak lain, dalam hal ini, PT KMP.

"Yang jelas dari pemerintah sudah membentuk satgas, namun rasanya lamban, apalagi pihak yg mengeluarkan izin adalah Bupati, semestinya ini tidaklah rumit, pernah juga mendatangkan Ombudsman Kalbar yang merekomendasikan tiga hal yakni, kemitraan, kemudian penghitungan atas lahan yang telah digunakan, kemudian jika sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan maka dikembalikan kepada masyarakat, tapi tak juga dilakukan," geramnya.(Noy)