Penyelundupan TKI Ilegal Masih Marak, 30 TKI Dideportasi lewat PLBN Entikong

Sanggau

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 222

Penyelundupan TKI Ilegal Masih Marak, 30 TKI Dideportasi lewat PLBN Entikong
PATAH KAKI – Satu dari 30 TKI bermasalah mengalami patah kaki kanan akibat kecelakaan kerja. Mereka dideportasi lantaran tak memiliki dokumen lengkap. (SP/Ratno)
Wakapolsek Entikong, Iptu Eeng Suwenda
“Kita juga melakukan penelitian hasil screening untuk mencari indikasi korban trafficking atau perdagangan orang sebagai upaya mengusut agen TKI illegal dan jaringannya. Kemungkinan besok (hari ini, red) siang, seluruh TKI bermasalah ini akan dipulangkan ke daerah asal, dan mereka sudah menandatangani surat pernyataan tidak kembali ke Malaysia tanpa dokumen lengkap,”

SANGGAU, SP - Penyelundupan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tanpa dokumen lengkap alias ilegal ke Malaysia melalui Kalbar masih marak. Terbaru, Rabu (7/3), sebanyak 30 TKI bermasalah kembali dideportasi dari Malaysia melalui PLBN Entikong, Kabupaten Sanggau.

Wakapolsek Entikong, Iptu Eeng Suwenda mengatakan, rombongan TKI bermasalah itu dibawa menggunakan truk Imigressen Semunjan Sirian Malaysia dan didampingi Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching. 

“Saat ini (kemarin, red) mereka masih diberikan pembekalan di BLK (Balai Latihan Kerja) Entikong,” kata Eeng, Kamis (8/3).

TKI bermasalah itu, kata Eeng, berasal dari berbagai daerah, seperti Kalbar berjumlah 18 orang, Riau satu orang, Jatim tiga orang, Jabar satu orang, Sulses satu orang, NTT dua orang dan NTB empat orang. 

“TKI bermasalah itu berjumlah 30 orang, 22 orang laki dan delapan 8 orang perempuan. Dan satu di antaranya mengalami patah kaki akibat kecelakaan kerja,” jelas Eeng.

Dari hasil screening (identifikasi atau penyaringan kasus) yang dilakukan bersama Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) Entikong, ditemukan beberapa permasalahan yang dialami TKI bermasalah tersebut, yakni pekerjaan tidak sesuai, gaji tidak sesuai, tidak memegang paspor dan tidak punya visa/permit kerja.

“Kita juga melakukan penelitian hasil screening untuk mencari indikasi korban trafficking atau perdagangan orang sebagai upaya mengusut agen TKI ilegal dan jaringannya. Kemungkinan besok (hari ini, red) siang, seluruh TKI bermasalah ini akan dipulangkan ke daerah asal,” kata Eeng.

Para TKI ilegal itu juga sudah menandatangani surat pernyataan tidak kembali ke Malaysia tanpa dokumen lengkap.

Selain itu, sebagai upaya menekan masuknya calon TKI tanpa dokumen lengkap ke Malaysia, Eeng menegaskan, perlu dilakukan pengecekan dan pemeriksaan lebih ketat terhadap para WNI/TKI yang akan masuk ke Malaysia melalui PLBN terpadu Entikong, agar masuk memiliki dokumen yang lengkap dan sesuai dengan prosedur TKI.

Kemudian, Eeng juga mendorong agar terus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat hingga lapisan bawah tentang prosedur menjadi TKI yang resmi, sehingga masyarakat mengetahui dokumen apa saja yang perlu dibawa atau dilengkapi apabila akan bekerja ke luar negeri, khususnya Malaysia.

Perhatikan Jalur Perbatasan 


Wakil Ketua LSM Citra Hanura Kabupaten Sanggau, Abdul Rahim meminta jalur di perbatasan Indonesia dan Malaysia, khususnya di Kalbar, perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, terutama dalam mengantispasi penyelundupan TKI secara ilegal.

“Perbatasan di Kalbar sangat rawan menjadi jalur penyelundupan TKI. Untuk tahun ini saja, sudah beberapa kali TKI bermasalah dideportasi dari Malaysia. Selain memperketat pengawasan di jalur perbatasan itu, pemerintah mesti mencari cara lain agar kasus serupa tidak terus terulang,” kata Rahim.

Rahim juga berharap polisi dan pihak terkait lainnya mampu membongkar komplotan perdagangan orang atau agen TKI ilegal beserta jaringannya. Kepada masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri, ia meminta untuk mencari informasi yang benar.

“Jangan mudah tergiur gaji besar dan sebagainya. Cari informasi sebanyak-banyaknya sebelum berangkat menjadi TKI. Karena sudah banyak kasus, TKI yang tidak memiliki dokumen lengkap, justru mendapat perlakuan yang tidak baik di luar negeri,” pungkas Rahim. (jul/bah)