Pemilahara Ikan Berbahaya Terancam Pidana, BKIPM Entikong Buka Posko Penyerahan

Sanggau

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 201

Pemilahara Ikan Berbahaya Terancam Pidana, BKIPM Entikong Buka Posko Penyerahan
PENDATAAN - Petugas BKIPM Entikong ketika melakukan pendataan ikan hias di Entikong, belum lama ini. Pemelihara ikan berbahaya terancam pidana jika tidak mengantongi izin. (Ist)
SANGGAU, SP - Pencinta ikan harus berhati-hati dalam memilih jenis ikan peliharaannya. Pasalnya, pemelihara ikan jenis invasif seperti aligator dan piranha yang mengancam ekosistem itu terancam pidana jika tidak mengantongi izin.

Kepala Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Entikong, M W Giri Pratikno mengatakan, selama sebulan ini pihaknya terus memberikan sosialisasi dan imbauan. Apabila ditemukan ikan berbahaya dan invasif di masyarakat, ada sanksi berupa kurungan maupun denda. Bagi warga yang memelihara ikan berbahaya tanpa izin atau melepas ikan berbahaya akan dipidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp2 miliar,” kata Kepala Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Entikong, M W Giri Pratikno usai membuka posko penyerahan ikan berbahaya dan invasif, Rabu (4/7/18) lalu.

Ia mengatakan, sedang viral saat ini, ada seorang pecinta ikan yang melepas ikan jenis Arapaima Gigas berukuran tiga meter di perairan lepas Sungai Brantas, Jawa Timur. Padahal ikan tersebut jenis ikan berbahaya dan merugikan bagi kelangsungan ekosistem ikan asli penghuni sungai tersebut.

“Video tersebut viral sehingga membuat Kementerian Perikanan langsung mengambil langkah tegas dengan mendirikan Posko Penyerahan Ikan Berbahaya dan Invasif. Di perbatasan, posko buka di Kantor BKIPM dan di PLBN Entikong,” jelas Giri.

Ikan-ikan berbahaya itu, ditegaskan dia, tidak boleh dilepaskan karena akan memangsa habis ikan-ikan asli di Indonesia, sehingga akan menurunkan ekosistemnya. 

“Dengan adanya posko ini, kami mengimbau kepada para penghobi atau pemelihara ikan berbahaya agar menyerahkan ikan tersebut kepada kami. Nantinya, ikan tersebut akan dimusnahkan atau bahkan dilakukan treatmen-treatmen lanjutan,” ujar Giri.

Ia mengingatkan, bagi siapapun yang memelihara ikan yang berbahaya tersebut harus mengantongi izin dari pemerintah. Larangan bagi masyarakat melepas ikan-ikan tersebut sudah diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2004 yang diubah dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. 

“Tidak hanya UU tersebut tetapi juga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2014. Ikan berbahaya itu antara lain ikan Aligator, ikan Piranha, ikan Sapu-Sapu, ikan Arapaima, ikan Redtail, ikan Tiger Catfish, ikan Tomang, dan ikan Jaguar,” pungkas Giri.

Mesti Gencarkan Sosialisasi 

Anggota DPRD Sanggau, Konggo Tjintalong Tjondro meminta BKIPM Entikong terus melakukan sosialisasi guna mengantisipasi peredaran jenis ikan berbahaya di Kabupaten Sanggau. 

“Sosialisasi mesti gencar dilakukan. Karena bisa saja, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui larangan tersebut dan ancaman pidana bagi yang melanggarnya,” ujar legislator Partai Golkar ini.

Terlebih, kata Konggo, ada batas waktu penyerahan ikan berbahaya ke posko penyerahan BKIPM yakni mulai dari tanggal 1-31 Juli 2018. “BKIPM juga perlu menempel brosur atau memasang spaduk di lokasi-lokasi strategis di Sanggau yang berisi imbauan dan laranga (memelihara ikan berbahaya) itu,” sarannya.

Kepada masyarakat atau kolektor yang memiliki ikan berbahaya, politisi daerah pemilihan Kapuas ini juga meminta agar segera menyerahkannya kepada pihak BKIPM. “Jangan pelihara ikan berbahaya secara diam-diam atau tanpa izin. Lebih baik serahkan saja ke BKIPM,” pungkas Konggo. (jul/jek)