q Suara Pemred − Durian Ditebang, Komunitas Hilang

Durian Ditebang, Komunitas Hilang

Sanggau

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 674

Durian Ditebang, Komunitas Hilang
Grafis Koko (Suara Pemred)
Aktivis Yayasan Titian Lestari, Sulhani
"Tidak hanya di alam, hutan hak yang masuk pekarangan juga mempunyai aturan tersendiri. Apakah pohon itu ditanam, atau tumbuh sendiri."

Kapolres Sanggau, AKPB Imam Riyadi
"Tidak ada aturan yang dilanggar sehingga kita lepaskan."

SANGGAU, SP – Izin penebangan hutan di Kalimantan Barat harus dievaluasi. Pasalnya, pohon durian yang buahnya punya nilai ekonomis, nyatanya masih banyak ditebang. Meski masuk dalam jenis kayu yang harus menggunakan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU), tetap saja perlu perhatian lebih dalam. 

Contohnya terlihat dalam pengamanan Polres Sanggau. Sebanyak 12 truk bermuatan kayu durian yang sempat ditahan sejak Minggu (4/11), akhirnya dilepas, Jumat (9/11).

Kasat Reskrim Polres Sanggau, AKP Haryanto menerangkan, dilepasnya 12 truk kayu durian tersebut, usai hasil pengujian, pengukuran dan pengenalan kayu dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) di Pontianak didapat. 

“Sebagaimana yang telah disampaikan Pak Kapolres kemarin (13/11). Menurut keterangan ahli bahwa dokumen, jumlah dan jenis kayu tersebut sesuai dan tidak ada pelanggaran. Sebagaimana BA (Berita Acara) keterangan ahli (dari BPHP),” katanya, Rabu (14/11).

Dari keterangan BPHP, kayu tersebut sah. Nota angkutan hasil hutan budidaya, surat keterangan tanah, surat pernyataan penguasaan tanah dan sketsa tanah juga ada.

Kapolres Sanggau, AKPB Imam Riyadi sebelumnya menyatakan kayu-kayu itu berasal dari Kapuas Hulu dan Melawi. Penangkapan bermula dari informasi masyarakat terkait maraknya penyalahgunaan dokumen membawa kayu. Di mana fisiknya kayu durian, namun disalahgunakan beberapa kayu jenis campuran.

“Memang di situ dokumen durian semua, berdasarkan itulah kita ingin memastikan ada atau tidaknya penyalahgunaan dokumen,” terangnya.

Sopir truk telah diperiksa. Mereka pun meminta keterangan ahli dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) di Pontianak. Setelah melakukan pengukuran, disimpulkan kayu-kayu tersebut kayu jenis durian dan semuanya sah. Usai diamankan, polisi mempunyai waktu lima hari untuk melakukan pemeriksaan. 

“Tidak ada aturan yang dilanggar sehingga kita lepaskan. Inilah langkah-langkah Polres Sanggau dalam menyikapi informasi yang berkembang selama ini, terkait maraknya penyalahgunaan dokumen hasil hutan,” tutupnya.

Aktivis Yayasan Titian Lestari, Sulhani mengatakan, durian termasuk dalam hutan rakyat dan menjadi satu di antara 29 kayu yang masuk dalam kategori hutan hak. Pengangkutannya menggunakan nota.

Namun, modus yang selama ini masih terjadi adalah penebangan tanpa izin. Tak jarang masyarakat mengambil kayu di sekeliling perkebunan. Mereka menganggap itu kayu limbah.

“Biar pun itu kayu limbah, jika itu termasuk ke dalam kategori hutan negara dan hutan hak, mempunyai aturan tersendiri dalam pengambilannya,” katanya.

Tidak hanya di alam, hutan hak yang masuk pekarangan juga mempunyai aturan tersendiri. Apakah pohon itu ditanam, atau tumbuh sendiri. “Saya melihat sendiri di Kalimantan Barat, hal-hal semacam ini masih sering terjadi,” katanya.

Saat ini, Kalbar mempunyai Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK). Jika pengusaha mengetahui aturan tersebut, kemungkinan besar mereka punya persyaratan yang benar. Namun di luar sistem, pasti banyak dokumen pendukung tak dilengkapi.

“Kasus yang paling banyak ditemukan memang tidak ada dokumen. Termasuk untuk kayu cerucuk, papan dan kayu olahan lainnya harusnya juga dilengkapi dengan dokumen,” katanya.

Hanya saja, kadang dengan alasan untuk kebutuhan lokal, aparat membiarkan. Seharusnya pembiaran ini tidak boleh terjadi.

Di Kalbar, kasus illegal logging kerap terjadi di Kapuas Hulu dan Ketapang. Ada pula beberapa di Bengkayang, namun dalam lingkup kecil. Namun dari tahun ke tahun, ada tren penurunan. Penggundulan hutan tak semasif sebelum tahun 2000-an.

“Kalau dulu yang terlibat hampir seluruh pihak, mulai dari rakyat, pengusaha sampai aparat. Namun, sekarang hal itu sudah jarang terjadi, paling hanya personal saja,” katanya.

Salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Landak, Hamdani Jalil mengatakan, potensi illegal logging di Landak masih ada. Terutama di desa-desa.

"Sekarang tergantung bagaimana aparat desa setempat untuk menanggulangi. Tokoh masyarakat pun punya peranan penting, untuk menanggulangi maraknya praktik illegal logging tersebut," ujar Hamdani.  

Menurutnya, penanggulangan juga tidak terlepas dari peran aparat penegak hukum, seperti TNI/Polri dan lembaga penegak hukum lainnya. Institusi penegak hukum merupakan pihak yang berkompeten untuk menangani kasus. 

“Mereka harus tegas terhadap pelaku illegal logging ini," pintanya.

Termasuk para aparat penegak hukum yang bermain dalam illegal logging, harus ditindak.

"Paling tidak atasannya bisa memberikan teguran kepada bawahannya yang ikut bermain dalam praktik tersebut. Atasan harus tegas terhadap bawahannya," harapnya.

Tren Berkurang

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengatakan sejak 2015 hingga sekarang jumlah kasus illegal logging berkurang. Pada 2015, kasus illegal logging masih mencapai jutaan hektare. Pada 2016, angkanya menurun tinggal sekitar 600 ribuan hektare, dan pada 2017 jadi 470 ribuan hektare. 

Meski mengalami penurunan, bukan berarti Kementerian tak mengalami kesulitan dalam menelusuri kasus tersebut. Menurut Siti, tak gampang menelusuri kasus pembalakan liar. 

"Sistem illegal logging kita ini kan metamorfosisnya tinggi. Mula-mula orangnya masuk, merambah, habis merambah tiba-tiba dapat izin kebun, atau tambang. Sudah begitu ditingkatkan lagi dapat izin tata ruang. Jadi nggak gampang ya menelusurinya," kata Siti.

Masalah lainnya adalah latar belakang pelaku illegal logging. Ketika pelaku adalah perusahaan, Kementerian LHK dan aparat bisa menindak dengan tegas. Namun, ketika pelaku adalah rakyat, kementerian harus mencari tahu alasan mereka melakukan pembalakan. 

"Kita harus tahu kenapa, apakah rakyat sudah ada lebih lama di situ, apa tidak ada penghidupan lain. Maka pemerintah perlu mencarikan skema-skema yang lain. Misalnya dengan hutan sosial dan sebagainya," tutur Siti. 

Menurut Siti banyak pelaku pembalakan liar terungkap saat terjadi kebakaran hutan. Mereka tertangkap ketika Satgas Terpadu KLH, yang bekerja sama dengan TNI, Polri, dan BNPB, melakukan patroli. Patroli yang dilakukan Satgas Terpadu, diklaim berhasil menyelamatkan sekitar 7 juta hektare lahan hutan. 

"Jadi kalau tidak ada patroli, nggak ada kontrol lapangan tidak ada law enforcement ya mungkin (pembakaran hutan) akan terus-terusan," ungkapnya. 

Patroli rutin oleh Satgas Terpadu didukung oleh hakim yang kian objektif berhasil menumbuhkan efek jera terhadap pelaku pembalakan liar. "Saya berterima kasih kepada mereka," ujar Siti.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah berkomitmen untuk terus menjaga kelestarian lingkungan hidup dan meningkatkan ruang hijau di beberapa wilayah di Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan tidak mengampuni siapa saja yang terbukti merusak hutan untuk menjual hasil kayunya tanpa izin pemerintah.

"?Saya hanya ingin menegaskan kembali arahan yang sudah saya sampaikan bahwa tidak ada kompromi untuk illegal fishing, illegal mining, juga illegal logging, yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang luar biasa," kata Jokowi.

Jokowi telah memperingatkan kepada jajaran yang berwenang untuk menjalankan secara tegas aturan-aturan yang ada dan menghukum para pelaku yang terbukti melakukan tindak perusakan alam. ?

"Tidak ada kompromi dan saya sudah perintahkan agar ada langkah-langkah yang tegas dalam penegakan hukum," tegasnya. (ant/din/dvi/jul/bls)

Evaluasi Izin 

Anggota DPRD Provinsi Kalbar, Suyanto Tanjung menilai kasus penangkapan 12 truk kayu yang terjadi di wilayah hukum Polres Sanggau, harus jadi perhatian terhadap kondisi ekploitasi hasil alam dan hutan di Kalbar saat ini. Meski kayu yang sempat ditahan dilepas kembali, tetap harus ada evaluasi terhadap izin eksploitasi kayu di Kalbar.

“Kalau dari sisi perizinan seperti yang disampaikan BPHP itu kan sah dokumennya, namun menurut saya persoalan kayu-kayu ilegal yang marak selama ini memang agak sulit diberantas, kalau kita tidak berkomitmen,” ujar Suyanto.

Di satu sisi, grup besar yang punya izin setiap tahun diberi jatah 50.000 bahkan sampai 100.000 kubik. Mirisnya, masyarakat sendiri ketika menebang kayu untuk kebutuhan seperti membangun rumah, justru ditangkap oleh aparat. Mereka dinilai tak memiliki izin.

“Jadi agak susah kalau kita tidak berkomitmen bersama-sama dalam hal ini,” keluh politisi Hanura ini.

Kaji ulang izin akan menghapus ketimpangan terhadap rakyat kecil yang acap jadi korban.

“DPRD Provinsi Kalimantan Barat telah menginisiasi lahirnya Perda baru untuk hutan/hasil kayu hutan. Perdanya lagi kita godok dan kita bahas . Mudah-mudahan dengan lahirnya Perda itu bisa mengatur persoalan ini,” harapnya.

Terhadap kayu durian yang dibawa, Suyanto meminta kaji ulang. Pasalnya, butuh waktu lama untuk durian tumbuh. Terlebih jika dirawat baik, buahnya jauh bernilai.

“Pertanyaannya, adakah penanaman kembali? Kalau ndak ada, kan punah juga nanti. Beli durian di Malasysia satu kilo Rp300 ribu, jadi jangan sampai kita semua repot nanti,” katanya.

Dia meminta pemerintah serius mengurusi.

“Dan jadi pertanyaan kita juga, betul ndak kayu yang ditangkap itu kayu durian, sesuai tidak peruntukannya atau izinnya,” tutupnya. (nak/bls)