q Suara Pemred − Walhi: Polres Sanggau Wajib Jelaskan Asal Usul Kayu

Walhi: Polres Sanggau Wajib Jelaskan Asal Usul Kayu

Sanggau

Editor Angga Haksoro Dibaca : 116

Walhi: Polres Sanggau Wajib Jelaskan Asal Usul Kayu
Pontianak SP - Sebagai bagian dari upaya antisipasi, langkah Polres Sanggau memeriksa 12 truk pengangkut kayu olahan pada Minggu (4/11) adalah tindakan wajar

Adam dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai polisi memiliki kewenangan dan kewajiban mengantisipasi tindak pelanggaran. Selagi upaya tersebut dilakukan untuk menegakkan aturan, tentu upaya tersebut patut diapresiasi.

Namun demikian, menurut Adam, yang tidak biasa adalah lamanya proses pemeriksaan hingga 5 hari. Polsek Sanggau juga tidak menyertai penjelasan memadai soal asal usul kayu olahan yang diangkut 12 truk tersebut.
  Menurut Adam, polisi wajib melakukan hal itu agar niat penegakan hukum tidak teranulir oleh sikap pesimisis publik terhadap komitmen penegakan hukum.

Bila melihat Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/menhut-ii/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak, ada aturan soal penjelasan asal usul kayu.


Dalam peraturan itu disebutkan, bahwa Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) adalah surat keterangan yang menyatakan sahnya pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat. Terdapat 21 jenis kayu bulat dan atau kayu olahan yang pengangkutannya menggunakan SKAU, termasuk jenis kayu durian.

Pada sisi lain, fenomena penebangan pohon durian untuk diambil kayunya saat ini masif dilakukan. Umumnya pohon durian berada dalam hutan hak seperti kebun dan atau tembawang yang dimiliki masyarakat secara komunal.   Selain menjadi tanaman yang memiliki nilai ekonomis, jenis pohon durian yang tumbuh di tembawang juga penyangga wilayah sekitar.

Bahkan menjadi sumber informasi sejarah asal usul dan identitas sekaligus ‘pemersatu’ masyarakat di komunitas.   Bila fenomena penebangan pohon durian terus terjadi, dapat kita bayangkan bagaimana dampak jangka panjangnya, terutama bagi masyarakat komunitas.

Karenanya, situasi ini penting menjadi perhatian dan keprihatinan bersama. Berharap, hal ini juga dapat menjadi perhatian khususnya pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Pengawasan hutan sebagaimana dalam regulasinya menjadi kewajiban pemerintah.

Terkait dengan modus eksploitasi hutan dalam kawasan yang biasa ditemui adalah penebangan yang menggunakan dan atau mengatasnamakan masyarakat lokal. Tapi sesungguhnya demi keuntungan segelintir pemodal.

Di lapangan  dapat ditemui praktik alih fungsi kawasan untuk kepentingan pemodal dalam mengembangkan usaha yang justru terkesan menjadi hal biasa.
  Sementara lemahnya pengawasan hingga penindakan atas potensi pelanggaran hukum yang dilakukan kelompok usaha atau korporasi dalam menjalankan usahanya selama ini, belum sungguh mendapat perhatian serius.

Narasumber:  Adam (Walhi)