q Suara Pemred − Panwaslu Deklarasi Tolak Politik Uang dan SARA

Panwaslu Deklarasi Tolak Politik Uang dan SARA

Singkawang

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 260

Panwaslu Deklarasi Tolak Politik Uang dan SARA
DEKLARASI – Peserta membubuhkan tanda tangan di deklarasi tolak dan lawan politik uang serta politisasi Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA) untuk Pilkada 2018 berintegritas, di Hotel Dangau Singkawang, Rabu (14/2). (SP/Rudi)

Masyarakat Diminta Ikutn Serta Lakukan Pengawasan


Ketua Panwaslu Singkawang, Zulita
"Bila menemukan ada politik uang atau politisasi SARA segera laporkan kepada pihak yang berwenang"

SINGKAWANG, SP - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Singkawang menggelar deklarasi tolak dan lawan politik uang serta politisasi Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA) untuk Pilkada 2018 berintegritas, Rabu (14/2).

Ketua Panwaslu Singkawang, Zulita mengatakan, deklarasi sebagai wujud pencegahan agar masyarakat Singkawang paham yang dimaksud politik uang, dan politisasi SARA saat pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar berkampanye. 

"Karena memang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sudah jelas bahwa salah satu tugas kita adalah menyosialisasikan dan melawan politik uang maupun politisasi SARA," katanya.

Masa kampanye Pemilu berdasarkan jadwal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dimulai, Kamis (15/2). Zulita berharap selama masa kampanye hingga hari pemilihan, tidak terjadi politik uang dan politisasi SARA di Kota Singkawang. 

Panwaslu Singkawang juga mengimbau warga untuk dapat berperan melakukan pengawasan saat Pilkada berlangsung. Ini juga untuk mengatasi kendala akan minimnya jumlah sumber daya manusia yang ada di Panwaslu Singkawang.

"Bila menemukan ada politik uang atau politisasi SARA segera laporkan kepada pihak yang berwenang," pintanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolres Singkawang, AKBP Yuri Nurhidayat mengingatkan kepada masyarakat dan Paslon untuk tidak membawa isu SARA saat berkampanye di masyarakat.

"Kami akan menindak tegas bagi siapa pun yang coba-coba memainkan isu SARA di Kota Singkawang," ujarnya.

Dia mengingatkan, agar masyarakat Singkawang bisa memilih calon pemimpin bukan karena uang, suku, agama dan lainnya.

"Tapi pilihlah calon pemimpin yang betul-betul bisa mengayomi dan melindungi semua agama, suku dan ras yang ada di Kalbar," pintanya.
Sementara staff ahli Wali Kota Singkawang, Martinus Missa mengatakan, politik uang dan SARA merupakan racun demokrasi yang dapat merusak demokrasi negara.

"Selain itu isu tersebut juga dapat merusak peradaban dan menghancurkan sendi-sendi kebangsaan," katanya.

Maka dari itu, kepada seluruh kandidat yang akan bertarung dalam Pilgub 2018 diharapkan untuk lebih kepada mengunggulkan program, konsep dan gagasan.

"Sehingga tujuan dari Pilkada serentak nanti dapat melahirkan seorang pemimpin yang amanah dan betul-betul mampu menyerap dan mensejahterakan masyarakat yang ada di Kalbar," ujarnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut, perwakilan Kodim 1202/Singkawang dan partai politik, organisasi masyaraat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan masyarakat.

Merusak Kehidupan Masyarakat


Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Pemuda Lintas Agama (FKPELA) Kota Singkawang, William Soumokil mengatakan, politisasi SARA dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat.

“Jika ini tidak diantisipasi, dampaknya akan sangat berbahaya. Bukan hanya untuk demokrasi, tapi juga  berdampak ke masyarakat,” katanya.

Karenanya, ia berharap, pihak berwajib untuk benar-benar serius menangani jika nantinya ditemukan oknum yang menyebarkan isu SARA di Pigub Kalbar 2018.

"Maka dari itu, kita berharap dan menyerukan agar pihak yang berwajib benar-benar menindak tegas kepada mereka-mereka yang memainkan isu SARA di dalam Pilkada Kalbar 2018," pungkasnya. (rud/jee)