Pengadaan Lahan Parkir Kridasana Diduga Bermasalah

Singkawang

Editor K Balasa Dibaca : 658

Pengadaan Lahan Parkir Kridasana Diduga Bermasalah
Lahan Parkir Kridasana Singkawang
SINGKAWANG, SP – Pengadaan tanah untuk lahan parkir di dekat Stadion Sepakbola Kridasana, Kota Singkawang senilai Rp12 miliar, diduga bermasalah. Pembayaran ganti rugi lahan seluas 6.881 meter dinilai terlampau tinggi, yakni Rp1,7 juta per meter.

Dugaan perkara tersebut, telah dilaporkan empat pegiat anti korupsi yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Hukum (MPH) Kota Singkawang, belum lama ini. Kini mereka mempertanyakan kelanjutan penanganan kasus tersebut.

"Kami sudah menyambangi Kejaksaan Tinggi Kalbar dengan tujuan untuk konfirmasi ulang penanganan kasus-kasus yang pernah dilaporkan. Sekaligus melaporkan ulang dugaan tindak pidana korupsi di Kota Singkawang," kata Juru Bicara Forum Masyarakat Peduli Hukum Kota Singkawang, Kristian, Jumat (23/11).

Pihaknya sudah menemui Kasi Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalbar untuk mengkonfirmasi sejumlah aduan terkait dugaan tindak pidana korupsi di Singkawang.

"Ada beberapa hal yang dipertanyakan dan dicatat untuk dilakukan penelusuran kembali terhadap penanganan kasus khususnya di Kota Singkawang, mengingat Kasi Penyidikan Kejaksaan Tinggi Kalbar baru beberapa bulan menjabat," ujarnya.

Dia mengakui, saat ini fokusnya memang pada pengadaan lahan parkir Kridasana yang terindikasi melampui batas kewajaran dalam pembebasan lahan. Apalagi berdasarkan informasi yang didapat, bahwa Kejaksaan Tinggi Kalbar sedang melakukan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) dan juga telah meninjau ke lapangan.

Untuk itu, pihaknya juga bersedia membantu sekaligus mengawal penanganan kasus pengadaan lahan parkir Kridasana seluas 6.881 meter per segi tersebut, yang informasinya telah direalisasikan Rp12 miliar.

"Jika memang benar, maka asumsinya rata-rata Rp1,7 juta per meter per segi, dan tentunya sangat jauh melampui Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah sekitar lahan walaupun dibenarkan Tim Appraisal melakukan pembanding dengan harga pasar," jelasnya.

Pada kesempatan itu juga pihaknya telah menyampaikan bukti-bukti tambahan yang memperkuat indikasi pengaturan harga tanah yang disepakati tidak melalui penilaian yang objektif.

Artinya, dia menduga, bahwa Tim Pengadaan Tanah dan Tim Appraisal hanya mengklaim apa yang telah diputuskan sebelumnya, terkait harga. Dan dia tidak ingin kasus-kasus yang pernah dilaporkan dan telah ditangani baik yang masih dalam tahap pengumpulan bahan keterangan, penyelidikan dan penyidikan di Kejaksaan Tinggi Kalbar hilang begitu saja.

Maka dari itu, diperlukan kepastian hukum baik bagi pelapor maupun pihak terlapor. "Kami sangat berharap transparansi dalam penanganan kasus yang ditangani, khususnya yang menyangkut Kota Singkawang," katanya.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Singkawang, Sumastro, saat dikonfirmasi, enggan memberi penjelasan terkait proses pengadaan tanah tersebut. “ Tanya saja sama orang yang melaporkan,” ucapnya.

Namun di laporan Antarakalbar.com, pada Minggu, 17 Januari 2016, Sumastro menyebut, pengadaan tanah seluas 7.000 meter persegi, untuk lahan parkir di dekat Stadion Kridasana Singkawang dilakukan tahun 2015, dengan nilai Rp11 miliar, yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Menurut dia, harga tersebut, telah melewati negosiasi dengan pemilik lahan. "Kita sudah lalui semua tahapan prosedur dan aturan yang berlaku dalam hal pengadaan tanah. Tak ada satu item (tahapan) pun yang terlewati," tuturnya.

Pihaknya juga mengaku, dalam pengadaan lahan merupakan bagian menjalankan amanat Peraturan Daerah (Perda) tentang Perparkiran.

Kemudian dikaitkan dengan penyediaan kawasan ruang terbuka hijau di kota Singkawang. Pengadaan lahan parkir diperlukan, karena ini untuk manajemen perparkiran kota ini di tengah banyaknya kemacetan yang diantaranya disebabkan kurangnya lahan parkir sehingga banyak yang menggunakan badan jalan raya.

Selain untuk menyiapkan area parkir jika ada even besar di Kota Singkawang. Ke depannya juga telah ada konsep mengenai penataan parkir.

"Sekarang sudah ada lahannya, tinggal selanjutnya akan kita siapkan sedemikian rupa. Dan ini nantinya akan menjadi aset Kota Singkawang yang ke depannya, harganya bisa lebih dari sekarang kita beli," katanya.

Siap Terima Laporan
Terpisah, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, Baginda L Gaol ketika dikonfirmasi wartawan saat dirinya berkunjung ke Singkawang, Rabu (21/11) kemarin, mengakui belum ada menerima laporan terkait persoalan lahan parkir Kridasana.

"Belum ada kita terima, tapi saya minta tolong dikawal ya," kata Baginda mengarahkan kepada jajarannya yang ada di Kejaksaan Negeri Singkawang.

Dia juga meminta agar jajarannya di Kajati untuk mengecek apakah ada informasi tersebut disampaikan ke Kejaksaan Tinggi.

Kepala Kejaksaan Negeri Singkawang, Jerryanto Tulungalo mengatakan, jika pihaknya siap menerima informasi yang dilaporkan baik pengaduan secara tertulis maupun lisan.

"Jadi jika memang ada laporan dari masyarakat akan kita teliti dan kita proses jika memang ada indikasi kerugian negara," katanya.

Menurutnya, dari laporan itu nanti akan pihaknya telaah lebih lanjut. "Jika memang ditemukan ada indikasi maka akan kita lakukan penyelidikan," ujarnya. Dan sebaliknya, jika tidak ditemukan indikasi maka tidak bisa dilakukan penyelidikan. (rud/ang)