Bengkayang post authorKiwi 01 Desember 2020 66

Legislatif dan Eksekutif Setujui Raperda APBD Bengkayang TA 2021

Photo of Legislatif dan Eksekutif Setujui Raperda APBD Bengkayang TA 2021 FOTO BERSAMA – Ketua DPRD Bengkayang, Fransiskus dan Pj Bupati Bengkayang, Yohanes Budiman foto bersama usai pengesahan Raperda APBD Bengkayang Tahun 2021 menjadi Perda, di gedung DPRD Bengkayang, Senin (1/12).

BENGKAYANG, SP – DPRD dan Pemkab Bengkayang menyetujui rancangan peraturan daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 menjadi peraturan daerah (Perda).

Persetujuan disampaikan dalam Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021, di gedung DPRD Bengkayang, Senin (30/11).

Ketua DPRD Bengkayang, Fransiskus mengatakan pengambilan keputusan telah memperhatikan asas transparansi, serta kebersamaan antara pihak legislatif dan eksekutif.

"Sebelum diambil keputusan telah melewati penyampaian laporan pimpinan komisi, gabungan komisi, panitia khusus (pansus), fraksi, dan permintaan persetujuan dari semua anggota DPRD baik badan anggaran, TAPD Bengkayang,  dan terakhir pendapat bupati," ucap Fransiskus.

Pengambilan keputusan, kata Fransiskus juga sudah melalui pembahasan dan mekanisme, mulai dari Penyampaian Nota Pengantar Bupati terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platfon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), penandatanganan nota kesepakatan antara Pemkab dan DPRD tentang Kebijakan KUA dan PPAS.

"Puji syukur semua proses berjalan baik dan lancar sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan tata tertib DPRD Bengkayang,” tutur Fransiskus.

Setelah disetujui DPRD bersama kepala daerah, Raperda disahkan menjadi Perda dan kemudian disampaikan ke Gubernur Kalbar untuk mendapatkan pengesahan paling lama tiga hari masa kerja.

Fransikus berharap keputusan yang ditetapkanberpihak dan bermanfaat untuk masyarakat Bengkayang.

“Keputusan ini merupakan bentuk nyata keseriusan serta kinerja DPRD dan pemerintah mewujudkan pembangunan yang lebih baik, demi menyejahterakan masyarakat Bengkayang,” sebutnya.

Sementara itu Pj Bupati Bengkayang, Yohanes Budiman mengatakan setelah penetapan APBD tahun 2021, Raperda masih akan dievaluasi Gubernur Kalbar. Hasil evaluasi kemudian ditetapkan dengan keputusan Gubernur Kalbar, setelah itu dibahas kembali bersama DPRD.

"Karena kedua lembaga ini sama-sama sepakat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, demi kepentingan masyarakat, dari berbagai perbedaan pandangan dapat diselesaikan, sehingga tercipta persepsi yang sama terhadap regulasi dan kebijakan daerah," ucap Yohanes.

Yohanes percaya Raperda APBD tahun anggaran 2021 telah dibahas sesuai mekanisme dan sesuai aturan perundang-undangan.

Mengingat sisa waktu melaksanakan kegiatan dalam dianggarkan APBD 2020 yang segera berakhir, Yohanes juga mengingatkan kepala OPD segera mempersiapkan dokumen dan melaksanakan kegiatan agar program dan kegiatan, serta belanja yang dianggarkan selesai tepat waktu.

"Saya minta kepala OPD maksimalkan sisa waktu yang ada, guna memacu penyerapan anggaran baik fisik maupun keuangan. Sehingga akhir tahun anggaran 2020 penyerapannya maksimal dan tidak terjadi masalah dikemudian hari," pintanya.

Yohanes juga menegaskan agar kepala OPD berhati-hati dan bertanggung jawab menggunakan anggaran. Hindari kesalahan, lakukan penghematan belanja yang tidak prioritas, dan prioritaskan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan ke masyarakat dimasa pandemi Covid-19.

"Kepada OPD pengelola DAK, saya instruksikan agar meningkatkan koordinasi dengan lembaga atau kementerian terkait. Agar program yang dibiayai dari DAK dapat direncanakan dengan baik," tuturnya.

Selain itu, Yohanes juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban di Bengkayang. Sehingga pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember 2020 berjalan aman, lancar dan kondusif.

“Tak kalah penting selalu patuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19,” pungkasnya. (nar)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda