Bengkayang post authorKiwi 01 Desember 2021

Legislatif dan Eksekutif Setujui 20 Propemperda Bengkayang Tahun 2022

Photo of Legislatif dan Eksekutif Setujui 20 Propemperda Bengkayang Tahun 2022 DPRD Kabupaten Bengkayang menggelar sidang paripurna terkait laporan Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) terhadap penetapan 20 Program Pembentukan Perda (Propemperda) Kabupaten Bengkayang tahun 2022 di Aula Sidang Paripurna DPRD Bengkayang

BENGKAYANG, SP - DPRD Kabupaten Bengkayang menggelar sidang paripurna terkait laporan Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) terhadap penetapan 20 program pembentukan perda (Propemperda) kabupaten Bengkayang tahun 2022. Adapun, rapat tersebut digelar di Aula Sidang Paripurna DPRD Bengkayang, kemarin siang.

Turut hadir dalam giat tersebut, Bupati Bengkayang, Forkopimda Kabupaten Bengkayang, OPD di lingkungan Pemkab Bengkayang, anggota Bapemperda Kabupaten Bengkayang, jajaran DPRD kabupaten Bengkayang, serta beberapa tamu undangan dari unsur terkait lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang, Fransiskus mengatakan sidang paripurna menyangkut penetapan Propemperda tersebut dilaksanakan mengacu pada peraturan Pasal 149 ayat 1 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan yang paling akhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Dimana disitu ditegaskan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran, maupun pengawasan," kata Fransiskus.

Dia menuturkan, ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam rangka representasi rakyat di kabupaten/kota. Selain itu, sambungnya, DPRD sebagai wakil rakyat memiliki wewenang sebagai perantara antara Kepala Daerah dan masyarakat dalam memberi dukungan terhadap kebijakan politik maupun kebijakan yang hendak diambil kepala daerah.

"Tentunya harus pastikan setiap kebijakan yang diambil harus demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kabupaten Bengkayang. Dengan syarat tidak bertetangan dengan hukum dan kepentingan umum," jelasnya.

Terkait hal itu, Fran mengatakan bahwa Bapemperda Bengkayang sebelumnya telah koordinasi dengan perangkat daerah terkait, guna melakukan pengharmonisasian terhadap berbagai program pembentukan peraturan daerah kabupaten Bengkayang tahun 2022. Ini dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 peraturan Mendagri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk daerah, dalam hal ini Propemperda.

"Tentunya kita harap disini penetapan skala prioritas terkait pembentukan rancangan Perda sudah memenuhi kriteria yang telah diamanatkan sesuai dengan Pasal 15 ayat 5 huruf a sampai d Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk," harapnya.

Disisi lain, Fransiskus juga menjelaskan bahwa dari rapat koordinasi yang telah dilakukan pihak Bapemperda bersama bagian hukum sekretariat daerah Kabupaten Bengkayang, telah disepakati sebanyak 20 Raperda kabupaten Bengkayang tahun 2022. 20 Raperda tersebut, sambungnya, terdiri dari 3 rancangan Perda inisiatif DPRD Kabupaten Bengkayang, 14 rancangan Perda prakarsa Pemkab Bengkayang, dan 3 rancangan Perda kumulatif terbuka.

"Kita pastikan bahwa program pembentukan Perda Kabupaten Bengkayang tahun 2022 tersebut sudah memenuhi kaidah penyusunan program pembentukan Perda," tuturnya.

"Sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah," terangnya.

Sementara itu, Ketua Bapemperda Kabupaten Bengkayang, Nikolas mengungkapkan setelah melalui dua kali pembahasan, maka disepakati sebanyak 20 Raperda. Dimana 17 diantaranya merupakan Raperda prioritas dan 3 lainnya memuat Raperda kumulatif terbuka.

Dia juga membeberkan isi keseluruhan Raperda yang sebelumnya telah disepakati. Dengan rincian Perda Prioritas meliputi tentang ketahanan keluarga, kelembagaan masyarakat adat, kabupaten layak anak, penyelenggaraan layanan persetujuan gedung dan retribusi persetujuan pembangunan gedung, rencana tataruang wilayah kabupaten Bengkayang tahun 2014-2034, perusahaan umum daerah Bumi Sebalo mandiri, perusahaan perseroan daerah, perlindungan hutan dan air baku, penyertaan modal pada perusahaan daerah, retribusi pelayanan kebersihan, pengelolaan sampah, retribusi pengelolaan limbah cair, sistem pemerintahan berbasis transaksi elektronik, tata cara pemilihan pemberhentian maupun pelantikan kades, pembentukandan susunan perangkat daerah, tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, retribusi penggunaan tenaga kerja asing.

Sementara untuk 3 Raperda kumulatif terbuka lainnya, meliputi Raperda tentang pendapatan dan belanja daerah. Kemudian Raperda akibat kerjasama dengan pihak lain. Serta Raperda untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, dan bencana alam.

"Mengenai Raperda kumulatif terbuka bisa dilakukan untuk daerah, dengan ketentuan apabila daerah sangat membutuhkan produk hukum yang bersifat urgent atau mendesak," jelas Nikolas. (Nar)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda