Bengkayang post authorKiwi 16 Oktober 2020 96

DPRD Bengkayang Berencana Bentuk Pansus Aset

Photo of DPRD Bengkayang Berencana Bentuk Pansus Aset

Bengkayang,SP- Wakil Ketua DPRD kabupaten Bengkayang, Esidorus menyatakan, DPRD rencananya akan membentuk pansus aset. Hal tersebut disampaikan Esidorus, pasca pernyataan PJ Bupati Bengkayang, Yohanes Budiman kemarin dalam kegiatan paparan rencana kerja tahun 2021, yang diselenggarakan oleh BPKAD.

Dalam acara tersebut, Pj Bupati menyatakan bahwa penataan aset pemerintah kabupaten Bengkayang masih 'amburadul', salah satu contoh kecilnya terkait penataan aset mobil dinas di setiap OPD.

Pj Bupati Bengkayang Yohanes Budiman menyatakan, dari laporan BPK RI memang banyak yang harus dibenahi dan dilakukan di kabupaten Bengkayang, khususnya dalam penataan aset. Yang pertama, Bengkayang selama ini belum pernah menyusun pedoman penghapusan aset. Padahal kata Ia, hal itu bisa dilakukan lebih awal sebenarnya, tetapi ternyata dari berdiri kabupaten Bengkayang sampai hari ini belum pernah dilakukan.

"Itukan melalui Perbup pedoman penghapusan aset. Itu belum lagi kita bicara penataan aset yang lain seperti tanah, berdasarkan informasi BPK kemarin sekitar 1000an lebih belum diterbitkan sertifikatnya. Belum lagi bicara penataan aset yang kecil-kecil, yang ada di OPD-OPD yang menjadi tanggungan kepala OPD sebagai kuasa pengguna barang," ucapnya.

Yohanes berpesan kepada Sekda untuk pertama melakukan penertiban di setiap OPD, termasuk kendaraan dinas, jangan sampai tidak tercatat dan sebagainya. Atau ada kendaraan dinas yang tidak termonitor, ada yang belum bayar pajak, dan sebagainya.

"Jadi kita minta tertibkan hal-hal yang kecil seperti itu," pinta Yohanes.

Lanjut Dia, jika penertiban itu mulai dilakukan, maka dengan pelan-pelan Bengkayang nantinya akan menuju status keuangan yang lebih baik. Karena sampai saat ini, di Kalbar terkhusus Bengkayang menurut BPK RI berada dalam kelompok yang opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bersama kabupaten Kayong Utara.

"Saya kira harus ada lompatan status seperti kabupaten lainnya, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," harap Yohanes.

Memang kata Ia, selama ini kendala untuk mendapatkan WTP sangat berpengaruh dari penataan aset. "Kendalanya memang di aset, sehingga kedepan bisa menuju laporan keuangan yang baik," tambahnya.

Yohanes pun menghimbau kepada pengurus barang terutama kepada sekretaris untuk harus membaca aturan dan dipahami. Kemudian mengontrol pengurus barang, pengurus barang juga dilatih supaya memiliki kompetensi dalam mengurus barang. Tetapi kontrol teknis tetap ada di Sekretaris, dan Kepala OPD bertanggung jawab.

"Saya harap kedepan ada lompatan-lompatan yang dilakukan terutama di pengelolaan aset," imbuhnya.

Yohanes Budiman, yang baru menjabat sebagai Pj Bupati Bengkayang kurang lebih tiga Minggu ini akan melakukan pengecekan langsung di setiap OPD, terkait dengan kendaraan dinas.

“Mulai minggu ini Saya mau cek nanti di OPD satu persatu apakah ada kendaraan dinas yang masih berhutang pajak, karena yang Saya tahu setiap OPD memiliki anggaran untuk pemeliharaan kendaraan dinas. Jangan sampai kita menyuruh masyarakat membayar pajak sementara kita sendiri tidak memberi contoh yang baik,” ucap Yohanes.

Penataan aset pemda Bengkayang dinilainya masih sangat amburadul. Banyak kendaraan dinas yang dibawa pulang beserta BPKB nya.

"Belum lagi jika membicarakan kendaraan dinas yang dibawa pulang, dan BPKB nya juga dibawa pulang. Bayangkan, bisa saja kalau orang punya niat jahat kemudian dilelangnya kendaraan dinas yang notabenenya aset milik Pemda Bengkayang, bisa saja terjadi. Atau misalnya, cerita disalah satu Kabupaten dimana kendaraan dinas digunakan untuk mengangkut sesuatu yang illegal dan itu ditangkap oleh pihak berwenang. Itu artinya penataan asetnya masih sangat amburadul," tuturnya.

Yohanes meminta, kepada OPD agar mengecek kendaraan dinas yang ada di OPD. Ia tidak mau dengar masih ada OPD yang tidak membayar pajak kendaraan dinas, karena Ia tahu setiap tahunnya ada anggaran untuk pemeliharaan kendaraan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD kabupaten Bengkayang, Esidorus mengaku sangat mendukung upaya Pj Bupati Bengkayang dalam melakukan penataan aset. Karena menurutnya, hal tersebut salah satu penyumbang predikat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"DPRD Kabupaten Bengkayang sangat mendukung upaya Pj Bupati Bengkayang terkait penataan aset. Karena hal ini menjadi salah satu penyumbang predikat pono Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK terhadap kabupaten Bengkayang," ucapnya.

Kata Esidorus, DPRD kabupaten Bengkayang juga terus berupaya bersama Pihak Pemda Bengkayang untuk mencari solusi konkrit penyelesaian aset dengan berencana membentuk Pansus tentang Aset.

"Semoga dengan apa yang telah dilakukan Pj.Bupati ini membuahkan hasil yang baik. Dan saya mengajak semua elemen yang terkait ikut membantu upaya dari pemda Bengkayang dalam menyelesaikan permasalahan aset," pintanya.

Terpisah, Plt. Kepala BPKAD kabupaten Bengkayang, Yakobus menjelaskan dan meluruskan, bahwa memang banyak aset pemerintah kabupaten Bengkayang yang sudah tidak dapat dimanfaatkan terutama kendaraan dinas, yang mestinya sudah harus dipindahtangankan, baik melalui penjualan melalui lelang maupun penghapusan langsung.

Kemudian terkait dari aspek regulasi, kata Ia sudah ada diatur secara teknis dan detil oleh Permendagri nomor 19 tahun 2016. Tetapi Ia yakin banyak pimpinan OPD selaku pengguna barang belum membaca peraturan tersebut. Perda terkait aset sudah ada, yakni Perda nomor 8 tahun 2018 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Hanya saja kata Ia, penataan aset yang belum berjalan maksimal.

"Memang diakui penataan aset kita belum berjalan maksimal. Saya yakin banyak dari pimpinan OPD selaku pengguna barang yang belum pernah membaca peraturan ini, oleh karenanya kami memandang perlu sosialisasi seperti yang dilakukan kemarin," ucapnya.

Lanjut Yakobus, dengan adanya pemahaman bersama dan semangat untuk perbaikan ia optimis aset kabupaten Bengkayang akan tertata dengan baik, namun perlu waktu.

"Saya optimis aset kabupaten Bengkayang akan tertata secara bertahap dan pastinya perlu waktu," pungkasnya.

Lebih jauh, Yakobus yakin bahwa aset kabupaten Bengkayang masih ada tersimpan di OPD, hanya kondisi pasti sudah banyak yang berubah.

"Maka perlu segera diinventarisir oleh OPD supaya diketahui kondisi riil aset yang ada baik dari administrasi, fisik maupun pelaporannya," pinta Yakobus, yang juga merupakan Staf Ahli Bupati bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan.

Yakobus menambahkan, penataan soal aset juga menjadi salah satu prioritas dalam perubahan APBD 2020. Kemudian terkait perubahan APBD 2020 sudah dievaluasi Gubernur pada tanggal 16 Oktober, dan akan dilanjutkan dengan penetapan Perda-nya.

"Diharapkan pada Minggu keempat APBD perubahan sudah dapat dimulai. Sehingga kedepan penataan aset pemerintah daerah berjalan dengan maksimal," tutupnya. (Nar)

loading...

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda