Bengkayang post authorKiwi 22 September 2020 59

Paripurna DPRD dan Pemkab Terkait Raperda Perubahan  APBD 2020

Photo of Paripurna DPRD dan Pemkab Terkait Raperda Perubahan  APBD 2020 PARIPURNA – Plh Bupati Bengakayang, Obaja menyerahkan nota kesepakatan APBD-P tahun anggaran 2020 ke Ketua DPRD Bengkayang, Fransiskus usai rapat paripurna, Senin (21/9). ist

BENGKAYANG, SP - DPRD dan Pemkab Bengkayang menggelar rapat Paripurna Nota Pengantar Bupati Bengkayang Terhadap Raperda Perubahan APBD Bengkayang Tahun Anggaran 2020.

Ketua DPRD Bengkayang, Fransiskus mengatakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri, pengelolaan keuangan daerah perubahan APBD dapat dilakukan apabila perkembangan tidak sesuai dengan asumsi KUA.

Kemudian keadaan yang menyebabkan harus dilakukan penggeseran anggaran antar jenis belanja. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadan darurat dan luar biasa.

"Dalam perubahan APBD tahun anggaran 2020, DPRD telah melakukan pembahasan dengan badan anggaran dan tim anggaran Pemkab Bengkayang dan diperoleh kesepakatan bersama," kata Fransiskus, Senin (21/9).

Kesepakatan tersebut tertuang dalam nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platfon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) Perubahan APBD tahun anggaran 2020 dan telah ditandatangani pada 31 Agustus 2020.

"Berdasarkan KUA/PPAS Perubahan yang telah disepakati bersama kepala daerah dan DPRD menjadi pedoman penyusunan RKA-OPD ke seluruh OPD dan RKA-PPKD ke BPKAD Bengkayang," ucap Fransiskus

Sementara itu pelaksana harian (Plh) Bupati Bengkayang, Obaja mengatakan berdasarkan evaluasi pelaksanaan semester pertama APBD tahun 2020, perlu ada perubahan beberapa pos anggaran karena dampak Covid-19.

"Kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 memberikan dampak terhadap struktur APBD 2020," ucapnya.

Berdasarkan laporan realisasi penggunaan anggaran sampai dengan semester pertama tahun 2020, kata Obaja, penyerapan anggaran belum maksimal dilakukan oleh daerah. Realisasi pendapatan daerah baru mencapai 40,60 persen, sedangkan realisasi belanja daerah baru mencapai 23,75 persen.

"Hal ini tentu perlu mendapat perhatian serius dari semua OPD, khususnya realisasi  belanja langsung yang berhubungan dengan pelayanan ke masyarakat, penanganan kesehatan akibat Covid-19 dan penanganan dampak ekonomi," tuturnya.

Obaja menjelaskan beberapa kebijakan yang akan dijalankan dalam perubahan APBD Bengkayang tahun 2020 telah disusun dan dibahas oleh Tim Anggarn Pemerintah Daerah (TPAD) dan didukung  DPRD Bengkayang untuk dilaksanakan dalam sisa waktu beberapa bulan ke depan.

Obaja menjelaskan secara detail perubahan APBD Bengkayang tahun 2020 dimana, pendapatan semula dianggarkan sebesar Rp1.101,3 triliun, berkurang Rp78,3 miliar menjadi Rp1.022,9 triliun atau turun 7,12 persen.

Angka tersebut terdiri dari beberapa kelompok, misalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) semula ditargetkan sebesar Rp56,4 miliar berkurang sebesar Rp4,5 miliar menjadi Rp51,8 miliar atau turun sebesar 8,11 persen.

Kemudian dana perimbangan semula ditargetkan Rp866,3 miliar berkurang Rp99,8 miliar menjadi Rp765,4 miliar atau turun sebesar 11,52 persen. Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan Rp178,7 miliar bertambah sebesar Rp26,0 miliar menjadi Rp204,7 miliar atau naik sebesar 14,56 persen.

Selanjutnya pada sisi belanja semula dianggarkan sebesar Rp1.103,3 miliar berkurang sebesar Rp14,3 miliar menjadi Rp1.088,9 miliar atau turun sebesar 1,30 persen. Terdiri dari belanja tidak langsung semula dianggarkan sebesar Rp677,6 miliar menjadi  Rp636,9 miliar atau berkurang 6,01 persen.

Belanja langsung semula dianggarkan sebesar Rp425,7 miliar bertambah menjadi Rp452,1 atau naik 6,19 persen.

"Dengan perubahan-perubahan pada sisi pendapatan dan belanja maka berdampak pada perubahan defisit anggaran yang semula Rp2 miliar setelah perubahan mengalami menjadi Rp66,0 miliar atau naik 3,201 persen," kata Obaja.

 

Sementara kata ia penerimaan pembiayaan semula dianggarkan sebesar Rp2 miliar, setelah perubahan menjadi Rp70,1 miliar. Artinya bertambah sebesar Rp68,1 miliar.

Lalu untuk pengeluaran pembiayaan semula tidak dianggarkan, dan pada perubahan dianggarkan sebesar Rp4,1 miliar. Perubahan struktur penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang dimaksud berdampak pada perubahan pembiayaan netto yang semula sebelum Rp2 miliar setelah perubahan menjadi Rp66 miliar. Dimana  pembiayaan netto digunakan untuk menutup defisit anggaran.

"Selanjutnya yang meliputi nota keuangan dan perda tentang perubahan APBD tahun 2020 akan disampaikan untuk dibahas sehingga menghasilkan produk hukum yang memenuhi unsur legalitas yang dapat dijadikan landasan pelaksanaan APBD tahun 2020," tutup Obaja.  (nar/jee)

loading...

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda