Bengkayang post authorKiwi 23 Januari 2023

Bupati Lantik 23 Orang Dalam OPD yang Diubah Berdasarkan Nomenklaktur

Photo of Bupati Lantik 23 Orang Dalam OPD yang Diubah Berdasarkan Nomenklaktur

Bengkayang,SP- Sebanyak 23 orang dilantik sekaligus dikukuhkan dalam organisasi perangkat daerah (OPD) yang berubah nomenklaturnya sesuai dengan yakni Eselon IIIb dan Eselon IV Pengawas, kemarin.

Hal ini diberlakukan seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati nomor 71 tahun 2022, tentang Struktur Organisasi tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang (Disdikbud) dan Peraturan Bupati Bengkayang nomor 60 Tahun 2022 tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bengkayang.

Giat pelantikan dan pengukuhan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bengkayang, yang dalam kesempatan itu turut didampingi beberapa kepala OPD dan Camat di lingkungan Pemda Bengkayang.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis menyebut, bahwa seiring dengan pelantikan 23 yang akan tergabung dalam beberapa OPD ini tentunya akan berdampak kepada penyesuaian pos rencana kegiatan dan anggaran dalam sistem informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Dia menyebut, kedua jabatan yang dilantik ini dilakukan karena kebutuhan akan OPD, sebagai akibat dari kekosongan jabatan dan dikarenakan adanya perubahan nomenklatur.

"Sehingga seiring dengan kekosongan, perlu kiranya diisi dengan pejabat baru, baik melalui rotasi-rotasi dalam organisasi perangkat daerah itu sendiri maupun perpindahan horizontal dari jabatan lain," ungkap Bupati Darwis.

Dia menjelaskan, bahwa rotasi ini notabene mau tidak mau harus dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi agar dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Terlebih, kata dia, ada kemungkinan lain seperti adanya ASN yang dipromosi dari jenjang jabatan yang di bawah, sebagai bagian dari pembinaan dan peningkatan karir.

"Termasuk pula dalam rangka penyegaran untuk menambah wawasan untuk pengalaman bertugas setiap aparatur sipil negara (ASN), khususnya di Lingkungan organisasi pemerintah Kabupaten Bengkayang," paparnya.

Lebih jauh, Darwis mengungkapkan bahwa pelantikan, serta pengukuhan jabatan 2 kategori jabatan perangkat daerah di lingkungan Pemda Bengkayang ini seyogyanya tidak melalui proses usulan pada Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN). Terlebih, sambungnya, karena nomenklatur atau penyebutan jabatan yang mengalami perubahan nomenklatur, baik yang ada di Disdikbud Kabupaten Bengkayang maupun di Dishub kabupaten Bengkayang. Dimana secara aturan, merupakan kewenangan Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian.

"Dalam hal ini prosesnya tidak seperti perubahan dan Aparatur pada tingkat jabatan pimpinan tinggi Pratama, yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan harus terlebih dahulu disesuaikan nama-nama pejabat pimpinan tinggi pratama beserta alasan-alasan yang dilakukan pengusulan ke komisi ASN, untuk mendapat persetujuan sebelum dilakukan pelantikan," pungkasnya. (Nar).

Keywords

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda