Bengkayang post authorKiwi 29 Juni 2020 294

P-APDESI Bengkayang Sesalkan Pencabutan Dana Desa

Photo of P-APDESI Bengkayang Sesalkan Pencabutan Dana Desa

BENGKAYANG, SP - Pencabutan Dana Desa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengundang reaksi dari Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (P-APDESI) di Bengkayang karena dinilai akan berdampak pada pembangunan di daerah, terutama yang masih tertinggal.

Ketua P-APDESI Bengkayang, Rezza Praja Herlambang menyatakan, pihaknnya masih menaruh kepercayaan kepada pemerintah pusat. Meskipun ada poin tertentu dari Undang-Undang Dana Desa salah satunya dicabut dan pasal tersebut sangat vital untuk pembangunan .

Kata Rezza pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan P-APDESI pusat dan berkomunikasi langsung lewat telpon dengan Dirjen PPMD Kemendes.

"Sesuai statement Kemendes, pemerintah sudah siapkan anggaran untuk Dana Desa sebesar Rp72 triliun. Artinya kita tidak perlu resah dan percaya dengan pemerintah, karena kita adalah kepanjangan dari pemerintah yang terdepan. Itu yang kita dapatkan dari P-Apdesi pusat," ungkap Rezza, Senin (29/6).

Menurut Rezza, Ketua Umum P-APDESI pusat, bergesernya prioritas pengunaan Dana Desa untuk BLT dan penanganan Covid-19 harus dilakukan untuk keselamatan nyawa dan membantu negara mengatasi dampak ekonomi dan sosial akibat pandemic Covid-19.

"Kebijakan itu mungkin karena situasi darurat bencana, kondisi tertentu tidak bisa berlaku jika keadaan normal. Lagipula selain dana desa, sumber dana lain juga diarahkan ke sana juga," kata Rezza.

Meskipun demikian, Rezza masih menaruh kepercayaan ke pemerintah pusat. Bahwa Dana Desa sangat vital untuk memeratakan pembangunan sampai ke pelosok. Sebagai contoh, jika bukan karena DD Desa Sungkung, Kecamatan Siding masih gelap gulita.

"Adanya DD pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro terwujud, masyarakat desa di pelosok bisa menikmati penerangan. Itu contoh pemanfaatan DD. Kalau ada pihak yang ingin memanfaatkan momen pandemi Covid-19 mengusulkan penghapusan DD, artinya tujuannya bukan untuk kepentingan rakyat," tuturnya. 

Rezza berharap, Dana Desa tetap ada karena sangat membantu dan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar. Seperti jalan, jembatan, dan sebagainya. Sementara bagi desa yang sudah maju, Dana Desa digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Panduan prioritas pengunaan Dana Desa juga tidak sembarangan. Menurut saya jangan sampai anggaran pemerintah dilihat sempit dan parsial. Intinya jangan biarkan desa membangun sendirian," pungkasnya.

Ia berpandangan apabila desa sudah maju dan mandiri maka otomatis kemiskinan akan menurun dan negara akan sejahtera.  "Jadi apa lagi yang mau kita ragukan," tambahnya.

Mantan Wakil Ketua DPD RI, Akhmad Muqowam menyatakan penyesalannya atas pencabutan Dana Desa dalam UU Nomor 2 Tahun 2020.

Untuk diketahui, UU 2/2020 mengatur tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Pada Pasal 28 UU 2/2020 berbunyi: “Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku maka Pasal 72 ayat (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang ini.”

“Ketentuan Pasal 28 angka 8 di UU Nomor 20 tahun 2020 ini sudah sangat jelas bahwa Dana Desa tidak akan ada lagi,” kata Akhmad Muqowan dalam keterangan persnya, belum lama ini. (nar/jpn/jee)

loading...

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda