Bengkayang post authorKiwi 30 Maret 2023

Kejari Bengkayang Tahan Mantan Direktur RSUD Bengkayang atas Kasus Insentif Jaspel

Photo of Kejari Bengkayang Tahan Mantan Direktur RSUD Bengkayang atas Kasus Insentif Jaspel Tangkapan layar akun medsos instagram Kejaksaan Negeri Bengkayang.

Bengkayang,SP- Kejaksaan Negeri Bengkayang tahan mantan direktur (2009-2010) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkayang berinisial PB, kemarin.

Dilansir dari akun resmi Instagram Kejari Bengkayang, Kamis (30/3) penahanan terhadap tersangka PB atas kasus korupsi penyimpangan pemberian intensif jasa pelayanan di RSUD Bengkayang.

Kepala Kejaksaan Negeri Bengkayang Tomy Adhiyaksaputra melalui rilis yang diunggah di Instagram menjelaskan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bengkayang menerima penyerahan tersangka dan barang bukti tahap II perkara tindak pidana korupsi penyimpangan pemberian insentif hasil retribusi jasa pelayanan kesehatan pada RSUD Kabupaten Bengkayang tahun anggaran 2010.

"Perbuatan tersangka PB merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.924.466.199 (sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah,".

Perbuatan tersangka PB melanggar primair pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidair pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Dalam rilis tersebut, setelah diproses tahap II selesai dilaksanakan, selanjutnya terhadap tersangka PB dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari kedepan, sebelum perkaranya dilakukan tahap penuntutan.

Pada berita sebelumnya di Suara Pemred 20 Mei 2022, Kejari Bengkayang merilis perkara yang sedang ditelusuri. Kejari Bengkayang telusuri dugaan adanya penyimpanan dalam pemberian insentif hasil retribusi Jasa Pelayanan (Jaspel) Kesehatan pada Rumah Sakit Umum daerah Bengkayang, pada tahun anggaran 2010.

Penyelidikan terhadap perkara tersebut telah meningkatkan status pemeriksaan ke tahap Penyidikan. Penyelidikan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkayang NOMOR: PRINT- 01/O.1.18/Fd.1/05/2022 akan dilakukan pencarian dan pengumpulan barang bukti dan alat bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Kepala Kejaksaan Negeri Bengkayang, Kalbar, Tommy Adhiyaksahputra menyatakan, dalam proses Penyelidikan telah ditemukan peristiwa pidana setelah dilakukan permintaan keterangan kepada 20 orang terkait Dugaan Penyimpangan Pemberian Insentif Hasil Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan pada RSUD Bengkayang Tahun Anggaran 2010.

"20 orang tersebut sudah dimintai keterangan, dan dijadikan sebagai barang bukti perkara," ungkapnya pada wartawan, Jumat (20/5/2022) lalu.

Tommy menjelaskan, perkara tersebut terjadi di tahun 2010, saat itu pemerintah kabupaten Bengkayang menganggarkan target retribusi (pendapatan) yang diperoleh dari pelayanan pasien umum atau jasa pelayanan kesehatan umum sebesar Rp.700juta rupiah. Namun, di tahun yang sama (2010), dari target tersebut Pemda juga menganggarkan insentif dari hasil retribusi Jaspel.

"Maksudnya jika target retribusi Jaspel tercapai, maka ada insentifnya yang dijanjikan Pemda Bengkayang sebesar Rp.1,1 Milyar rupiah . Nah, dari target yang diproyeksikan oleh Pemda ternyata pendapatan melebihi target sebesar Rp1,2 Milyar rupiah," ungkapnya.

Sementara itu kata Tommy, jika berpacu pada Peraturan Pemerintah (PP) tentang pajak dan retribusi, pemberian insentif hanya bisa dilakukan atau diberikan sebesar 5persen dari hasil pendapatan.

"Namun yang ini realisasiny lebih dari 5 persen, jauh sekali. Sehingga adanya dugaan Penyimpanan pemberian jasa insentif hasil retribusi Jaspel," terangnya.

Tim penyidik saat ini lanjut Tommy, telah mengantongi barang bukti sebagai bahan penyidikan lebih lanjut. Kemudian kata Ia, yang lebih mendukung penanganan perkara ini, adanya temuan penyimpanan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tahun 2010.
"ini sudah pernah diaudit oleh BPK," jelas Tommy.

Dan dari hasil pemeriksaan tersebut, lanjutnya, terdapat adanya temua yang harus dikembalikan atau kerugian negaran, yang didalam pengelolaan keuangan tidak sesuai dengan peraturan dan UU yang berlaku.
"Perkara ini terus berjalan, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ada ditemukan tersangkannya," pungkasnya. (Nar)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda