Bengkayang post authorKiwi 30 Juli 2021

Polisi Tahan Oknum Kades terkait Dugaan Pungli

Photo of Polisi Tahan Oknum Kades terkait Dugaan Pungli Istimewa

BENGKAYANG, SP - Kepolisian Resort Bengkayang resmi menahan oknum Kepala Desa yang diduga melakukan Pungutan liar (Pungli). Kades berinisial J tersebut resmi ditetapkan sebagai tersangka. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bengkayang, AKP Antonius Trias Kuncorojati, Jumat (30/7).

"Iya benar," ucap Antonius saat dikonfirmasi Suara Pemred. Sebelumnya, Polres Bengkayang telah menggelar press release terkait kasus yang ditangani di wilayah hukum Polres Bengkayang selama satu semester 2021, termasuk tindak pidana Pungli.

Dalam press release tersebut, Waka Polres Bengkayang, Kompol Amin Siddiq mengungkapkan, Polres Bengkayang saat ini tengah menangani laporan praktek pungutan liar atau Pungli yang dilakukan oleh salah satu oknum kepala desa di Kecamatan Sungai Betung. Praktek Pungli tersebut sudah mulai berjalan di tahun 2020, dengan jumlah korban delapan orang.

"Kami saat ini tengah menangani atau melakukan penyidikan dugaan pungli yang di lakukan oleh salah satu oknum kades berinisial J, yang ada di kecamatan Sungai Betung. Dimana yang bersangkutan tersebut meminta sejumlah uang kepada warga, uang tersebut untuk alas meja sebesar Rp300ribu, selain itu juga pungutan biaya pembuatan surat ijin atau keterangan usaha dengan nilai bervariasi mulai dari Rp5ribu sampai Rp50ribu rupiah," ungkap Waka Polres Bengkayang.

Kompol Amin Siddiq juga menjelaskan, modus dari oknum kades meminta uang kepada masyarakat ialah untuk alas meja. Hal tersebut diminta ketika ada masyarakat yang melaporkan permasalahan di kantor desa dan meminta pihak desa memediasi persoalan tersebut.

"Ada saat akan di mediasi, sebelum di mediasi yang bersangkutan (oknum kades) meminta uang alas meja kepada warga atau korban sebesar Rp300ribu rupiah. Selain itu juga, setiap masyarakat yang mengajukan surat keterangan usaha, yang bersangkutan meminta uang dengan jumlah bervariasi," tambahnya.

Kompol Amin Siddiq juga menuturkan, sebelum kasus ini berlanjut (masuk dalam tahap penyelidikan), pihaknya telah melakukan upaya-upaya seperti mediasi antara kades dana warga (korban) , namun tak menghasilkan kesepakatan.

"Secara nilai memang tidaklah besar, namun kami sudah melakukan upaya-upaya agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau Restorative justice. Kami sudah melibatkan forkopimcam yang ada di kecamatan Sungai Betung, Kapolsek, tokoh masyarakat, tokoh adat, namun tidak mendapatkan kesepakatan ," paparnya.

Lebih lanjut perkara tersebut ditarik ke Polres Bengkayang, dan coba memberikan ruang mediasi tetap tetap tidak tercapai kesepakatan dari kedua belah pihak.

"Sudah menghadirkan pihak kejaksaan, saber pungli, namun Masyarakat tetap ingin perkara ini tetap di proses secara hukum," timpalnya.

"Perlu diketahui kami Polres bukan semata-mata hanya untuk penegakan hukum dalam kasus yang tergolong nilai nya kecil dengan kerugian yang tidak seberapa nilainya. Namun, ini murni dari maunya Masyarakat Sungai Betung yang sudah jenuh karena perbuatan ini sudah sering dilakukan oleh yang bersangkutan, sehinggga mediasi tidak menemukan titik temu," pungkasnya kembali.

Amin Siddiq menegaskan, proses penyidikan kepolisian saat ini adalah jalan terakhir yang ditempuh.

"Mau tak mau harus kami lakukan. Ada pun ancaman pidananya maksimal 9 tahun, minimal 6 tahun penjara," pungkas Amin.

Polres Bengkayang sudah amankan barang bukti (BB) berupa hasil screenshot dari video yang diambil salah satu warga saat kejadian mediasi di kantor desa.

"Video amatir tersebut diambil warga saat oknum kades melakukan mediasi suatu permasalah yang dihadapi warga. Bukti tersebut sudah diserahkan kepada kami. Kita sudah periksa saksi-saksi, dari keterangan tersebut memang benar telah terjadi tindak pidana Pungli. Dan saat ini kami sedang melengkapi berkas perkara tersebut," ujarnya.

Dalam kasus ini, Amin menegaskan, Polres Bengkayang tentu berkomitmen dalam memberantasi praktek-praktek tindak pidana Pungli di wilayah hukum Polres Bengkayang. Karena ini merupakan salah satu program prioritas Kapolri.

"Kita harap hal serupa tidak terjadi di kabupaten Bengkayang lagi," tutupnya. (Nar)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda