JAKARTA, SP - Bank Indonesia (BI) memberlakukan kebijakan bebas uang muka atau (down payment/DP) atas kendaraan bermotor mulai 1 Maret 2021 demi mendorong pertumbuhan kredit sektor otomotif. 

Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengatakan kebijakan itu berlaku sampai dengan 31 Desember 2021. 

"Melonggarkan ketentuan uang muka pembiayaan kendaraan bermotor menjadi nol persen untuk semua jenis kendaraan bermotor yang baru," kata Gubernur BI, Perry Warjiyo, saat konferensi pers RDG BI, Kamis (18/2).

Namun, Perry menambahkan kebijakan bebas uang muka itu diberlakukan dengan prinsip dan manajemen risiko yang ketat.

Pelonggaran ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang sudah membebaskan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil baru. Nantinya, pajak mobil baru ditanggung pemerintah sebesar 100 persen selama tiga bulan mulai 1 Maret 2021.

Selanjutnya, pemerintah akan memberi potongan pajak sebesar 50 persen dari tarif pajak pada tahap kedua atau tiga bulan berikutnya. Lalu, pada tahap ketiga, potongan pajak yang diberikan tinggal 25 persen.

Syaratnya, relaksasi pajak ini hanya bisa dinikmati oleh mobil di bawah atau sama dengan 1.500 cc, yaitu untuk kategori mobil sedan dan mobil 4x2. 

Selain relaksasi uang muka kredit kendaraan bermotor, BI juga mengubah ketentuan rasio uang muka kredit rumah (Loan to Value/LTV) kredit dan pembiayaan properti dari semula 85 persen sampai 90 persen menjadi 100 persen. Artinya, pembelian rumah yang semula memerlukan uang muka sebesar 10 persen sampai 15 persen, kini bisa bebas DP. 

Sama dengan uang muka kredit kendaraan, relaksasi uang muka kredit properti juga berlaku mulai 1 Maret hingga 31 Desember 2021. Pelonggaran berlaku untuk semua jenis properti.

Kendati begitu, pemberian LTV mencapai 100 persen ini hanya boleh dilakukan oleh bank yang memenuhi kriteria kesehatan dari sisi rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) dan rasio pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing/NPF).

Tak hanya itu, bank sentral nasional juga menghapus ketentuan pencairan bertahap properti inden. Kebijakan ini untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor properti dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

Baru Tersalur 0,15 Persen

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR mencatat realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) baru mencapai Rp30,51 miliar untuk 280 unit rumah per 16 Februari 2021. Itu baru 0,15 persen dari pagu dana FLPP sebesar Rp19,1 triliun yang disediakan untuk 157.500 unit rumah pada tahun ini.

Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin, mengatakan realisasi ini berasal dari lima bank penyalur, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dengan jumlah penyaluran FLPP untuk 176 unit rumah, PT Bank Pembangunan Daerah Jambi 52 unit, dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank BJB 44 unit.

Lalu, Bank Jambi Syariah lima unit dan PT Bank dan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan tiga unit. Selain kelima bank tersebut, sebenarnya ada PT BNI Syariah dan PT BRI Syariah Tbk juga akan menjadi bank perdana penyalur FLPP.

Namun keduanya merger menjadi Bank Syariah Indonesia, sehingga implementasi penyalurannya masih menunggu proses kerja sama baru dengan PPDPP.

"Saat ini masih menunggu proses kesepahaman bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak Ditjen Pembiayaan Infrastruktur dan PPDPP," kata Arief seperti dikutip dari Antara, Kamis (18/2).

Selain lima itu, Arief mengungkapkan PT Bank DKI sebenarnya juga ingin menjadi bank penyalur. Namun, saat ini proses kerja samanya dengan PPDPPP masih dibahas.

Secara total, akan ada 38 bank penyalur FLPP pada tahun ini. Itu terdiri dari sembilan bank nasional dan 29 bank pembangunan daerah.

Arief berharap, tingginya target penyaluran FLPP pada tahun ini bisa dikejar oleh bank, dengan kualitas yang tetap terjaga. (cnn/lha)