Bisnis post authorPatrick Sorongan 23 Oktober 2022

Krisis Ekonomi Global 2023 lebih Dahsyat Dibandingkan COVID-19: Kengerian di Indonesia Jelang Pilpres 2024!

Photo of Krisis Ekonomi Global 2023 lebih Dahsyat Dibandingkan COVID-19: Kengerian di Indonesia Jelang Pilpres 2024! RESESI GLOBAL 2023 - Pelaku ekonomi di Asia termasuk Indonesia telah dihantui oleh resesi global pada 2023 yang gejala-gejalanya mulai signifikan terlihat. (screenshot via Modern Diplomacy/teks: Patrick Sr)

Pelaku ekonomi di Asia termasuk Indonesia telah dihantui oleh resesi global pada 2023 yang gejala-gejalanya mulai  signifikan terlihat.

Di Indonesia, hal ini terindikasi lewat naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) baru-baru ini. Bahkan sejak  Sabtu, 22 Oktober 2022,  nilai tukar rupiah terus melemah hingga ke level 15.632,5 per dolar AS.

Depresiasi rupiah yang terus terjadi sejak September 2022 ini,  mengakibatkan perbankan selaku kreditor bakal menaikkan suku bunga.

Dengan demikian, calon debitur disarankan untuk menangguhkan  pengajuan kredit perbankan jika tak mau dililoit oleh buinga bank yang tinggi, sebagaimana laporan Patrick Sorongan dari Suara Pemred berikut ini.

DISEBUT mengerikan, ini karena resesi ekonomi global yang kemungkinan terjadi pada 2023 ini bakal lebih lebih mengerikan dampaknya dibandingkan  pandemi COVID-19, yang dimulai sejak awal 2020.

Dalam catatan Suara Pemred,  krisis keuangan ini sudah terjadi di suatu negara kaya sekaliber Inggris. Bahkan, Perdana Menteri Liz Truss, yang baru menjabat 44 hari menggantikan Boris Johnson, telah menyatakan mundur pada Kamis,  20 Oktober 2022.

Hal ini karena kebijakan ekonomi yang diberlakukan pemeirntahannya belum lama ini -tatkala Inggris dan negara-negara Uni Eropa dan AS sedang mengalami inflasi-  telah mengacaukan sistem keuangan di Britania Raya.

Toh semuanya tak luput pula dari peran Dolar AS (USD), mata uang Amerika Serikat (AS),  yang merupakan  mata uang utama untuk sebagian besar perdagangan dan transaksi di dunia.

Juga, ini tak lepas dari dampak atas sanksi AS terhadap ekspor minyak dan gas (migas) Rusia, yang selama ini mempasok sebagian besar kebutuhan Benua Eropa, dan kebijakan negara pengekspor minyak OPEC+ lewat Arab Saudi sebagai ketuanya, yang baru saja memangkas jumlah produksi.

Ironis, memang. Sebab, hantaman inflasi yang diprediksi akan terjadi secara global ini, berlangsung ketika perekonomian dunia mulai tertatih-tatih bangkit pasca pandemi COVID-19, yang nota bene telah memicu krisis sosial dan politik di banyak negara.

Di  Indonesia, pemilihan presiden akan digelar pada 2024, atau setahun ketika resesi global mulai berlangsung, jika terjadi.

Jadi, tak bisa dibayangkan bagaimana situasi politik yang akan terjadi. Dan,  jika resesi ekonomi global ini mengimbas ke Indonesia, dampak sosial dan politiknya kemungkinan bakal lebih parah dibandingkan pada 1998, ketika Indonesia terpapar resesi global, yang menumbangkan rezim Orde Baru.

Resesi ekonomi itu sendiri berawal dari kebijakan bank sentral AS, Federal Reserve, dilansir The New York Times, 26 September 2022.

Tekad Federal Reserve untuk menghancurkan inflasi di dalam negeri dengan menaikkan suku bunga telah  menimbulkan rasa sakit yang mendalam di negara-negara lain.

Di negara-negara Eropa  terutama di negara-negara berkembang, harga semua produk, termasuk makanan, telah  melambung, dan menggelembungkan ukuran pembayaran utang, serta meningkatkan risiko resesi yang dalam.

Kenaikan suku bunga itu memompa nilai dolar AS, yang menyebabkan gejolak ekonomi, baik di negara kaya maupun miskin.  Di Inggris dan di sebagian besar benua Eropa, akselerasi dolar AS membantu memberi makan inflasi yang menyengat.

Adapun resesi global tersebut termasuk dampaknya ke Indonesia, sudah diingatkan oleh World Bank (Bank Dunia), lewat siaran pers nomor 2022/015/EFI,  tertanggal 15 September 2022.

Judulnya, Study Highlights Need for Policies to Squeeze Inflation Without Aggravating Recession Risks (Sorotan Studi Perlunya Kebijakan untuk Menekan Inflasi Tanpa Memperparah Risiko Resesi)

World Bank menilai,  bank-bank sentral di seluruh dunia secara bersamaan telah menaikkan suku bunga sebagai respons terhadap inflasi. Ini menandakan bahwa dunia kemungkinan  sedang menuju resesi global pada 2023.

Serangkaian krisis keuangan di pasar negara-negara berkembang dan negara dengan ekonomi berkembang, akan membuat resesi ini bertahan lama. dan membahayakan.

Studi baru yang komprehensif Wolrd Bank ini melaporkan, bahwa bank-bank sentral di seluruh dunia telah menaikkan suku bunga tahun ini,  dengan tingkat sinkronisitas yang tidak terlihat selama lima dekade terakhir.

Tren ini kemungkinan akan berlanjut hingga 2023, menurut laporan tersebut.

Lintasan kenaikan suku bunga yang diperkirakan saat ini, dan tindakan kebijakan lainnya, kemungkinan  tidak cukup untuk membawa inflasi global kembali ke tingkat yang terlihat sebelum pandemi.

Investor mengharapkan bank sentral menaikkan suku bunga kebijakan moneter global hingga hampir empat pada 2023, dengan peningkatan lebih dari dua poin persentase di atas rata-rata di negara mereka pada 2021.

Kecuali gangguan pasokan dan tekanan pasar tenaga kerja mereda, kenaikan suku bunga tersebut dapat membuat tingkat inflasi inti global (tidak termasuk energi) sekitar lima persen pada 2023.

Angka ini hampir dua kali lipat rata-rata lima tahun sebelum pandemi, demikian temuan dari studi tersebut.

Untuk memangkas inflasi global ke tingkat yang konsisten dengan target mereka, bank sentral mungkin perlu menaikkan suku bunga dengan tambahan dua poin persentase, menurut laporan.

Jika ini disertai dengan tekanan pasar keuangan, maka pertumbuhan PDB global akan melambat menjadi 0,5 persen pada 2023 atau mengalami kontraksi 0,4 persen dalam istilah per kapita, yang akan memenuhi definisi teknis dari resesi global.

“Pertumbuhan global melambat tajam, dengan kemungkinan perlambatan lebih lanjut,  karena lebih banyak negara jatuh ke dalam resesi," kata Presiden Grup World Bank, David Malpass. 

"Kekhawatiran mendalam saya adalah bahwa tren ini akan bertahan, dengan konsekuensi jangka panjang yang menghancurkan orang-orang di pasar negara berkembang dan ekonomi berkembang,” lanjut Malpass.  

Untuk mencapai tingkat inflasi yang rendah, mencptakan stabilitas mata uang dan pertumbuhan yang lebih cepat, maka para pembuat kebijakan dapat mengalihkan fokus mereka dari mengurangi konsumsi,  ke meningkatkan produksi.  

Kebijakan tersebut harus berusaha untuk menghasilkan investasi tambahan,  dan meningkatkan produktivitas.

"Juga  melakukan alokasi modal, yang sangat penting untuk pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan," lanjutnya. 

Studi ini menyoroti keadaan luar biasa penuh di mana bank sentral memerangi inflasi hari ini. Beberapa indikator historis resesi global,  sudah memberikan peringatan.  

Perekonomian global saat ini mengalami perlambatan paling tajam setelah pemulihan pasca-resesi sejak 1970.  

Kepercayaan konsumen global telah mengalami penurunan yang jauh lebih tajam daripada menjelang resesi global sebelumnya.  

Tiga negara ekonomi terbesar dunia, yakni AS, China, dan negara-negara kawasan euro yakni Uni Eropa, telah melambat tajam.  

Dalam keadaan seperti itu, bahkan pukulan moderat terhadap ekonomi global selama tahun depan,  dapat membawanya ke dalam resesi. 

Studi Wolrd Bank ini mengandalkan wawasan dari resesi global sebelumnya,  untuk menganalisis evolusi aktivitas ekonomi baru-baru ini, dan menyajikan skenario untuk 2023-2024. Perlambatan—seperti yang sekarang sedang berlangsung—biasanya memerlukan kebijakan kontra-siklus untuk mendukung aktivitas.  

Namun, ancaman inflasi dan keterbatasan ruang fiskal mendorong para pembuat kebijakan di banyak negara untuk menarik dukungan kebijakan, bahkan ketika ekonomi global melambat tajam.

Pengalaman selama dekade 1970-an, respons kebijakan terhadap resesi global tahun 1975, periode stagflasi berikutnya, dan resesi global tahun 1982,  menggambarkan risiko membiarkan inflasi tetap tinggi untuk waktu yang lama, sementara pertumbuhan lemah.  

Resesi global pada 1982 bertepatan dengan tingkat pertumbuhan terendah kedua di negara-negara berkembang selama lima dekade terakhir, dan kedua setelah 2020.   

Resesi ini memicu lebih dari 40 krisis utang, yang diikuti oleh satu dekade pertumbuhan yang hilang di banyak negara berkembang.

“Pengetatan kebijakan moneter dan fiskal baru-baru ini,  kemungkinan akan terbukti membantu dalam mengurangi inflasi,” kata Ayhan Kose, Penjabat Wakil Presiden Woled Bank untuk Pertumbuhan, Keuangan, dan Institusi.

“Tetapi,  karena mereka sangat sinkron di seluruh negara, mereka dapat saling memperparah dalam memperketat kondisi keuangan,  dan mempertajam perlambatan pertumbuhan global," tambahnya.  

Menurut Kose, pembuat kebijakan di pasar negara-negara berkembang dan negara dengan ekonomi berkembang,  harus siap untuk mengelola potensi dampak dari pengetatan kebijakan yang sinkron secara global.

Bank-bank sentral harus bertahan dalam upaya mereka untuk mengendalikan inflasi. Dan, itu dapat dilakukan tanpa menyentuh resesi global.Tapi,  itu akan membutuhkan tindakan bersama oleh berbagai pembuat kebijakan.  

 

Langkah-langkah Antisipasi dan Cegah Resesi 2023 

Pertama, bank sentral harus mengkomunikasikan keputusan kebijakan dengan jelas,  sambil menjaga independensi mereka. Ini dapat membantu menopang ekspektasi inflasi,  dan mengurangi tingkat pengetatan yang diperlukan.

Di negara-negara maju, bank sentral harus mengingat efek limpahan lintas batas dari pengetatan moneter.

Di pasar negara-negara berkembang dan negara-negara ekonomi berkembang, mereka harus memperkuat peraturan makroprudensial,  dan membangun cadangan devisa.\

Kedua, otoritas fiskal perlu secara hati-hati mengkalibrasi penarikan langkah-langkah dukungan fiskal,  sambil memastikan konsistensi dengan tujuan kebijakan moneter.  

Negara-negara yang mengetatkan kebijakan fiskal pada 2023,  diperkirakan akan mencapai level tertinggi sejak awal dekade 1990-an.  

Hal ini dapat memperkuat dampak kebijakan moneter terhadap pertumbuhan.  Ketiga, pembuat kebijakan juga harus menerapkan rencana fiskal jangka menengah yang kredibel,  dan memberikan bantuan yang ditargetkan kepada rumah tangga yang rentan.  

Pembuat kebijakan di negara ekonomi berkembang, perlu bergabung dalam perang melawan inflasi, terutama dengan mengambil langkah-langkah kuat untuk meningkatkan pasokan global.

Ini termasuk: Meringankan kendala pasar tenaga kerja. Langkah-langkah kebijakan perlu membantu meningkatkan partisipasi angkatan kerja, dan mengurangi tekanan harga.  Kebijakan pasar tenaga kerja dapat memfasilitasi realokasi pekerja yang dipindahkan.

Keempat, meningkatkan pasokan komoditas global. Koordinasi global dapat sangat membantu dalam meningkatkan pasokan makanan dan energi.  Untuk komoditas energi, pembuat kebijakan harus mempercepat transisi ke sumber energi rendah karbon,  dan memperkenalkan langkah-langkah untuk mengurangi konsumsi energi. 

Kelima, juga harus memperkuat jaringan perdagangan global. Pembuat kebijakan harus bekerja sama untuk mengurangi kemacetan pasokan global.  

Mereka harus mendukung tatanan ekonomi internasional berbasis aturan, yang menjaga dari ancaman proteksionisme dan fragmentasi,  yang selanjutnya dapat mengganggu jaringan perdagangan.

 

Prediksi Asian Development Bank

Peringatan yang sama disampaikan oleh Emma Fan, Ekonom di Ekonomi dan Penelitian Departemen Asian Development Bank (ADB).  ]

Menurutnya, dolar AS  sendiri telah terapresiasi secara signifikan sejak medio 1990-an. Antara Mei 1995 dan Januari 2002, nilai tukar dolar AS efektif diapresiasi sebesar 44,5 persen,  dengan nilai tukar yang efektif dihargai 34,0 persen.  

Namun, menurut kajiannya,  dolar AS terdepresiasi antara 1 Maret dan 19 Juli 2002 sebesar 17,4 persen terhadap euro (maua uang negara-negara Uni Eropa), dan 13,2 persen terhadap yen (mata uang Jepang).

Pada periode yang sama periode, nilai tukar efektif nominal dolar AS,  susut sebesar 3,9 persen, sedangkan nilai tukar efektif riilnya terdepresiasi 4,0 persen.  

Hal ini telah mendorong spekulasi bahwa dolar AS kemungkinan  memiliki memulai penataan kembali secara besar-besaran, meskipun apresiasi moderat sejak Juli 2022 agak meredam spekulasi ini.  

Depresiasi ini terjadi di tengah kekhawatiran tentang prospek pertumbuhan ekonomi, pasar ekuitas yang lemah, dan skandal akuntansi di AS.

Namun, ini mungkin juga mencerminkan defisit transaksi berjalan AS yang besar, dengan defisit tahunan meningkat menjadi 4,4 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada kuartal pertama 2001.  

Saldo transaksi berjalan menunjukkan perbedaan antara ekspor barang dan jasa serta pendapatan yang diterima dari luar negeri, dan impor barang dan jasa, dan pendapatan yang ditransfer ke luar negeri.  

Intinya, defisit transaksi berjalan berarti bahwa modal asing membiayai beberapa segmen pengeluaran domestik.  

Pembiayaan defisit transaksi berjalan dengan modal asing adalah layak dalam jangka pendek, tetapi tidak berkelanjutan dalam jangka panjang.  

Besarnya  defisit transaksi berjalan,  sering dikoreksi dengan depresiasi nilai tukar.   

Karena besarnya defisit transaksi berjalan tidak dapat selamanya dibiayai oleh modal  asing, maka ada kemungkinan nyata bahwa depresiasi dolar AS mungkin terjadi,  meskipun waktunya tidak pasti.  

Tingkat ketergantungan pada pasar AS adalah berguna untuk mempertimbangkan kemungkinan konsekuensi bagi negara-negara berkembang anggota Asia (DMC), sehingga harus  terjadi depresiasi dolar yang cukup besar.  

Pergerakan nilai tukar sendiri,  telah mempengaruhi berbagai aspek ekonomi, khususnya di bidang perdagangan, dan implikasi kebijakan ekonomi makro.

Depresiasi dolar AS akan memiliki efek yang berbeda ke  ekonomi dengan nilai tukar mengambang,  dan mata uang yang dipatok ke dolar AS.

Sebagian besar  DMC mempertahankan nilai tukar mengambang. Ini karena pihak otoritas biasanya tidak campur tangan di pasar valuta asing, dan mata uang dibiarkan bereaksi terhadap sinyal pasar.

Mata uang dengan nilai tukar mengambang akan terapresiasi sebagai respons terhadap depresiasi dolar AS.

Beberapa DMC,  yang mematok mata uang mereka ke dolar AS adalah wilayah teritorial khusus China yakni Hong Kong, yang secara resmi mematok dolar Hong Kong ke dolar AS.

Republik Rakyat Tiongkok (RRC) alias China mempertahankan secara de facto atau mematok dolar AS.

Mata uang Malaysia juga disimpan dalam kisaran nilai tukar yang sangat sempit dengan dolar AS.

Pengaturan nilai tukar seharusnya membutuhkan otoritas untuk campur tangan dalam pasar valuta asing guna mempertahankan nilai tukar tetap.

Otoritas harus membeli mata uang domestik ketika terjadi kelebihan pasokan,  dan menjualnya saat kelebihan permintaan, untuk menghindari depresiasi mata uang atau apresiasi.

Ketika dolar AS terdepresiasi, maka mata uang yang dipatok ke dolar AS juga akan terdepresiasi terhadap mata uang lainnya.

Kebijakan yang berbeda,  berarti perubahan mata uang DMC akan bervariasi relatif terhadap dolar AS.

Efek depresiasi dolar AS akan berbeda untuk negara dengan ekonomi yang nilai tukarnya mengambang dan dipatok.

Pasar AS sendiri mengambil sekitar 20 persen dari ekspor DMC secara umum,  dan hampir 40 persen dari ekspor beberapa negara.

Perubahan daya saing harga karena depresiasi dolar AS, dapat memiliki dampak penting ke DMC.

Teori makroekonomi telah lama menetapkan tentang ekspor dan pertumbuhan impor.  

Dengan demikian,  maka neraca perdagangan ditentukan oleh perubahan daya saing harga, dan pertumbuhan ekonomi perdagangan dengan negara mitra, dan pertumbuhan pendapatan di negara asal.

Depresiasi nilai tukar dapat membuat ekspor suatu negaralebih murah,  dan impor lebih mahal.  Dengan depresiasi sesuai dengan dolar AS,  maka produk di DMC, yang mata uangnya dipatok ke dolar AS, akan menjadi lebih kompetitif terhadap produk negara ketiga.  

Hal ini dapat meningkatkan ekspor mereka, mengekang impor, dan meningkatkan keseimbangan perdagangan mereka dengan negara-negara selain AS.  

Perubahan nilai tukar juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yang dalam gilirannya akan mempengaruhi neraca perdagangan.  

Depresiasi dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dengan mendorong ekspor. Ini akhirnya dapat menyebabkan meningkatkan permintaan impor, dan menguntungkan ekspor perdagangan. 

Perubahan nilai tukar memiliki dampak makro ekonomi lainnya. Salah satu yang paling penting adalah mengubah permintaan agregat.  

Ketika sebuah nilai tukar negara terdepresiasi, maka permintaan agregat untuk produk dapat meningkat.

Ini terjadi karena keduanya domestik, dan permintaan luar negeri untuk produk-produknya dapat meningkat, ketika harganya menjadi lebih murah.  

Kasus seperti ini berlaku pula untuk negara-negara yang ekonominya  yang mata uangnyadipatok ke dolar AS,  karena mata uang suatu negara terdepresiasi sejalan dengan dolar AS. 

Tekanan harga di AS serta semua negara yang ekonominya dipatok dengan nilai tukar dolar AS, akan relatif tenang. Hong Kong, China khususnya, telah berjuang dengan deflasi selama hampir empat tahun.***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda