Bisnis post authorAju 28 Februari 2021 18,051

Iyyas Subiakto: Tolak Perpres Minuman Keras Manusia Munafik

Photo of Iyyas Subiakto: Tolak Perpres Minuman Keras Manusia Munafik Iyyas Subiakto, pegiat media sosial dan pengamat politik di Indonesia.

JAKARTA, SP – Pegiat media sosial dan pengamat politik, Iyyas Subiakto, menilai, hanya manusia dan politisi munafik yang menolak Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang ditandatangani Presiden Joko Widodo, 2 Februari 2021.

Di dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021, mengatur aturan pemberian izin produksi minuman keras (miras) di wilayah Indonesia bagian timur, disesuaikan karakteristik masyarakat di wilayah itu.

“Seperti sudah diduga langsung para pengkavling surga angkat bicara, minta izin dibatalkan. Perpres itu jelas pertimbangannya sesuai dengan kearifan lokal, kebudayaan lokal, artinya warga di wilayah tersebut mayoritas penduduknya tidak mengharamkan miras, alias non-muslim,” kata Iyyas Subianto, Minggu, 28 Februari 2021.

Dikatakan Iyyas Subiakto, kalau mau jujur, pabrik bir di Indonesia itu sudah ada sejak tahun 1929, namanya Heineken yang didirikan Belanda di Surabaya, kemudian tahun 1960 menjadi perusahaan nasional dengan merk Bir Bintang dan Anker.

“Saat ini ada 3 pabrik bir di Indonesia yaitu Multi Bintang, Delta Jakarta, dan Bali Hai. Kapasitas terpasang ketiganya konon mencapai 2,5 juta hekto liter, atau 250 juta liter per tahun dan Multi Bintang sebagai market leader memegang pangsa pasar 61% di Indonesia,” ujar Iyyas Subiakto.

Dikatakan Iyyas Subiakto, “Kalau ada orang songong komen soal minuman haram ini buat agamanya, ya tidak usah diminum. Ini kan ibarat korupsi yang dicintai walau tidak diridhoi. Biarkan pasar yang mengatur. Ente yang sudah tahu hukumnya haram, ya tidak usah ikut minum, tapi Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Anies Baswdan, janji mau jual saham Angker Bir, batal dan katanya malah nambah saham.”

Iyyas Subiakto dalam laman akun facebook-nya, Minggu, 28 Februari 2021, mengatakan, kualitas bir produksi Indonesia juga pernah meraih Gold Medali 2018 di London sebagai Leger Beer terbaik. Ini berarti potensi ekpornya besar untuk bersaing pada international Beer market, khususnya Eropa.

“Jadi tidak usah munafiklah, garis batasnya jelas, mana halal haram, kelakuan abu-abu jangan belagu. Lagian Indonesia ini bukan negara Islam, jadi tidak usah sok semua mau diatur halal haram, wong kelakuan ente saja banyak haramnya. Sana tanya sama Nisa Sabiyan,” ujar Iyyas Subiakto.

“Terima kasih Presiden Joko Widodo. Engkau telah memulai pemerataan industri sesuai potensi dan Indonesia di bagian timur memang harus segera diberi porsi,” kata Iyyas Subiakto.

Presiden Joko Widodo, membuka izin investasi untuk industri minuman keras atau beralkohol dari skala besar hingga kecil. Syaratnya, investasi hanya dilakukan di daerah tertentu.

Ketentuan ini tertuang di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken kepala negara pada 2 Februari 2021. Aturan itu merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat," tulis Pasal 2 ayat 1 Perpres 10/2021 seperti dikutip laman setkab.goid, Kamis, 25 Februari 2021.

Selanjutnya, lampiran bidang usaha yang boleh mendapat aliran investasi tertuang dalam tiga lampiran. Pada lampiran ketiga, tercantum industri minuman keras mengandung alkohol pada daftar urutan ke-31.

"Persyaratan, untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat," tulis lampiran III perpres tersebut.

Bila penanaman modal dilakukan di luar daerah tersebut, maka harus mendapat ketetapan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan usulan gubernur.

Izin dan syarat yang sama juga berlaku untuk industri minuman mengandung alkohol anggur. Dengan izin ini, industri miras bisa memperoleh suntikan investasi dari investor asing, domestik, koperasi, hingga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Investasi asing boleh mengalir dengan nilai lebih dari Rp10 miliar di luar tanah dan bangunan. Tapi, wajib membentuk perseroan terbatas (PT) dengan dasar hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam negeri.

Tak hanya mengatur soal investasi ke industri miras, Joko Widodo, memberi restu investasi bagi perdagangan eceran miras atau beralkohol masuk daftar bidang usaha yang diperbolehkan dengan persyaratan tertentu.

"Bidang usaha perdagangan eceran minuman keras atau beralkohol, persyaratan jaringan distribusi dan tempatnya khusus. Bidang perdagangan eceran kaki lima minuman keras atau beralkohol, persyaratan jaringan distribusi dan tempatnya khusus," tulis daftar 44 dan 45 pada lampiran III.

Sumber: setkab.go.id/fb iyyas subiakto. Redaktur: Aju

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda