LUAR biasa. Neraca perdagangan luar negeri Provinsi Kalimantan Barat triwulan II 2022 mengalami surplus sebesar 754 juta dolar AS.

Data yang diperoleh Suara Pemred dari Bank Indonesia (BI) dalam laporan bertajuk Perekonomian Provinsi Kalbar Agustus 2022 BI, angka ini meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, yang surplus 749 juta dolar AS.

Peningkatan ini, di mana negara tujuan semua ekspor Kalbar didominasi oleh Tiongkok, disebabkan perlambatan impor.

Ini karena meningkatnya nilai ekspor komoditas alumina, yang menopang nilai ekspor kumulatif pada triwulan II 2022.

Hal tersebut terjadi di tengah nilai ekspor bauksit yang mengalami penurunan, sejalan dengan kebijakan Zero Covid Policy (Kebijakan Covid Nol Persen) Pemerintah Tiongkok.

Prestasi Pemrov Kalbar ini pun diapresiasi oleh Ketua Umum Kamar Entrepreneur Indonesia (KEIND) Kalbar, M Rully Setiawan, SH.

Karena itu, Rully optimistis, peningkatan neraca ekspor Kalbar akan 'menggila' lewat keberadaan Terminal Pelabuhan Internasional Kijing.

Terminal ini bakal menjadi 'jalur sutra' untuk menjembatani ekspor berbagai produk Kalbar ke manca negara.

Berlokasi di Kabupaten Mempawah, dahulu bernama Kabupaten Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat, pelabuhan ini menyediakan pula Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mempawah seluas 5.000 hektare.

Disebut 'jalur sutra', karena pelabuhan raksasa ini akan menjadi jalan pintas (shortcut) untuk menekan tingginya biaya dan jarak tempuh berbagai ekspor Kalbar selama ini, yang masih harus melewati Singapura.

Keberadaan pelabuhan ini juga akan semakin menambah devisa negara, khususnya PendapatanAsli Daerah (PAD) Provinsi Kalbar termasuk Mempawah, serta otomatis mensejahterakan masyarakat Bumi Khatulistiwa.

Hanya saja, walaupun ekspor produk Kalbar membaik, Rully mewanti-wanti agar semua pelaku usaha di Kalbar tetap mewaspadai pula kemungkinan ancaman resesi ekonomi global yang mengimbas ke Kalbar pada 2023.

Prediksi ini datang dari Presiden Joko 'Jokowi' Widodo, ketika memberikan pengarahan kepada seluruh menteri/kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan BUMN, Pangdam, Kapolda dan Kajati di Jakarta Convention Center, 29 September 2022.

"Kondisi perekonomian Indonesia diprediksi akan gelap pada 2023. Sebab, hingga saat ini belum bisa dikalkulasikan kekuatan resesi global, dan pengaruhnya terhadap situasi ekonomi," katanya.

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sendiri pada awal Oktober ini mengeluarkan peringatan yang sama. Diingatkan, dunia berada 'di ambang resesi', dan negara-negara berkembang seperti di Asia, dapat menanggung bebannya.

Kebijakan moneter dan fiskal di negara maju - termasuk kenaikan suku bunga yang berkelanjutan - dapat mendorong dunia menuju resesi, dan stagnasi global.

Dalam Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) ini juga dinyatakan, perlambatan global berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih buruk.

Bahkan, dampaknya bakal lebih parah dibandingkan krisis keuangan pada 2008, dan guncangan akibat Covid-19 pada 2020.

UNCTAD memperingatkan dalam Laporan Perdagangan dan Pembangunan 2022, semua wilayah akan terpengaruh.

Tetapi, bel alarm yang paling sering berbunyi adalah untuk negara-negara berkembang, karena banyak di antaranya mendekati default utang.

"Kita masih punya waktu untuk mundur dari tepi resesi. Tidak ada yang tak terelakkan. Kita harus mengubah arah," kata Rebeca Grynspan, Sekjen UNCTAD.

Ekonomi Asia dan global menuju resesi, jika bank sentral terus menaikkan suku bunga, tanpa menggunakan alat lain,. dan melihat ekonomi dari sisi penawaran.

Menurut Grynspan, kenaikan suku bunga tahun ini di AS akan memangkas sekitar 360 miliar dolar pendapatan masa depan untuk negara-negara berkembang.

Tapi, ini tidak termasuk China, sementara aliran modal bersih ke negara-negara berkembang telah berubah menjadi negatif.

Kenaikan suku bunga di negara-negara maju adalah yang paling rentan. Mata uang di sekitar 90 negara berkembang telah melemah terhadap dolar AS tahun ini.

Asia Timur dan Tenggara akan mencatat tingkat pertumbuhan di bawah lima tahun sebelum pandemi. UNCTAD mengharapkan Asia Timur tumbuh sebesar 3,3 persen tahun ini, dibandingkan dengan 6,5 persen pada 2021.

Impor yang mahal dan melemahnya permintaan global untuk ekspor serta perlambatan China, juga akan menambah tekanan lebih lanjut di bagian kawasan itu.

Kesulitan utang meningkat di Asia Selatan dan Asia Barat. Sri Lanka telah jatuh ke dalam default negara, Afghanistan tetap dalam kesulitan utang, dan Turki serta Pakistan menghadapi kenaikan imbal hasil obligasi.

Lokomotif Kebangkitan Ekonomi Kalbar
Pada 2023, menurut Rully Setiawan mengutip pernyataan Jokowi, ada estimasi resesi karena pertumbuhan ekonomi dan inflasi tak akan tumbuh secara seiring.

"Pertumbuhan ekonomi diprediksi hanya lima persen, sementara inflasi kemungkinan akan sampai delapan persen," lanjutnya.

Karena itu, menurut Rully, pemerintah dan pelaku usaha termasuk di Kalbar, harus cepat dalam melakukan langkah-langkah antisipasi.

Ini termasuk pemerintah memberlakukan kebijakan lewat stimulus yang kondusif untuk dunia usaha supaya krisis global pada 2008 tak terjadi lagi.

"Takutnya, Asia terakhir terimbas dampaknya, seperti pandemi Covid lalu. Awalnya pandemi ini dianggap tak akan masuk ke Indonesia karena ikim di Indonesia beda. Tapi, apa yang terjadi, Covid akhirnya masuk," katanya .

Menurut Rully, indikasi bahwa resesi tersebut akan mengimbas pula ke Indonesia, sudah mulai terasa lewat kenaikan harga BBM di dalam negeri baru-baru ini.

Rully mengakui bahwa turunnya nilai tukar mata uang poundsterling dari Inggris sekarang ini, baru kali pertama terjadi selama belasan tahun.

"Inilah titik terendah jatuhnya poundsterling terhadap dolar AS, diikuti mata uang negara-negara lain. Bahkan kurs rupiah sekarang ini terhadap dolar AS sudah mencapai Rp 15,500 ribu," tambahnya.

Hal ini akan mengimbas terhadap suku bunga perbankan. "Jadi, hati-hati kenaikan 'bunga bank. Khususnya bagi yang sudah menerima kredit perbankan," saran Rully.

"Jadi, semua pelaku usaha harus sedikit berhati-hati atas prediksi ini, tapi kita juga harus tetap optimis," tegas Rully.

Karena itu, menurut Rully, keberadaan Pelabuhan Internasional Kijing harus benar-benar dimanfaatkan oleh semua pelaku usaha di Kalbar.

Pelabuhan ini, yang diberi nama oleh Presiden Joko Widodo sebagai 'Pelabuhan Pontianak', merupakan pula lokomotif pembangunan perekonomian Kalbar selain sebagai 'jalur sutra' untuk ekspor.

Selain itu, diakuinya, operasional pelabuhan tersebut dilakukan bersamaan dengan dimulainya proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang akan ditempati mulai 2024.

Pengganti Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ini berada di dua wilayah pesisir timur Pulau Kalimantan, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Pada 17 Januari 2022, pemerintah pusat dan DPR RI mengumumkan secara resmi nama ibu kota baru.

Ini tertuang dalam undang-undang, yang mendapat persetujuan secara aklamasi dalam rapat paripurna ke-13 DPR RI masa sidang 2021–2022 mengenai Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim.

Menurut Rully, keberadaan Kalbar secara geografis akan teruntungkan ketika IKN Nusantara mulai beroperasi. Sebab, IKN Nusantara berada tepat di jantung Kepulauan Indonesia.

Provisi di sebelah barat Kaltim sendiri adalah Kalbar, dan di sebelah timur IKN Nusantara adalah Selat Makassar, dan Teluk Balikpapan di sebelah selatan

Rully mengakui tentang besarnya dampak domino menguntungkan dari IKN Nusantara terhadap masyarakat Kalbar, khususnya bagi pelaku usaha.

"Termasuk juga bagi lebih dari 100 anggota KEIND Kalbar, apalagi dikaitkan dengan keberadaan Pelabuhan Internasional Kijing," kata Rully.

"Mudah-mudahan, Kalbar lewat pelabuhan ini bisa menjadi pintu masuk untuk ekspor-impor perdagangan khususnya di Pulau Kalimantan," harap Ketua Berburu dan Menembak Seluruh Indonesia (Perbakin) Mempawah ini.

Masih 'Anak Bawang', tapi KEIND Harus Berkontribusi
KEIND sendiri diakuinya merupakan 'anak bungsu' dari semua organisasi pengusaha.

Kendati begitu. KEIND berusaha untuk menjadi mitra pemerintah terkait upaya memajukan perekonomian negara termasuk di Kalbar.

"Sebagai ketua di Kalbar, tentunya bagaimana saya harus terus mendorong pelaku-pelaku ekspor. Ini karena Kalbar sendiri dianugerahi oleh Tuhan dengan banyak kekayaan, baik dari hasil pertambangan maupun perkebunan," lanjutnya.

Semua potensi kekayaan alam tersebut harus semaksimal mungkin untuk ikut didorong oleh KEIND, demi kemaslahatan warga maupun daerah Kalbar.

"Tentunya harus terus didorong semua produk ekspor kita, lewat berbagai usaha, yang tentu saja akan semakin membuka lapangan kerja di Bumi Khatulistiwa," kata Rully.

KEIND sendiri siap meresmikan jajaran pengurus dari 14 kabupaten dan kota di Kalbar setelah secara nasional terbentuk pada Februari 2022.

Ketua Umum DPP KEIND Abda Rizal masih memproses agar KEIND bisa terbentuk di setiap provinsi di Indonesia.

“Saya berharap dapat memberikan kontribusi, motivasi, edukasi seperti pelatihan-pelatihan yang bisa mendorong dunia usaha seperti UMKM, hingga ke industrial untuk lebih maju lagi,” harap Rully.

Rully optimis, semua anggota KEIND Kalbar mampu berpartisipasi bersama organisasi-organisasi serupa untuk semakin menghidupkan perekonomian Bumi Khatulistiwa.

Apalagi, para anggota KEIND termasuk di Kalbar terdiri dari kalangan milenial, yang dikolaborasikan dengan rekan-rekan mereka yang berusia lebih tua.

Dengan demikian, menurut Rully, akan tercipta suatu formula-formula jitu supaya bisa lebih baik lagi dalam berbisnis di era milenium yang serba digital ini.

Menurut Rully, keberadaan Pelabuhan Internasional Kijing harus benar-benar dimanfaatkan oleh pengusaha lokal.

Dari total 5.000 hektare lahan di KEK Mempawah, yang sudah dimasuki kalangan Penananaman Modal Asing (PMA), masih tersisa 2000-an hektare lahan yang bisa digunakan oleh pelaku usaha lokal.

Selain itu, kemitraan dengan kalangan PMA juga penting dikaitkan dengan upaya untuk mendapatkan transfer ilmu pengetahuan (transfer of knowledge) terkait teknologi dan manajemen industri.

"Yang pasti, keberadaan semua PMA itu ada regulasinya agar mereka aman pula berbisnis. Kita harus menyediakan 'karpet merah' bagi kalangan PMA," saran Rully.

Kaitannya itu, KEIND Kalbar akan hadir sebagai mitra pemerintah, seperti seniornya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), terkai upaya pemulihan ekonomi Indonesia, dan juga secara global.

Peran Kadin sesuai undang-undang terkait, adalah sebagai mitra sejajar dengan pemerintah, sehingga Kadin harus bisa berkolaborasi dengan pemerintah, agar dunia usaha bisa lebih berkembang.

"Sebagaimana Kadin, kami tentunya juga demikian, sekaligus kami akan terus mendorong pelaku-pelaku usaha untuk maju lagi ke depan termasuk bagi kalangan UKM yang menjadi anggota kami," lanjut Rully.

Dengan kehadiran KEIND Kalbar, lanjutnya, akan semakin memunculkan pula berbagai UMKM baru yang terkordinasi.

"Jadi, kita akan terus mengkonsolidasi semua UMKM yang ada, agar ada solusi untuk semua kendala yang mereka hadapi, lewat berbagai kegiatan, seperti pelatihan-pelatihan," tambah Rully.

Pelatihan ini termasuk tentang sistem era digital karena sistem manajemen usaha sekarang ini sudah jauh berbeda dibandingkan beberapa tahun silam.

Ini sudah termasuk bagaimana mengemas suatu konten untuk promosi usaha UMKM di media sosial (medsos).

"Jadi, kelak produk mereka bukan hanya dilihat oleh masyarakat Kalbar, melainkan pula oleh seluruh dunia, karena ini sudah zamannya E-commerce," tambah mantan anggota Kadin Indonesia Kalbar di Bidang Agribisnis ini.

"Semoga kami bisa menjadi salah satu mitra pemerintah seperti organisasi terdahulu, untuk mendorong pelaku-pelaku usaha di daerah ini," harap Rully.

Anggota KEIND Kalbar merupakan kolaborasi antara kalangan industrial atau usaha besar dan kalangan UMKM. "Jadi anggotanya variatif," jelasnya.

Menurut Rully, banyak potensi perekonomian di Kalbar yang belum dimaksimalkan. Di antaranya, pembangunan pelabuhan darat (dry port) di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.

Selain itu, menurutnya, hasil-hasil tambang dna perkebunan di Kalbar termasuk kelapa bulat, kelapa sawit, bauksit atau alumina, akan lebih tinggi nilai ekonominya dibandingkan jika dibangun industri hilirnya.

"Ini karena nilai ekonomis produk jadi akan menjadi lebih tinggi, yang tentu saja akan menggairahkan pula perekonomian masyarakat, dan daerah Kalbar, serta semakin membuka peluang kerja," sarannya.

Atas dasar itu, Rully menyarankan supaya pemerintah menghentikan ekspor produk produk mentah untuk digantikan dengan produk jadi.

"Jadi, bagaimana kita mendorong pemerintah, dalam hal ini gubernur, untuk bisa melihat bahwa Kalbar memiliki potensi hasil perkebunan dan pertambangan yang luar biasa, termasuk kelapa bulat," tegasnya.

"Kenapa kita harus ekspor bahan baku ke luar negeri? Kenapa kita tak mengundang investor untuk membangun pabrik di Kalbar," tambahnya.

Kedua, lanjut Rully, kehadiran investor lewat keberadaan pabrik terkait proyek hilirisadi industri, akan sangat membantu program pemerintah dalam penyerapan pajak dan menaikkan Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD).

Untuk itu, pemerintah harus cermat menyikapi semua peluang bisnis itu.

Pemerintah Harus Lebih Jeli
Sebab secara faktual, Rully menilai bahwa kemungkinan pemerintah tak terlalu mendeteksi geliat berbagai usaha di Kalbar.

"Untuk ekspor kelapa bulat misalnya. Pemainnya itu-itu saja. Per minggu bahkan bisa sampai berkontainer-kontainer kelapa bulat yang diekspor," kata Rully.

"Industri (negara tujuan ekspor) hidup, tapi dampaknya buat kita sendiri di Kalbar, tidak terlalu bagus untuk industrialnya. Jadi, harus ada deregulasi untuk segera melakukan hilirisasi industri," sarannya.

"Saya bukan anti-ekspor, karena saya juga pelaku ekspor, tapi bagaimana ekspor nahan mentah yang tolong diaturlah," ujarnya.

"Penuhi dahulu kebutuhan lokal, baru sisanya diekspor. Jangan sampai industri lokal kesusahan, misalnya kesulitan mencari bahan baku, seperti terjadi untuk VCO tahun lalu," kanjut Rully.

Keberadaan Kalbar yang sepulau dengan dua negara bagian Malaysia, yakni Sabah dan Sarawak, seharusnya pula dilihat peluang bisnisnya, lewat ekspor produk jadi dari pertambangan dan perkebunan ke negeri jiran itu.

Masih mengenai investor asing, menurut Rully, pemerintah tentunya harus jeli melihat sektor bisnis apa yang akan masuk di Kalbar.

"Kalau memang sektornya bisa connect di Kalbar, seperti di bidang perkebunan, kenapa tidak? Ini harus didorong. Saya rasa pemerintah sudah cukup cerdas soal itu," kata Rully.

"Masalahnya, kita bicara dalam kapasitas profesional, agar Kalbar menjadi salah satu provinsi yang industrinya bangkit, apalagi sudah ada Pelabuhan Internasional Kijing," tandasnya.

Karena itu, KEIND Kalbar sangat mengapresiasi program pementahan Presiden Joko Widodo ketika bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Selasa (9/8), meresmikan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak, Selasa, 9 Agustus 2022.

Tingkatkan Daya Saing Produk Unggulan Kalbar
Adapun Jokowi dalam sambutannya menyatakan, Pelabuhan Internasional Kijing alias Terminal Kijing dibangun sejak 2016.

Kehadirannya diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk unggulan yang dihasilkan Kalbar, seperti CPO, alumina, bauksit, dan komoditas-komoditas lainnya.

Dengan nilai investasi sekitar Rp 2,9 triliun, kehadiran pelabuhan ini juga diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarpulau di Indonesia, dan juga antarnegara.

Pelabuhan berkapasitas 500 ribu Teus dan delapan juta non-petikemas ini sangat besar, dan merupakan pelabuhan terbesar di Kalimantan.

Presiden juga meminta Kementerian PUPR untuk melakukan pelebaran akses jalan, guna memperlancar pergerakan kendaraan kontainer dari dan menuju ke Terminal Kijing.

Sementara itu, menurut Menhub RI, pemerintah telah menugaskan PT Pelindo melalui konsesi, untuk membangun Terminal Kijing yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pembangunan Terminal Kijing wendiri dilatarbelakangi makin terbatasnya kondisi Pelabuhan Pontianak eksisting, yang sudah mengalami pendangkalan, dan lokasinya yang berada di tengah Kota Pontianak.

Kehadiran Terminal Kijing diharapkan dapat menggantikan pelabuhan yang lama, dan memberikan ruang tumbuhnya titik-titik industri baru.

Juga untuk memberikan kesempatan bagi kapal tol laut yang membawa produk dalam negeri untuk menyinggahi Kalbar.

Terminal Kijing akan menjadi pelabuhan berstandar internasional terbesar di Kalimantan, yang akan diintegrasikan dengan KEK Mempawah, guna mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Kalbar.

Progres pekerjaan fisik Terminal Kijing saat ini telah siap untuk dioperasikan.

Adapun fasilitas yang dibangun pada Tahap IA, yang dimulai pada 2018- 2022. Ini meliputi terminal petikemas dan terminal multipurpose, dengan panjang dermaga 1000 meter, dan trestle sepanjang 3.450 meter.

Estimasi kapasitas terminal petikemasnya sebesar 500.000 TEUs dan estimasi kapasitas terminal multipurpose sebesar 500.000 ton yang didukung lahan seluas 200 hektare.

Adapun pendukung terminal ini termasuk penetapan daerah lingkungan kerja pelabuhan (DLKR), daerah lingkungan kepentingan pelabuhan (DLKP), dan penetapan perairan wajib pandu (PPWP.

Juga pemberian izin uji coba operasi, penetapan alur pelayaran,pelimpahan pemanduan, dan penerbitan izin operasional.

Pelabuhan Internasional Kijing sangat penting guna mendorong pertumbuhan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) di Kalbar.

Pelabuhan Kijing sendiri dicalonkan menjadi salah satu dari tujuh hub (penghubung) utama di Indonesia untuk membangkitkan kargo.

Adapun KEK Mempawah bakal menjadi lokasi asal kargo (hinterland), khususnya untuk produk olahan mineral dan komoditas perkebunan, seperti CPO dan karet.

Pelabuhan Internasional Kijing dikelola oleh PT IPC Terminal Petikemas (IPC TPK), salah satu anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

IPC juga telah sepakat dengan Aneka Tambang, yang bersama Inalum dan investor asal China, mendirikan pabrik smelter alumina di KEL Mempawah.

Selain itu, IPC sepakat dengan pabrik-pabrik pengolahan kelapa sawit di Kalbar untuk mengapalkan hasil produksi lewat Kijing.

Berdasarkan studi kelayakan, lokasi pelabuhan berada di Selat Karimata, yang menjadi penghubung Sumatera dan Kalimantan.

Posisi Pelabuhan Kijing juga berdekatan dengan Singapura, Selat Malaka, dan Laut China Selatan.

Poros Laut China Selatan ini bisa jadi pusat smelter, aspal, distribusi CPO, transshipment bahan bakar.

Sedangkan Pelabuhan Pontianak di Kota Pontianak akan menjadi feeder bagi Pelabuhan Kijing.

IPC telah memperoleh konsesi pembangunan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan Kijing selama 69 tahun.

Pemerintah pusat pun memberikan penugasan berdasarkan Peraturan Presiden No 43/2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kijing di Kalbar.

Sebagai salah satu proyek strategis nasional, Terminal Kijing akan menjadi pelabuhan berstandar internasional terbesar di Kalimantan.

Pada tahap pertama, IPC membangun lapangan penumpukan, gudang, tank farm, jalan, lapangan parkir, kantor pelabuhan, kantor instansi, dan jembatan timbang. Pada tahap II, IPC mengembangkan empat terminal dan KEK.

Dibangun di areal 10 hektare, pembanguna Terminal Kijing tahap I meliputi terminal peti kemas di sisi laut seluas 100 ribu meter persegi, lapangan operasional di sisi darat, serta trestle (jalan penghubung) sepanjang sekitar 3,5 kilometer.

Direktur Utama PT Pelindo II atau IPC, Elvyn G Masassya mengakui, terminal peti kemas ini mampu menangani bongkar muat peti kemas sebanyak 1,95 juta peti kemas per tahun.

Juga kapasitas terminal cairnya mencapai 12,1 juta ton per tahun, dan kapasitas curah kering 15 juta ton per tahun.

Sedangkan kapasitas terminal multipurpose sebesar satu juta ton per tahun.

Dengan besarnya potensi bauksit, CPO, timber, karet, dan produk ikan di Kalbar, Terminal Kijing dirancang untuk memberikan kemudahan berbisnis one stop services bagi para investor.

Juga terminal ini dilengkapi dengan KE Mmepawah seluas kurang lebih 5.000 hektare yang dibangun bertahap.

Menurut Rully, program Jokowi terkait Pelabuhan Internasional Kijing harus diapresiasi karena kelak Kalbar akan menjadi pelabuhan ekspor yang unggul.

Kaitannya itu, "Tinggal bagaimana KEIND Kalbar ikut mendorong kehadiran kapasitas indutri skala besar. Tapi jangan lupa, KEIND juga mendorong UMKM Kalbar untuk lebih matching lagi dengan era sekarang," katanya.

Soal permodalan perbankan untuk anggota KEIND setempat, menurut Rully, pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan pihak perbankan baik swasta maupun pemerintah.

"Tentunya perbankan memiliki regulasi sendiri terkait permodalan atau pembiayaan. Nah, kami akan secepatnya beraudeinsi dengan Bank Indonesia dan BI bank-bank swasta dan pemerintah," ujarya.

"Ini agar semua anggota diberi kemudahan terkait pengajuan kredit, tentunya sesuai dengan regulasi perbankan itu sendiri," tambah Rully.

Jokowi: Indonesia Harus Lakukan Hilirisasi Kelapa Sawit

Di Indonesia, Kalbar termasuk wilayah yang diprioritaskan untuk hilirisasi industri khususnya untuk kelapa sawit.

Menurut Jokowi, hal ini mengingat potensi crude palm oil (CPO) Indonesia yang sangat besar, mencapai 52 juta ton per tahun sehingga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin.

“Hilirisasi, industrialisasi harus dilakukan, dan harus kita paksa untuk dilakukan,” ujarnya saat meresmikan pabrik biodiesel milik PT Jhonlin Agro Raya di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalsel, Kamis, 21 Oktober 2021.

Presiden menjelaskan bahwa memperkuat industri biodiesel merupakan pilihan yang sangat strategis di masa mendatang

Ini bertujuan meningkatkan ketahanan energi nasional, dan menekan besarnya defisit neraca perdagangan akibat impor solar.

“Artinya kalau kita sudah bisa memproduksi sendiri biodiesel di sini dijadikan campuran menjadi solar, impor kita juga akan turun drastis," ujarnya.

Selain itu, pembangunan pabrik biodiesel tersebut juga diyakini akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan, menjaga stabilisasi harga CPO.

Juga untuk membantu meningkatkan kualitas lingkungan melalui kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca.

Jokowi juga mengingatkan pentingnya memegang teguh komitmen untuk meninggalkan energi fosil dan beralih ke energi baru terbarukan.

Tujuan Ekspor Kalbar Didominasi China

Adapun ekspor CPO Indonesia ke China sangatlah dominan. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilainya bisa mencapai 4,55 miliar dolar AS.
atau sekitar 17 persen dari total ekspor CPO ke seluruh dunia yang dilakukan Indonesia sepanjang tahun.

Adapun pengimpor terbanyak CPO Indonesia ditempati (berturut-turut) oleh Uni Eropa sebanyak juta ton, India 1,8 juta ton, Pakistan 1,2 juta ton, Afrika 1,1 juta ton, AS 0,44 juta ton, Timur Tengah 0,9 juta ton, dan Bangladesh 0,6 juta ton.

Pembelian China atas minyak sawit atau CPO dari Indonesia terus mengalami kenaikan tiap tahun. Jika dibandingkan 2020, nilai ekspor CPO Indonesia ke China hanya berkisar 2,4 miliar dolar AS.

Sementara itu, laju pertumbuhan konsumsi CPO dunia pada periode 2015-2030 diperkirakan mencapai 3,15 persen.

Namun demikian, kebijakan domestic market obligation (DMO) atau wajib pasok kebutuhan minyak goreng dalam negeri, mewajibkan pelaku industri sawit memprioritaskan kebutuhan minyak dalam negeri sebelum melakukan ekspor.

Eksportir memiliki kewajiban memasok minyak goreng ke dalam negeri sebesar 20 persen dari total volume ekspor.

Sementara itu, Laporan Perekonomian Provinsi Kalbar Agustus 2022 Bank Indonesia mencatat, Perekonomian Kalbar pada triwulan II 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4,45 persen (yoy).

Perekonomian meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, karena pertumbuhannya searah dengan pertumbuhan komponen permintaan dan penawaran.

Dari sisi penawaran, pertumbuhan didorong oleh beberapa Lapangan Usaha (LU), seperti perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, pertambangan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi didorong oleh kinerja konsumsi rumah tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan ekspor.

Secara umum, kinerja keuangan Pemprov Kalbar menunjukkan perkembangan. Persentase realisasi pendapatan APBD Provinsi Kalbar triwulan II 2022 mengalami peningkatan, baik secara nominal maupun persentase.

Persentase realisasi pendapatan APBD Kalbar tercatat sebesar 51,98 persen, atau Rp2.803,26 miliar.

Persentase realisasi ini lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II 2021, yang sebesar 44,54 persen dengan nominal Rp 2.995,20 miliar.

Adapun fungsi intermediasi perbankan di Kalbar triwulan II 2022 mengalami perbaikan didorong oleh peningkatan pembiayaan kepada perseorangan dan sektor korporasi.

Adapun Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan Kalbar tumbuh melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, didorong oleh perlambatan tabungan, giro, dan simpanan berjangka masyarakat.

Untuk UMKM, kredit untuk usaha ini meningkat dengan pangsa 29,57 persen dari keseluruhan total kredit. Peningkatan tersebut bersumber dari perbaikan kinerja kredit investasi.

Berdasarkan pangsa terhadap PDRB, perekonomian Kalimantan Barat pada triwulan II 2022 masih didominasi oleh empat sektor utama, yakni pertanian, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta konstruksi, dengan total pangsa sebesar 63,41 persen terhadap ekonomi Kalbar.

Pertanian masih mendominasi pangsa PDRB yaitu sebesar 20,66 persen diikuti industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta konstruksi, masing-masing sebesar 16,30 persen, 14,78 persen, dan 11,67 persen.

Adapun kinerja investasi pada triwulan II 2022 melanjutkan pertumbuhan positif.

Secara kumulatif, realisasi PMA pada triwulan II 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya.

Realisasi PMA pada triwulan II 2022 secara nominal tercatat sebesar USD 202,37 juta atau meningkat 50,67 persen (yoy) dibandingkan dengan triwulan II 2021, yang sebesar USD 134,32 juta.

Pertumbuhan realisasi PMA triwulan II 2022 terjadi pada sektor primer dan sekunder dengan masing-masing tingkat pertumbuhan 53,99 persen (yoy) dan 556,77 persen (yoy).

Berdasarkan bidang usaha, peningkatan PMA terutama didorong oleh investasi pada bidang usaha perkebunan dan industri makanan.

Ini antara lain disumbang oleh investasi pada perkebunan kelapa sawit, konstruksi fasilitas pengolahan CPO, serta investasi pada kegiatan produksi produk dari kelapa.

Menurut data dari DPMPTSP Provinsi Kalbar, jumlah realisasi PMA triwulan II 2022 tertinggi berada di Kabupaten Ketapang dengan pangsa 56,93 persen (yoy)

Peningkatan kinerja investasi triwulan II 2022 yang lebih tinggi, tertahan oleh realisasi PMDN pada triwulan II 2022 tercatat sebesar Rp1,35 triliun atau terkontraksi sebesar -70,21 persen (yoy) dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya.

Kontraksi pertumbuhan investasi didorong oleh penurunan investasi oleh pelaku usaha pertambangan bijih bauksit.

Ini sejalan dengan perlambatan kinerja LU tersebut di tengah pembelakuan Zero Covid Policy di Tiongkok.

Investasi pada triwulan II 2022 masih ditopang oleh proyek strategis nasional refinery alumina di Mempawah dan investasi pelaku usaha dalam negeri pada industri pengolahan CPO dan perkebunan kelapa sawit.

Secara spasial, Kabupaten Ketapang menjadi tujuan utama PMA dan PMDN pada triwulan II 2022. Realisasi investasi PMA sepanjang triwulan II 2022 di Ketapang mencapai USD 115,21 juta.

Ini disusul oleh Kabupaten Sanggau sebesar USD 18,51 juta, dan Kabupaten Sekadau sebesar USD 14,1 juta.

Sementara itu, realisasi investasi PMDN di Kabupaten Ketapang sepanjang triwulan II 2022 hanya mencapai Rp 78,41 miliar, menurun dari triwulan I 2022 yang sebesar Rp1,1 triliun.

Hal ini turut mendorong Kabupaten Sintang dan Kabupaten Mempawah menjadi tempat realisasi PMDN terbesar pada triwulan II 2022, dengan realisasi masing-masing sebesar Rp 294,77 miliar, dan Rp 222,47 miliar.

Penurunan realisasi PMDN di Ketapang didorong oleh investasi pada pertambangan bijih bauksit yang menurun sejalan dengan penurunan permintaan dari negara mitra dagang utama, Tiongkok akibat implementasi Zero Covid Policy.

Sedangkan ekspor Kinerja ekspor pada triwulan II 2022 mengalami pertumbuhan positif, meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan.

Pertumbuhan PDRB komponen ekspor Kalimantan Barat pada triwulan II 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 1,33 persen (yoy).

Ini melambat dibandingkan dengan triwulan I 2022 yang tumbuh 10,70 persen (yoy).

Realisasi nilai ekspor triwulan II 2022 tercatat sebesar USD 658 juta atau tumbuh 46,51 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor di triwulan I 2022 yang tumbuh 61,55 persen (yoy).

Perlambatan pertumbuhan ekspor tersebut disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan nilai ekspor bauksit dan karet.

Secara triwulanan, nilai ekspor komoditas bauksit sepanjang triwulan II 2022 tercatat sebesar USD 126,93 juta atau terkontraksi -7,68 persen (yoy), berbalik dibandingkan dengan triwulan I 2022, yang tumbuh 94,90 persen (yoy) atau sebesar USD 181,15 juta.

Penurunan kinerja ekspor bauksit pada triwulan II 2022 didorong oleh kebijakan zero covid policy di Tiongkok yang melemahkan permintaan terhadap komoditas bauksit di triwulan II 2022.

Selain itu, perlambatan kinerja ekspor juga didorong oleh kontraksi nilai ekspor komoditas karet yang lebih dalam.

Nilai ekspor karet pada triwulan II 2022 tercatat USD 69,19 juta atau terkontraksi -16,78 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan I 2022 yang terkontraksi -4,65 persen (yoy) atau sebesar USD 71,99 juta.

Hal ini didorong oleh penurunan produksi karet alam yang berlanjut sebagai akibat penurunan produktivitas pohon karet yang sudah tua, alih lahan kepada komoditas lain dengan margin yang lebih tinggi, serta kondisi cuaca yang kurang menentu.

Sementara itu, nilai ekspor komoditas CPO sepanjang triwulan II 2022 tercatat sebesar USD 183,404 juta atau tumbuh 50 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan I 2022 yang tumbuh 41,60 persen (yoy).

Pertumbuhan ini diakibatkan oleh harga CPO yang masih relatif lebih kompetitif dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, meskipun menunjukkan tren koreksi harga sebagai akibat moratorium ekspor minyak kelapa sawit dan turunannya.

Hal ini tercermin dari volume ekspor CPO pada triwulan II 2022 yang tercatat 118,88 ribu ton atau terkontraksi -2,52 persne (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I 2022, yang tercatat sebesar 133,1 ribu ton.

Sementara itu, perlambatan kinerja ekspor Kalbar pada triwulan II 2022 tertahan oleh peningkatan kinerja ekspor komoditas alumina.

Nilai ekspor alumina pada triwulan II 2022 tercatat USD 247,41 juta ton atau tumbuh 178,76 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan I 2022, yang tercatat USD 157,25 juta ton atau tumbuh 114,48 persen (yoy).

Sejalan dengan hal tersebut, volume ekspor alumina pada triwulan II 2022 mencapai 578,51 ribu ton atau tumbuh 97,50 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan I 2022, yang tercatat 417,81 ribu ton atau tumbuh 76,91 persen (yoy).

Peningkatan kinerja ekspor komoditas alumina di Kalbar tersebut, didorong oleh penambahan kapasitas produksi alumina, dengan selesainya pembangunan smelter alumina di Ketapang pada triwulan I 2022 di tengah harga komoditas alumina yang masih relatif tinggi

Komposisi negara tujuan ekspor utama Kalbar pada triwulan II 2022 masih relatif sama, seperti triwulan sebelumnya.

Meskipun demikian, terdapat peningkatan pada pangsa serapan ekspor oleh India sejalan dengan penurunan ekspor bauksit ke negara Tiongkok.

Pada triwulan II 2022, India, Tiongkok, dan Malaysia merupakan pasar terbesar bagi komoditas ekspor Kalbar. Ketiga negara tersebut menyerap ekspor Kalimantan Barat pada triwulan II 2022 dengan pangsa sebesar 63,7 persen dari total ekspor Kalbar.

India dan Tiongkok masih menjadi negara tujuan ekspor terbesar Kalbar pada triwulan II 2022, dengan serapan total sebesar 54,96 persen dari total ekspor Kalbar.

Secara spasial, ekspor ke India menjadi yang paling besar pada triwulan II 2022, dengan menyumbang 27,73 persen dari total ekspor Malaysia

Berdasarkan perkembangan ekspor dan impor luar negeri sepanjang triwulan II 2022, neraca perdagangan luar negeri Kalbar terpantau melanjutkan tren surplus.

Neraca perdagangan luar negeri Kalbar pada triwulan II 2022 mengalami surplus sebesar USD 754 juta, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang surplus sebesar USD 749 juta.***

Reporter, penulis & Editor: Patrick Sorongan-Gobel
Sumber: Berbagai sumber