Info Anda post authorKiwi 26 Agustus 2022

Kementerian PUPR Jaring Usulan Bantuan PSU Rumah Bersubsidi di Kalbar

Photo of Kementerian PUPR Jaring Usulan Bantuan PSU Rumah Bersubsidi di Kalbar

Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I melaksanakan penjaringan usulan Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari para pemangku kepentingan bidang perumahan. Penyaluran bantuan PSU di perumahan bersubsidi diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas tempat tinggal dan mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman bagi masyarakat.

“Kementerian PUPR akan terus berupaya mensukseskan Program Sejuta Rumah (PSR) dengan meningkatkan kualitas lingkungan rumah bersubsidi melalui pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) untuk perumahan subsidi di Provinsi Kalimantan Barat serta mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai target RPJMN 2020-2024,” ujar Kepala Balai P2P Kalimantan I, Ir. Andy Suganda, M.T, saat Rapat Koordinasi (Rakor) Penjaringan Usulan Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Tahun Anggaran 2023 di Hotel Golden Tulip (23/8).

Menurut Andy Suganda, kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengetahui potensi pemberian Bantuan PSU sebagai database usulan bantuan pada pembahasan Konsultasi Regional Kementerian PUPR tahun depan.

“Melalui kegiatan ini kami ingin meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pelaku pembangunan dalam penyediaan perumahan yang layak bagi MBR untuk mencapai target tahun 2023 dengan mendapatkan usulan sedini mungkin. Kami juga berupaya meningkatkan pemahaman stakeholder dalam pelaksanaan, pengusulan hingga serah terima aset bantuan PSU,” paparnya.? 
Guna menjaring usulan bantuan PSU, kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Penjaringan Usulan Bantuan PSU dilaksanakan oleh Balai P2P Kalimantan I secara offline dan online yang di ikuti Dinas PKP 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat serta Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan se Kalimantan Barat.

Adapun pemateri dalam kegiatan tersebut yakni Ketua Tim Bidang Tugas Analisa Teknis Direktorat RUK, Anissa Putri Adam,S.T ; Ketua Tim Pulau Kalimantan Direktorat RUK, Ayu Erlina, S.T., M.Eng.,MURP ; dan Subkoordinator Bidang Tugas Pengelolaan Sistem Informasi Direktorat SSPP, Andrea Pratama YTE, S.T.

Kemudian dari Balai P2P Kalimantan I hadir pada kesempatan tersebut diantara lain Kepala Balai P2P Kalimantan I, Ir. Andy Suganda, M.T ; Kepala Sub Bagian Tata Usaha, M. Nurhuda, S.H.,M.H ; Kepala Seksi Wilayah I Balai P2P Kalimantan I, Ariffay Saini, S.T., M.Eng ; Kepala Satker PnP Provinsi Kalimantan Barat, Irsan Basalamah, S.T, M.T ; dan PPK Swadaya dan RUK, Rahmat, S.T., M.M serta Pejabat Fungsional dari Balai P2P Kalimantan I.

Lebih lanjut, Andy Suganda berpesan, Bantuan PSU ini dapat terselenggara sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku, tidak ada intrik atau apapun bentuk yang tidak sesuai peraturan yang tertuang. Karena ini sesuai amanah UUD 45 Pasal 28 Huruf h “setiap warga negara berhak hidup sejahtera dan bertempat tinggal yang layak, dalam lingkungan yang sehat dan aman”.

Target perumahan dalam RPJMN 2020-2024 adalah meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni dengan target akses hingga 70% di tahun 2024. Dalam rangka mewujudkan target RPJMN tersebut, memerlukan dukungan dan kolaborasi semua pihak dalam penyelenggaraan perumahan.

Salah satu wujud dorongan pemerintah terhadap pelaku pembangunan perumahan adalah dengan memberikan bantuan stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
PSU perumahan merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.(ril)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda