PONTIANAK, SP– Masyarakat Suku Dayak di Negara Bagian Sabah dan Negara Bagian Sarawak, Federasi Malaysia, mengharapkan tetap terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat pasca Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara (IKN).

Hal itu disampaikan Andrew Ambroses Atama Katama, Perwakilan Tetap Suku Dayak di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dari Kota Kinabalu, Negara Bagian Sabah dan Peter John Jaban, praktisi Religi Dayak Iban dai Kuching, Negara Bagian Sarawak, dalam virtual symposium Kongres Borneo Raya 2022 Tahap I di Pontianak, Selasa malam, 31 Mei 2022.

Atama Katama dan Peter John Jaban, mengatakan, masyarakat Dayak, baik di Brunei Darussalam maupun di Sabah dan Sarawak, Malaysia, sangat bersyukur Pemerintah Indonesia, memidahkan IKN ke Provinsi Kalimantan Timur.

Menurut Atama Katama dan Peter John Jaban, akan terjadi percepatan pembanguan di sektor ekonomi di Kalimantan pasca pemindahan IKN, dimana secara otomatis dampak positifnya pasti dirasakan masyarakat di Malaysia dan Brunei Darussalam.

Atama Katama mengharapkan Pemerintah Federasi Malaysia, Brunei Darulalam dan Indonesia, saling bersinergi di dalam melakukan langkah antisipasi agar kelompok radikali dan intolerans tidak dibiarkan tumbuh di Kalimantan, karena akan sangat mengganggu.

“Kita paham akan simpul-simpul pergerakan kelompok radikal dan intolerans yang selalu menjadi penyebab aksi terorisme di Kalimantan. Semoga kelompok ini tidak dibiarkan hidup di Pulau Borneo,” kata Atama Katama.

Peter John Jaban, mengatakan, Pemerintah Federasi Malaysia sekarang sudah menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur yang akan terkoneksi dengan Ibu Kota Negara Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

“Pergerakan ekonomi akan cepat. Tapi keamanan menjadi penting, agar pergerakan ekonomi bisa berjalan dengan baik,” kata Peter John Jaban.

Karolin Margret Natasa

Virtual symposium Selasa malam, 31 Mei 2022, menghadirkan narasumber: dr. Karolin Margret Natasha (politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Kalimantan Barat), Andrew Ambrose Atama Katama (Perwakilan Dayak Tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa).

Kemudian, Salfius Seko, SH, MH (staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak), Peter John Jaban (praktisi religi Dayak Iban Sarawak), Dr Jiuhardi SE, MM (staf pengajar Universitas Mulawarman Samarinda), Ajonedi Minton SE, SH, M.Kn (praktisi hukum Pontianak).

Para penanggap virtual symposium Selasa malam, 31 Mei 2022, terdiri dari Dr Ansel Urep SE, MM (staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak), Bobby William (politisi Negara Bagian Sarawak, Federasi Malaysia), Tobias Ranggie SH alias Panglima Jambul (praktisi hukum Dayak International Organization), Sri Naida (aktifis perempuan Banjarmasin) .

Peserta virtual forum symposium di Pontianak, Selasa malam, 31 Mei 2022, di antaranya Prof Dr Paulus Matius dan Dr Martinus Nanang  dari Universitas Mulawarman Samarinda, Dr Efrata (staf pengajar Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Palangka Raya), Dr Kristianus (staf pengajar Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak yang sudah menyampaikan paparan pada hari pertama, Minggu malam, 9 Mei 2022), Dr Murjani (akademisi Banjarmasin), dengan moderator Trivina, SST.M.Kes dan Dr Fransisca Belawati SE, MM.

Setelah Virtual Simposium Kongres Borneo Raya Tahun 2022 Tahap I digelar di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, 29 – 31 Mei 2022, maka digelar Virtual Simposium Tahap II di Tanjungselor, Provinsi Kalimantan Utara, Tahap III di Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tahap IV di Banjarmasin di Provinsi Kalimantan Selatan dan terakhir Tahap V di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

Di samping virtual symposium, Kongres Borneo Raya Tahun 2022, menggelar symposium offline di Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Selatan dan Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.

Virtual Simposium Kongres Borneo Raya 2022 Tahap I di Pontianak, mengambil tema: “Semangat Persatuan Tumbang Anoi Tahun 1894 Menjadi Momentum Kongres Borneo Raya Mempersatukan Masyarakat Adat Dayak Se-Kalimantan Dalam Rangka Mensikapi Ibu Kota Negara Nusantara di Pulau Borneo”.

Yulius Yohanes, mengatakan, hasil symposium disusun dalam bentuk buku sebagai produk ilmiah sebagai bahan berdiskusi dan atau bernegoisasi dengan Pemerintah Pusat, terutama dengan Sekretariat Negara dan Kemeneterian Badan Perenanaan Pembangunan Nasional, pasca pemindahan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur.*