Internasional post author001 05 Januari 2021 37,231

Raibnya Jack Ma: Gelagat Runtuhnya Komunis, Tiongkok Susul Uni Soviet? (Bagian II)

Photo of Raibnya Jack Ma: Gelagat Runtuhnya Komunis, Tiongkok Susul Uni Soviet? (Bagian II) Modernisasi di China lewat Alibaba bisa menjadi ancaman runtuhnya komunisme di negara Tirai Bambu. Fakta ini yang juga memicu bubarnya Uni Soviet pada 25 Desember 1991 setelah 69 tahun berdiri. Tampak tentara Uni Soviet memegang bendera.(Foto: Ist

KEBERADAAN Jack Ma, pemilik  Alibaba Jituan Konggu Youxian Gongsi alias Alibaba Holding Group Limited, masih misterius. Ma yang juga pemilik perusahaan finance technology (fintech) alias pinjaman online (ojol) Ant Group ini bisa jadi sengaja menghilangkan diri, dipenjarakan intelijen, atau dibunuh.

Xin Ji Ping, Presiden Tiongkok yang juga Ketua Partai Komunis Tiongkok (PKT) dianggap dewa di negeri raksasa komunis ini. Karena itu, siapa pun yang berani menghina presiden, berarti menghina partai, dan sama saja menghina negara. Maka, bakal tamat riwayatnya orang sevokal Ma.

Memang, Ma pernah menjadi kader PKT pada akhir 2018 walaupun akhirnya Ma mundur karena ingin konsentrasi berbisnis. Alibaba  sendiri serta juga perusahaan-perusahaan multinasional lainnya di Tiongkok, diharuskan menjadi bagian dari kerja MMS, badan intelijen China dalam mengolah data curian dari negara-negara lain termasuk dari AS.

Hanya saja, keterikatan perusahan-perusahaan ini dengan MSS, hanya berlaku dalam waktu tertentu. Dilansir laman The Print edisi 11 Oktober 2020, Undang-undang Intelijen Nasional China 2017, mewajibkan semua warga negara dan organisasi untuk mematuhi kerja sama dengan pihak intelijen nasional.

Tak heran pula jika UU ini memicu kewaspadaan AS dan Eropa terkait ekspansasi perusahaan-perusahaan multinasional  Tiongkok. Presiden AS Donald Trump -yang pada Januari 2021 segera mengakhiri jabatannya- selalu mencurigai adanya spionase dalam aktitas bisnis perusahaan-pperusahaan China, semisal Huawei di negaranya. Itu sebabnya, pemberlakuan UU ini menjadi bumerang bagi pemimpin PKT, alias 'menembak diri sendiri'.

Orang sekaliber Ma dianggap berbahaya bagi negara, apalagi jika Ma kelak nekat 'bernyanyi' dunia Barat.  Masalahnya, Ma pernah menjadi kader partai sehingga mengetahui seluk-beluk kebijakan parta. Ditambah keberadaan Alibaba disusul Ant Group -masing-masing sebagai raksasa belanja online dan fintech di China- dianggap bisa menjadi racun bagi kelangsungan komunisme di Tiongkok.

Lewat Alibaba dan Ant, rakyat di negaranya mulai terbiasa hidup kapitalis: berbelanja produk apa saja yang sedang tren lewat Alibaba. Lebih membuat gerah pihak komunis, rakyat  yang butuh uang bisa meminjam di Ant sebagai pinjol. Ma pun dicap sudah terlalu berkuasa serta juga seorang kapitalis yang sama sekali tidak takut kepada pemerintah. Ini terbukti  lewat pernyataan-pernyataannya  yang menyerang kebijakan otoritas China. Misalnya, sistem moneter dan ekonomi China yang disebutnya 'peninggalan usang kalangan orang tua' di PKT dalam pidatonya di Shanghai, Oktober 2020.

Bubarnya Soviet dan Reunifikasi Jerman

Pembaharuan gaya hidup moderen rakyat Tiongkok lewat keberadaan Alibaba dan Ant dianggap sangat mengancam eksistensi paham komunis di Tiongkok. Pemerintah China setidaknya sudah mempelajari semua ini berdasarkan fakta dari bubarnya negara seraksasa Uni Soviet menjadi negara-negara kecil sejak 1991, dan Reunifikasi Jerman (Jerman Barat yag pro-Baratdan Jerman Timur yang prokomunis menjadi Negara Federal Jerman) pada 1990.

Uni Soviet, negara komunis yang juga menjadi negara adikuasa saingan AS, toh bisa bubar setelah 69 tahun berdiri. Padahal, Uni Soviet merupakan salah satu negara  pemenang Perang Dunia II. Pada  1947-1991, Uni Soviet menjadi pusat aliansi negara-negara komunis Blok Timur selama Perang Dingin.  Hingga awal 1991, Uni Soviet adalah negara dengan wilayah kekuasaan terbesar di dunia.

Namun, masa kejayaan Uni Soviet tidak bertahan lama. Pada Desember 1991, Uni Soviet bubar setelah mengalami kemerosotan ekonomi sejak dekade 1980-an. Kemerosotan ekonomi tersebut, berdampak negatif pada seluruh aspek kehidupan Uni Soviet.

Secara khusus, faktor-faktor penyebab runtuhnya Uni Soviet tak lain akibat munculnya ketidakpuasan kelas menengah dan kelompok elit terhadap penerapan sistem komunisme. Sistem ekonomi sentralistik yang diterapkan partai, menyebabkan susahnya pemerataan kesejahteraan dan perkembangan ekonomi daerah, terjadinya korupsi di kalangan partai komunis dan pemerintahan.

Hal ini bertambah lagi dengan munculnya gerakan separatisme di negara-negara bawahan Uni Soviet. Presiden Michael Gorbachev dan Boris Yeltsin, gagal melakukan perbaikan sistem pemerintahan komunis di Uni Soviet.  Menjelang runtuhnya Uni Soviet, Presiden Mikhail Gorbachev menerapkan Perestroika (restrukturisasi politik dan ekonomi) untuk memperbaiki krisis Uni Soviet pada 1985.

Secara umum, kebijakan Perestroika berusaha mengubah sistem komunisme menjadi lebih demokratis.  Kebijakan ini mempunyai tiga prinsip utama: Glasnost (keterbukaan politik), Democratizatsiya (demokratisasi), dan Rule of Law.

Toh dalam perkembangannya, Perestroika dianggap sebagai blunder yang mempercepat keruntuhan Uni Soviet. Kebijakan tersebut menyebabkan pertentangan antara kelompok moderat, konservatif dan radikal tentang sistem komunisme di Uni Soviet.  Perestroika juga memunculkan keinginan negara-negara bagian untuk memerdekakan diri dari Uni Soviet.

Pada 1990, kekuasaan komunis mulai runtuh di negara-negara bagian Uni Soviet. Mereka menganggap bahwa sistem komunisme telah hancur, karena tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Negara-negara tersebut akhirnya mulai melepaskan diri pada medio 1991. Uni Soviet pun secara resmi dibubarkan pada 25 Desember 1991, yang ditandai mundurnya Presiden Mikhail Gorbachev.


Uang Suap di Petinggi Partai

Gelagat Tiongkok akan 'bernasib' sama seperti ekan komunisnya, Uni Soviet, mulai terlihat. Presiden Xi Jinping memang mengadaptasi kebijakan Corbachev di masa Uni Soviet: memberlakukan liberalisasi ekonomi di Tiongkok. Ini terbukti lewat menggeliatnya perekomian China sehingga mampu bersaing dengan AS.

Bahkan, 'Bapak Perestroika China' ini, sebagaimana dilansir laman CNBC (10 November 2020) optimis jika Negeri Tirai Bambu dapat melipatgandakan ukuran ekonomi serta pendapatan per kapitanya pada 2035, meskipun persaingannya dengan AS masih berlangsung. Pernyataan Xi mengenai optimisme ini muncul setelah selesainya pleno V Komite Sentral PKT. Pleno ini dihadiri para  pemimpin tertinggi China untuk membahas rencana lima tahun ke-14 untuk 2021-25 dan visi jangka panjang 2035.

Di Tiongkok sendiri, sebagaimana terjadi di bekas Uni Soviet menjelang bubar, terjadi tindak korupsi di kalangan tokoh partai komunis, bahkan dari Xin Jin Ping bersama keluarga. Itu sebabnya, penahan penawaran saham umum atau IPO Ant Group oleh presiden sekaligus pemimpin PKT ini, dianggap terindikasi untuk kepentingan pribadi.

Yi-Zheng Lian, seorang konglomerat dari salah satu BUMN di China (The Print, 11 Oktober 2020),  menilai, liberalisasi ekonomi berkelanjutan China yang diberlakukan PKT, terlihat masuk akal. Tapi di sisi lain, garis partai tersebut justru bergerak ke arah yang berlawanan: hubungan antara pejabat senior partai dan perusahaan China lebih bersifat pribadi dan politis.

Pejabat biasanya memiliki kepentingan finansial di perusahaan-perusahaan China, biasanya melalui anggota keluarga dan perusahaan cangkang. Bahkan, keluarga Xin Jin Ping disinyalir memiliki kekayaan luar biasa yang tersembunyi di lepas pantai. Perusahaan tertentu -seperti HNA Group yang misterius di mana ketuanya dilaporkan meninggal saat jatuh dari tembok di Prancis pada 2018-  diyakini sebagai kendaraan untuk bersembunyi, melindungi, dan menumbuhkan kekayaan pejabat tinggi PKT bersama keluarga mereka.

Sebuah studi akademis yang diterbitkan pada 2018 menemukan: ketika perusahaan yang terkait dengan 25 atau lebih anggota Politbiro PKT membeli tanah milik pemerintah daerah, maka mereka akan membayar kurang dari setengah harga. Anggota tertinggi, tujuh anggota Komite Tetap Politbiro PKT. menerima diskon 75 persen. Kalangan pejabat lokal yang menangani jual-beli tanah pun mengharapkan promosi dari partai sebagai imbalan.

Pengamat politik China, Minxin Pei dalam sebuah bukunya yang terbit pada 2016, mengungakkan bahwa promosi tersebut pada gilirannya menjadi uang suap dari kalangan pejabat lokal, dan juga pengusaha tingkat rendah. Studi pada 2018 menunjukkan, tindakan keras anti-korupsi Presiden Xi Jin Ping ternyata tidak mempan. Hanya terjadi 'sedikit penurunan terkait diskon uang suap' kepada para pemimpin partai.

Peran partai di perusahaan swasta di China juga hanya formalitas. Tugasnya tak lain untuk memata-matai. Di era Presiden Xin Jin Ping, setiap CEO perusahaan besar yang menolak mematuhi arahan partai, akan segera mendapatkan masalah, seperti yang terjadi lewat 'kasus' Ma. Malah, aset perusahaan bisa disita.(001/Bersambung)

  

Penulis: Patrick Waraney GS/Berbagai Sumber

 

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda