Internasional post authorAju 17 Mei 2021

Gaza Dibombardir Israel, Mantan Perdana Menteri Palestina Kabur ke Qatar

Photo of Gaza Dibombardir Israel, Mantan Perdana Menteri Palestina Kabur ke Qatar Ismail Hanniyeh, mantan Perdana Menteri Palestina, sekarang melarikan diri ke Doha, Qatar.

JAKARTA, SP – Mantan Perdana Menteri Palestina, Ismail Hanniyah (29 Maret 2006 - 2 Juni 2007) memilih ikut kabur ke Doha, Qatar, menyusul tokoh penting Hamas lainnya, Khaled Mashal, setelah markas dibombardir Israeli Air Forces (IAF) dari Israeli Defense Forces (IDF) di Gaza, Minggu, 16 Mei 2021.

Khaled Mashal dan Ismail Hanniyeh, dua tokoh penting bersama Yahya Sinwar, mestinya harus bertanggungjawab setiap kali berkonflik dengan Israel, karena selalu menjadikan rakyat Palestina sebagai tameng hidup, setiap kali muncul gempuran dari arah Israel.

The Jerusalem Post, Senin, 17 Mei 2021, melaporkan, Ismail Hanniyeh (59 tahun), diketahui sudah keburu ikut kabur Doha, Qatar, setelah IAF membombardir  rumah Yahya Sinwar, Kepala Sayap Politik Hamas di Jalur Gaza.

Dari Doha, Qatar, sebagaimana dilansir Kantor Berita Iran, Islamic Republic News Agency (en.irna.ir), Ismail Hanniyeh, dalam percakapan telepon dengan Ali Akbar Velayati, penasehat politik senior Iran, berterima kasih kepada dukungan.

Khaled Mashal (64 tahun), pemilik kekayaan pribadi Rp36,400 triliun (US$2,6 miliar), bersama Ismail Hanniyeh dan Yahya Sinwar (58 tahun), merupakan pihak yang selama ini mengeruk keuntungan pribadi di balik penderitaan rakyat Palestina.

Khaled Mashal, Ismail Hanniyeh dan Yahya Al Sinwar (55 tahun), selalu sukses menggalang donasi dari komunitas masyarakat Islam di seluruh dunia, menjual penderitaan rakyat Palestina, setelah menjadi korban berkonflik dengan Israel di Jalur Gaza.

Kepada Kantor Berita Perancis, Agence France Presse (afp.com), Ismail Hanniyeh, mengatakan, Doha dipilih, karena relatif aman di dalam menggalang perlawanan hingga Palestina betul-betul merdeka, ditandai dikembalikan kawasan Masjid Al Aqsa di Yeruselem Timur yang direbut Israel tahun 1980.

Israel, Amerika Serikat, Kanada, Eropa, Arab Saudi, Yordania, Mesir dan Jepang, menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris. Tapi Iran, Rusia, Suriah, Qatar, Turki, tidak mengambil sikap atas Hamas (Yousef, Mosab Hassan, 2010).

Belum dapat dipastikan, apakah Yahya Sinwar, adik kandung Ismail Hanniyeh, terbunuh atau masih hidup. Yahya Al Sinwar, mantan komandan militer Hamas, menjalani lebih dari dua dekade di penjara Israel sebelum dibebaskan pada 2011 sebagai bagian dari pertukaran tahanan.

Pertama kali terpilih sebagai Kepala Sayap Politik Hamas di Gaza pada 2017, Yahya Sinwar terpilih kembali pada Maret 2021, menggantikan abang kandungnya, Ismail Hanniyeh.

Yahya A; Sinwar, memperpanjang masa jabatannya sebagai pemimpin de facto gerakan Islam di kantong Palestina yang diblokade Israel. Ismail Haniyeh telah menjadikan Qatar sebagai markas barunya.

Militer Israel mengatakan pihaknya juga melakukan serangan yang menargetkan sistem terowongan Hamas.

Untungkan Mahmud Abbas

Perdana Menteri Israel, Benyamin Nyetanyahu, menegaskan, semua asset berupa gedung bertingkat yang sudah rata dengan, termasuk Menara Al Jalaa, di Gaza, Sabtu malam, 15 Mei 2021, sebagai base camp beberapa media asing, seperti Al Jazeera (Qatar) dan The Associated Press (Amerika Serikat), bagian yang tidak terpisah dari asset Hamas, atau paling tidak ada kaitannya dengan Hamas.

Presiden Amerika Serikat, Josef R Biden dan Perdana Menteri Israel, Benyamin Nyatahu, berkali-kali menegaskan, tidak akan pernah ada negosiasi dengan Hamas di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), karena sudah berstatus organisasi teroris.

AS dan Israel, hanya ingin berkomunikasi dengan Presiden Palestina, Mahmud Abbas dalam forum PBB.

Tapi masalahnya Presiden Palestina, Mahmud Abbas, selalu tidak berdaya menghadapi  organisasi teroris Hamas di Gaza, membuat Israel lebih leluasa melakukan serangan ke basis-basis pertahanan Hamas, sejak Senin, 10 Mei 2021.

Sebagai Presiden, berbagai kebijakan Mahmud Abbas  (Partai Fatah), selalu dihalang-halangi Hamas.

Mahmoud Abbas, lahir di Safed, Palestina, 26 Maret 1935, dan menjadi Presiden Otoritas Palestina sejak 15 Januari 2005, karena Fatah (milik Mahmud Abbas) mengantongi 62,3 persen suara pada Pemilihan Presiden tanggal 9 Januari 2005.

Tapi satu satun kemudian, kemenangan Hamas pada Pemilu Legislatif 25 Januari 2006 menghantarkan Ismail Haniya untuk posisi Perdana Menteri Palestina.

Karena terus terjadi polemik, Ismail Hanniyeh dipaksa mundur dari Perdana Menteri Palestina, dan diganti Salam Fayyed (15 Juni 2007 – 6 Januari 2013), Rami Ramdallah dari Partai Fatah (6 Juni 2013 – 14 April 2019) dan Mohammad Shtayyeh dari Partai Fatah sejak 14 April 2019 sampai sekarang.

Hamas yang semenjak awal perjuangannya menolak mengakui negara Israel membuat kesulitan posisinya, sehingga Mahmud Abbas berniat menyelenggarakan sebuah referendum pada 31 Juli 2006 untuk menentukan perlu tidaknya Palestina mengakui negara Israel, namun sampai sekarang belum terealisasi.

Itulah yang menyebabkan Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengumumkan pada Kamis, 29 April 2021, bahwa pemilihan parlemen ditunda karena ketidakpastian Israel dalam memberikan izin pemungutan suara di Yerusalem timur.

"Pemilihan umum harus diadakan di semua wilayah Palestina, termasuk Yerusalem timur," kata Mahmud Abbas setelah bertemu dengan perwakilan dari beberapa kelompok Palestina di Ramallah di Tepi Barat.

Sedianya dua saingan politik lama, Fatah (Gerakan Nasional Pembebasan Palestina) dan Hamas (Gerakan Pertahanan Islam), telah mencapai kesepakatan untuk mengadakan pemilihan legislatif pada 22 Mei 2021 dan pemilihan presiden pada 31 Juli 2021, menjadikannya Pemilu pertama dalam 15 tahun.

Dalam posisi Hamas babar belur karena hampir semua asset berupa gedung hancur dihajar Israel, bisa jadi menguntungkan posisi Presiden Mahmud Abbas. Karena dampak serangan Israel, melemahkan konsolidasi yang memiliki hak otonomi di Jalur Gaza.

Lemahnya posisi Hamas, karena Ismail Hanniyeh sudah menyusul Khaled Mashal kabur ke Doha, Qatar. Sementara keberadaan Yahya Sinwar, belum jelas, pasca rumahnya dibombardir Israel di Gaza, Sabtu malam, 15 Juni 2017.

Sekretaris Jenderal PBB

Satu-satunya cara untuk perdamaian dan keamanan di Timur Tengah adalah kembali ke pembicaraan berdasarkan solusi dua negara, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB) , Antonio Guterres, mengatakan pada hari Minggui 2021, malam, 16 M pada pertemuan virtual luar biasa Dewan Keamanan PBB, tentang penyelesaian Palestina-Israel.

"Satu-satunya jalan ke depan adalah kembali ke negosiasi dengan tujuan dua Negara, hidup berdampingan dalam perdamaian, keamanan dan pengakuan timbal balik, dengan Yerusalem sebagai ibu kota kedua negara, berdasarkan resolusi PBB yang relevan, hukum internasional dan sebelumnya. kesepakatan," tegas Antonio Gutteres.

"Izinkan saya tegaskan kembali bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa tetap sangat berkomitmen untuk bekerja dengan Israel dan Palestina dan dengan mitra internasional dan regional kami, termasuk Kuartet Timur Tengah, untuk mewujudkan perdamaian yang langgeng dan adil," kata Antonio Gutteres.

"Saya berhubungan dengan banyak penghubung yang relevan dan saya kembali meminta para pihak untuk memungkinkan upaya mediasi meningkat dan berhasil."

Antonio Gutteres mencatat bahwa semakin lama siklus kekerasan saat ini berlangsung, semakin sulit untuk mencapai perdamaian terakhir di wilayah tersebut.

"Hanya solusi politik berkelanjutan yang dinegosiasikan yang akan mengakhiri, untuk selamanya, siklus kekerasan yang menghancurkan ini dan mengarah pada masa depan yang damai bagi Palestina dan Israel," tegas Antonio Gutteres.

Eskalasi Israel dan Palestina

Eskalasi saat ini di sekitar Jalur Gaza penuh dengan krisis yang tidak terkendali di seluruh wilayah, kata Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres.

"Pertempuran berisiko menyeret Israel dan Palestina ke dalam lingkaran kekerasan dengan konsekuensi yang menghancurkan baik bagi komunitas maupun seluruh wilayah, berpotensi menciptakan lokus baru dari ketidakstabilan berbahaya," kata Antonio Gutteres.

"Ini memiliki potensi untuk melepaskan krisis keamanan dan kemanusiaan yang tak tertahankan dan untuk lebih mendorong ekstremisme, tidak hanya di Wilayah Pendudukan Palestina dan Israel, tetapi di wilayah secara keseluruhan.”

Sumber: tass.com/reuters.com/the jerusalem post/en.irna.ir

 

 

Redaktur: Aju

 

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda